PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm199 Tahun 2015 tentang PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm199 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Menyesuaikan kelas jabatan sejumlah jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penyesuaian kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan peta jabatan, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, pengembangan pegawai, mutasi pegawai, dan redistribusi pegawai, serta pemberian tunjangan kinerja.

Pasal 3

Apabila dalam penyesuaian dimaksud tidak diperlukan pengangkatan dalam titelatur jabatan yang baru, maka penyesuaian tunjangan kinerja dengan kelas jabatan yang baru dilakukan terhitung mulai sejak penghitungan kinerja bulan Desember 2015 yang tempo dan prosedur pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

Apabila dalam penyesuaian dimaksud diperlukan pengangkatan dalam titelatur jabatan yang baru, maka penyesuaian tunjangan kinerja dengan kelas jabatan yang baru dilakukan terhitung mulai sejak pegawai yang bersangkutan menduduki jabatan yang baru sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas / Surat Pernyataan Menduduki Jabatan serta tempo dan prosedur pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA