PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm23 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 29 TAHUN 2018 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)

PERMEN Nomor pm23 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1590) diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Tarif untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tarif untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) ditetapkan sebagai berikut: a. tarif untuk barang dalam bentuk dry container dan reefer container dengan ukuran 20 feet adalah rupiah/box tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. tarif untuk barang dalam bentuk barang umum (general cargo) adalah rupiah/ton atau rupiah/m3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk biaya: a. pelayanan bongkar muat barang dari dermaga pelabuhan asal sampai dengan dermaga pelabuhan tujuan; dan b. alih muat angkutan laut (transhipment) untuk pola kegiatan pemanfaatan ruang muat kapal, khusus barang yang akan diangkut kembali oleh kapal feeder dengan masa penumpukan di pelabuhan paling lama 5 (lima) hari. (4) Ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum termasuk asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela dan pungutan pelabuhan yang berlaku untuk barang masuk dan keluar pelabuhan. (5) Ketentuan mengenai perubahan terhadap tarif untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2019 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA