PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm20 Tahun 2019 tentang TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

PERMEN Nomor pm20 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri adalah harga jasa pada suatu rute tertentu di dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi. 2. Tarif Dasar adalah besaran tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah. 3. Tarif Jarak adalah besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara Tarif Dasar dengan jarak. 4. Biaya adalah nilai uang atas kegiatan baik berupa pengeluaran maupun bukan pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan hasil produksi. 5. Tarif Batas Atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dari Tarif Jarak yang ditetapkan. 6. Pajak adalah adalah pajak pertambahan nilai (PPn) yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. 7. Iuran Wajib Asuransi adalah asuransi pertanggungan kecelakaan penumpang yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. 8. Biaya Tuslah/Tambahan (Surcharge) adalah biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan udara di luar perhitungan penetapan Tarif Jarak. 9. Jarak adalah rata-rata jarak terbang pesawat udara dalam kilometer pada suatu rute penerbangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 10. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Pasengger Service Charge (PSC) adalah tarif pelayanan jasa penumpang di bandar udara, yang besarannya ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha bandar udara setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri. 11. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 12. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal adalah badan usaha angkutan udara yang telah memiliki izin usaha angkutan udara niaga berjadwal. 13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Koreksi

Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dihitung berdasarkan komponen: a. Tarif Jarak; b. Pajak; c. Iuran Wajib Asuransi; dan d. Biaya Tuslah/Tambahan (Surcharge).

Pasal 3

Koreksi

(1) Komponen tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dibedakan atas tarif angkutan udara yang menggunakan: a. pesawat udara jenis propeller; atau b. pesawat udara jenis jet. (2) Tarif angkutan udara yang menggunakan pesawat udara jenis propeller sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibedakan berdasarkan kapasitas tempat duduk sesuai dengan Alocation Seats Configuration (ASC) standar pabrikan pesawat udara, yang terdiri atas: a. kurang atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk; atau b. lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk.

Pasal 4

(1) Besaran tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. (2) Tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan berdasarkan kelompok pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal. (3) Besaran tarif berdasarkan kelompok pelayanan untuk Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. penerapan tarif 100% (seratus persen) dari tarif maksimum yang memberikan pelayanan dengan standar maksimum (full services); b. penerapan tarif setinggi-tingginya 90% (sembilan puluh persen) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar menengah (medium services); dan c. penerapan tarif setinggi-tingginya 85% (delapan puluh lima persen) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar minimum (no frills services).

Pasal 5

(1) Komponen pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan. (2) Komponen iuran wajib asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan mengenai iuran wajib asuransi. (3) Komponen biaya tuslah/tambahan (surcharge) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan oleh Menteri melalui Keputusan Menteri atau melalui persetujuan Menteri.

Pasal 6

Komponen biaya tuslah/tambahan (surcharge) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dikenakan dalam hal adanya kondisi: a. fluktuasi harga bahan bakar (fuel surcharge); b. biaya yang ditanggung oleh perusahaan angkutan udara pada saat hari raya; atau c. biaya yang dibebankan kepada penumpang yang disebabkan adanya pelayanan tambahan yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara.

Pasal 7

Biaya tuslah/tambahan (surcharge) yang disebabkan adanya fluktuasi harga bahan bakar (fuel surcharge) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dikenakan dalam hal terjadi kenaikan harga bahan bakar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut yang mengakibatkan kenaikan biaya operasi pesawat di atas 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Biaya tuslah/tambahan (surcharge) yang disebabkan adanya kondisi biaya yang ditanggung oleh perusahaan angkutan udara pada saat hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat dikenakan dalam hal adanya kondisi yang menyebabkan adanya biaya yang ditanggung oleh perusahaan angkutan udara karena pada saat berangkat atau pulang penerbangan tanpa penumpang, misalnya pada saat hari raya.

Pasal 9

Biaya tuslah/tambahan (surcharge) yang disebabkan adanya biaya yang dibebankan kepada penumpang yang disebabkan adanya pelayanan tambahan oleh badan usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dikenakan dengan ketentuan: a. pelayanan penumpang sebelum, selama, dan sesudah penerbangan; b. manfaat perlindungan asuransi; dan/atau c. bentuk pelayanan tambahan lainnya.

Pasal 10

(1) Selain penghitungan berdasarkan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal tertentu Menteri dapat MENETAPKAN batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan pertimbangan: a. kemampuan pengoperasian bandar udara; dan b. kapasitas pesawat udara untuk maksimal penumpang diangkut. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan: a. proses melalui usulan dari badan usaha angkutan udara/ stakeholder; atau b. pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berdasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1) Tarif Batas Atas ditetapkan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri tersendiri setelah berkoordinasi dengan asosiasi penerbangan nasional dengan mempertimbangkan masukan dari asosiasi pengguna jasa penerbangan. (2) Berdasarkan Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan usaha Angkutan Niaga MENETAPKAN tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi pada rute yang dilayani setelah mendapatkan persetujuan izin rute.

Pasal 12

(1) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib memberlakukan harga jual tiket untuk penumpang: a. bayi (infant) berusia kurang dari 2 (dua) tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif dewasa pendamping bayi (infant); dan b. veteran perang dengan tarif tertentu berdasarkan kebijakan badan usaha angkutan udara dengan menunjukan kartu tanda anggota bersangkutan. (2) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dapat MENETAPKAN harga jual tiket untuk tandu (stretcher) paling tinggi 900% (sembilan ratus persen) dari tarif batas atas per penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Pasal 13

Apabila terdapat rute baru dan besaran tarifnya belum ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal untuk sementara dapat MENETAPKAN tarif dengan formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

FORMULA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 14

Koreksi

(1) Tarif Jarak merupakan hasil perkalian antara Tarif Dasar dengan jarak. (2) Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan biaya operasi pesawat udara yang terdiri dari biaya pokok per satuan unit produksi ditambah keuntungan. (3) Biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari komponen biaya, yaitu: a. biaya langsung; dan b. biaya tidak langsung.

Pasal 15

(1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, terdiri dari: a. biaya operasi langsung tetap; dan b. biaya operasi langsung variable. (2) Biaya operasi langsung tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pesawat udara baik yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi, meliputi: a. biaya penyusutan atau sewa pesawat; b. biaya asuransi; c. biaya gaji tetap crew; d. biaya gaji tetap teknisi; dan e. biaya crew dan teknisi training. (3) Biaya operasi langsung variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pengoperasian pesawat udara, meliputi: a. biaya pelumas; b. biaya bahan bakar minyak; c. biaya tunjangan crew; d. biaya overhaul atau pemeliharaan; e. biaya jasa kebandarudaraan; f. biaya jasa navigasi penerbangan; g. biaya jasa ground handling penerbangan; dan h. biaya katering penerbangan.

Pasal 16

Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, merupakan biaya yang terjadi atau timbul untuk menunjang kegiatan badan usaha angkutan udara niaga yang tidak berhubungan atau berkaitan secara langsung dengan operasional pesawat udara, yang terdiri atas: a. biaya organisasi; dan b. biaya pemasaran atau penjualan.

Pasal 17

Rincian cara perhitungan biaya operasi pesawat udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

Perhitungan Tarif Dasar didasarkan pada prinsip sebagai berikut: a. perhitungan biaya pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), merupakan total biaya operasi pesawat udara berdasarkan biaya penuh (full costing) termasuk tingkat keuntungan (margin) yang wajar; b. data komponen biaya yang digunakan dalam perhitungan merupakan data biaya operasi pesawat udara badan usaha angkutan udara pada saat penyusunan tarif atau sumber data lainnya dengan memperhatikan tingkat akurasi, kewajaran, dan efesiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan; c. perhitungan biaya operasi pesawat udara sebagai dasar penetapan Tarif Dasar dan Tarif Jarak yang merupakan biaya operasi pesawat udara paling efesien dan atau populasi yang terbanyak yang dioperasikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal; d. pembebanan biaya operasi pesawat udara dalam perhitungan Tarif Dasar angkutan udara penumpang kelas ekonomi dengan menggunakan pesawat jet ditetapkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan pesawat propeller ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya operasi; dan e. biaya per unit (cost per unit) yaitu biaya per penumpang yang diperoleh dari biaya total operasi pesawat udara dengan faktor muat sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk pesawat jet dan 70% (tujuh puluh persen) untuk pesawat propeller.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN TARIF

Pasal 19

Koreksi

(1) Tarif batas atas ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal yang disertai dengan: a. perhitungan biaya operasi pesawat udara; dan b. justifikasi perhitungan Tarif Dasar dan/atau Tarif Jarak. (2) Dalam melakukan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyusun dan melakukan evaluasi besaran tarif batas atas dengan melibatkan unit kerja terkait.

Pasal 20

(1) Tarif batas atas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 baik baru maupun perubahan harus dipublikasikan dengan ketentuan: a. publikasi yang dilakukan oleh Menteri dilakukan melalui website Kementerian Perhubungan; dan b. publikasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal kepada konsumen paling sedikit melalui media cetak dan elektronik dan/atau dipasang pada setiap tempat penjualan tiket pesawat udara dan bandar udara. (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tarif batas atas ditetapkan.

Pasal 21

(1) Pengenaan biaya tuslah/tambahan (surcharge) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri. (2) Pengenaan biaya tuslah/tambahan (surcharge) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh: a. Asosiasi Penerbangan Sipil INDONESIA; dan/atau b. Badan Usaha Angkutan Udara. (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan: a. diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum rencana penerapan biaya tuslah/tambahan (surcharge); dan b. menyampaikan analisa mengenai rencana rute pelaksanaan, perhitungan besaran tambahan biaya, dan pergerakan penumpang sesuai rute yang direncanakan.

Pasal 22

(1) Pengenaan biaya tuslah/tambahan (surcharge) yang disebabkan adanya biaya yang dibebankan kepada penumpang yang disebabkan adanya pelayanan tambahan yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan pelayanan tambahan dengan sifat alternatif pilihan oleh penumpang. (2) Pengenaan biaya tambahan dapat dikenakan setelah mendapat persetujuan oleh Menteri. (3) Pengajuan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal kepada Direktur Jenderal. (4) Pengajuan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melampirkan: a. surat permohonan secara tertulis; b. jenis pelayanan tambahan; c. proses pelayanan tambahan; d. manfaat pelayanan tambahan bagi penumpang; dan e. rencana kerjasama dengan pihak-pihak terkait. (5) Dalam hal biaya tambahan yang dikenakan berupa pelayanan tambahan jasa asuransi, maka harus disertai dengan data dukung terkait dengan jenis perlindungan asuransi dan proses klaim asuransi selain yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Peraturan Menteri Nomor pm20 Tahun 2019 tentang TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32