Tarif Dasar Tarif Batas atas dan Tarif Batas Bawah Angkut…

Pasal 1

(1) Tarif dasar adalah tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah. (2) Tarif dasar angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum diatur sebagai berikut : a. untuk Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) sebesar Rp. 123 per pnp/km; dan b. untuk Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Lainnya) sebesar Rp. 136 per pnp/km. (3) Berdasarkan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagai berikut: a. Tarif Batas Atas: 1. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan Tarif sebesar Rp.160 (seratus enam puluh rupiah) per penumpang Kilometer; 2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya) dengan tarif sebesar Rp. 176 (seratus tujuh puluh enam rupiah) per penumpang Kilometer. b. Tarif Batas Bawah: 1. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) denggan tarif sebesar Rp. 99 (sembilan puluh sembilan rupiah); 2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau lainnya) dengan tarif sebesar 108 (seratus delapan rupiah).

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Apabila terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha angkutan yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20%, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dapat melakukan evaluasi untuk penyesuaian tarif.

Pasal 3

Koreksi

Terhadap tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktur Jenderal Perhubungan Darat MENETAPKAN tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah untuk angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum.

Pasal 4

Koreksi

Tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 1964 jo. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 5

Koreksi

Dalam hal terdapat biaya tambahan di luar tarif yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Perhubungan

Pasal 6

Koreksi

Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usul Gubernur dapat MENETAPKAN tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang disebabkan kondisi geografis, faktor muat, dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

Pasal 7

Koreksi

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan; dan b. pembekuan izin angkutan antarkota antarprovinsi. (3) Pemberian sanksi seperti dimaksud pada ayat (2) huruf b akan diberikan melalui tahapan peringatan I, II dan III dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 9

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 31 Tahun 2015 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm2 Tahun 2016 tentang TARIF DASAR TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTAR PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10