PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm23 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANEL AHLI MAHKAMAH PELAYARAN YANG BERASAL DARI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL

PERMEN Nomor pm23 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENGANGKATAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANEL AHLI

Pasal 8

(1) Anggota Panel Ahli diangkat oleh Menteri. (2) Pengangkatan Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi secara transparan dan akuntabel.

Pasal 9

Ketua Mahkamah Pelayaran menyampaikan kebutuhan Anggota Panel Ahli sesuai dengan jumlah dan kualifikasinya kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Anggota Panel Ahli. (2) Susunan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua merangkap anggota; b. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai wakil ketua merangkap anggota; c. Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai anggota; d. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sebagai anggota; dan e. Ketua Mahkamah Pelayaran sebagai anggota. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen.

Pasal 11

(1) Seleksi calon Anggota Panel Ahli dilakukan oleh panitia seleksi melalui tahapan paling sedikit sebagai berikut: a. pengumuman melalui laman dephub.go.id; b. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak pekerjaan, integritas, dan moralitas; c. seleksi kompetensi; d. tes kesehatan; dan e. wawancara. (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

Pasal 13

(1) Anggota Panel Ahli menjabat dalam masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Mahkamah Pelayaran kepada Menteri. (3) Pengusulan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi Anggota Panel Ahli.

Pasal 14

(1) Pengangkatan Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terhitung sejak tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan. (2) Anggota Panel Ahli menduduki jabatan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 15

(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal melakukan evaluasi kinerja Anggota Panel Ahli secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap: a. tingkat kehadiran; b. perilaku; c. capaian target kinerja; d. hasil pemeriksaan kesehatan (medical check up) oleh rumah sakit pemerintah yang ditunjuk; dan e. catatan pelanggaran terhadap kode etik panel ahli.

Pasal 16

Anggota Panel Ahli diberikan pengembangan pengetahuan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Pasal 17

Anggota Panel Ahli diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Panel Ahli oleh Menteri karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatan telah berakhir; c. permintaan sendiri; d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Panel Ahli; dan/atau e. berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 18

Anggota Panel Ahli diberhentikan dengan hormat dari jabatannya tidak atas permintaan sendiri oleh Menteri karena terbukti: a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Panel Ahli; dan/atau b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan dilakukan dengan tidak berencana.

Pasal 19

(1) Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Badan Kehormatan Mahkamah Pelayaran. (2) Pemberhentian Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usulan Ketua Mahkamah Pelayaran. (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Badan Kehormatan Mahkamah Pelayaran ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Pelayaran.

Pasal 20

(1) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Anggota Panel Ahli diberhentikan sementara dari tugas jabatannya. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usulan Ketua Mahkamah Pelayaran. (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. (5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terbukti, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Menteri. (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Ketua Mahkamah Pelayaran.

Pasal 21

Anggota Panel Ahli diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri dengan pertimbangan: a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tidak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; b. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; d. melanggar kode etik Anggota Panel Ahli; e. melakukan pelanggaran disiplin berat; f. melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugas pekerjaannya; dan/ atau g. melanggar sumpah atau janji jabatan.

BAB Kesatu

Pengangkatan Anggota Panel Ahli

Pasal 8

(1) Anggota Panel Ahli diangkat oleh Menteri. (2) Pengangkatan Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi secara transparan dan akuntabel.

Pasal 9

Ketua Mahkamah Pelayaran menyampaikan kebutuhan Anggota Panel Ahli sesuai dengan jumlah dan kualifikasinya kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Anggota Panel Ahli. (2) Susunan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua merangkap anggota; b. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai wakil ketua merangkap anggota; c. Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai anggota; d. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sebagai anggota; dan e. Ketua Mahkamah Pelayaran sebagai anggota. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen.

Pasal 11

(1) Seleksi calon Anggota Panel Ahli dilakukan oleh panitia seleksi melalui tahapan paling sedikit sebagai berikut: a. pengumuman melalui laman dephub.go.id; b. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak pekerjaan, integritas, dan moralitas; c. seleksi kompetensi; d. tes kesehatan; dan e. wawancara. (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

Pasal 13

(1) Anggota Panel Ahli menjabat dalam masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Mahkamah Pelayaran kepada Menteri. (3) Pengusulan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi Anggota Panel Ahli.

Pasal 14

(1) Pengangkatan Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terhitung sejak tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan. (2) Anggota Panel Ahli menduduki jabatan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 15

(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal melakukan evaluasi kinerja Anggota Panel Ahli secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap: a. tingkat kehadiran; b. perilaku; c. capaian target kinerja; d. hasil pemeriksaan kesehatan (medical check up) oleh rumah sakit pemerintah yang ditunjuk; dan e. catatan pelanggaran terhadap kode etik panel ahli.

BAB Ketiga

Pemberhentian Anggota Panel Ahli

Pasal 17

Anggota Panel Ahli diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Panel Ahli oleh Menteri karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatan telah berakhir; c. permintaan sendiri; d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Panel Ahli; dan/atau e. berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 18

Anggota Panel Ahli diberhentikan dengan hormat dari jabatannya tidak atas permintaan sendiri oleh Menteri karena terbukti: a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Panel Ahli; dan/atau b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan dilakukan dengan tidak berencana.

Pasal 19

(1) Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Badan Kehormatan Mahkamah Pelayaran. (2) Pemberhentian Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usulan Ketua Mahkamah Pelayaran. (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Badan Kehormatan Mahkamah Pelayaran ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Pelayaran.

Pasal 20

(1) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Anggota Panel Ahli diberhentikan sementara dari tugas jabatannya. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usulan Ketua Mahkamah Pelayaran. (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. (5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terbukti, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Menteri. (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Ketua Mahkamah Pelayaran.

Pasal 21

Anggota Panel Ahli diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri dengan pertimbangan: a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tidak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; b. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; d. melanggar kode etik Anggota Panel Ahli; e. melakukan pelanggaran disiplin berat; f. melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugas pekerjaannya; dan/ atau g. melanggar sumpah atau janji jabatan.

(1) Calon Anggota Panel Ahli yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diangkat menjadi Anggota Panel Ahli. (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (3) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat pengukuhan oleh Sekretaris Jenderal. (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, akan setia dan taat kepada UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara; bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjungjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik- baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab; bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.” (5) Dalam hal Anggota Panel Ahli berkeberatan untuk mengucapkan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Anggota Panel Ahli mengucapkan janji jabatan. (6) Dalam hal Anggota Panel Ahli mengucapkan janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kalimat “Demi Allah, saya bersumpah” diganti dengan kalimat “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”. (7) Dalam hal Anggota Panel Ahli beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji jabatan ditambahkan kalimat yang berbunyi “Kiranya Tuhan menolong saya”. (8) Dalam hal Anggota Panel Ahli beragama Hindu, frasa “Demi Allah” diganti dengan “Om Atah Paramawisesa”. (9) Dalam hal Anggota Panel Ahli beragama Budha, frasa “Demi Allah” diganti dengan “Demi Sang Hyang Adi Budha”. (10) Dalam hal Anggota Panel Ahli beragama Khonghucu frasa “Demi Allah” diganti dengan “Kehadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong zi, Dipermuliakanlah”. (11) Dalam hal Anggota Panel Ahli berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa “Demi Allah” diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(1) Calon Anggota Panel Ahli yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diangkat menjadi Anggota Panel Ahli. (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (3) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat pengukuhan oleh Sekretaris Jenderal. (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, akan setia dan taat kepada UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara; bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjungjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik- baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab; bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.” (5) Dalam hal Anggota Panel Ahli berkeberatan untuk mengucapkan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Anggota Panel Ahli mengucapkan janji jabatan. (6) Dalam hal Anggota Panel Ahli mengucapkan janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kalimat “Demi Allah, saya bersumpah” diganti dengan kalimat “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”. (7) Dalam hal Anggota Panel Ahli beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji jabatan ditambahkan kalimat yang berbunyi “Kiranya Tuhan menolong saya”. (8) Dalam hal Anggota Panel Ahli beragama Hindu, frasa “Demi Allah” diganti dengan “Om Atah Paramawisesa”. (9) Dalam hal Anggota Panel Ahli beragama Budha, frasa “Demi Allah” diganti dengan “Demi Sang Hyang Adi Budha”. (10) Dalam hal Anggota Panel Ahli beragama Khonghucu frasa “Demi Allah” diganti dengan “Kehadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong zi, Dipermuliakanlah”. (11) Dalam hal Anggota Panel Ahli berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa “Demi Allah” diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.