Peraturan Menteri Nomor pm19 Tahun 2018 tentang Perubahan…

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2018 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2018 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL A. PETA JABATAN Arsiparis Pelaksana Lanjutan Arsiparis Pelaksana Jabatan JFT/JFU Jabatan JFT/JFU KEPALA SUBBAGIAN PNBP TRANSPORTASI LAUT Penganalisis PNBP KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEPALA BAGIAN AKUNTANSI KEPALA BIRO KEUANGAN KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN KEPALA BAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Jabatan JFT/JFU Jabatan JFT/JFU Jabatan JFT/JFU Penyusun bahan evaluasi dan pelaporan keuangan Penganalisis PNBP KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI TRANSPORTASI UDARA DAN PENUNJANG Arsiparis penyelia Penyusunan Bahan Perbendaharaan Bendahara Pengeluaran Sekretaris Penyusunan Bahan Perbendaharaan Pengelola Keuangan KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI TRANSPORTASI LAUT KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN TRANSPORTASI LAUT Analis Penata Anggaran Jabatan JFT/JFU Pengadministrasi Umum Penyusunan Bahan Perbendaharaan Jabatan JFT/JFU Penganalisis PNBP Evaluator Pelaksanaan Anggaran Penyusun bahan evaluasi dan pelaporan keuangan Penyusun bahan evaluasi dan pelaporan keuangan Jabatan JFT/JFU Jabatan JFT/JFU Jabatan JFT/JFU KEPALA SUBBAGIAN ANGGARAN TRANSPORTASI UDARA DAN PENUNJANG KEPALA SUBBAGIAN ANGGARAN TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN TRANSPORTASI DARAT, PERKERETAAPIAN DAN TATA USAHA BIRO KEPALA SUBBAGIAN PNBP TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN KEPALA SUBBAGIAN ANGGARAN TRANSPORTASI LAUT Jabatan JFT/JFU Jabatan JFT/JFU PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN BIRO KEUANGAN KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN TRANSPORTASI UDARA DAN PENUNJANG KEPALA SUBBAGIAN PNBP TRANSPORTASI UDARA DAN PENUNJANG Analis Penata Anggaran Evaluator Pelaksanaan Anggaran Pengadministrasi Umum Analis Penata Anggaran Evaluator Pelaksanaan Anggaran LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL A. PETA JABATAN Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Pertama Jabatan Jabatan KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN TRANSPORTASI LAUT KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAN BMN TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN Arsiparis Pelaksana PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BMN KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BMN Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAN BMN TRANSPORTASI LAUT Jabatan Jabatan Jabatan Arsiparis Pelaksana Penyusun BMN Penyusun BMN Pengadministrasi Umum Penyusun BMN Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Pertama Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertam Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Pertama KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN TRANSPORTASI UDARA KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN PENUNJANG Pengadministrasi Umum Pengolah Data Penyiap Bahan Bantuan Hukum Pengolah Data Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Pertama KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN PERKERETAAPIAN KEPALA SUBBAGIAN STRATEGI DAN TATA KELOLA SERTA TATA USAHA BIRO Pengolah Data Pengadministrasi Umum Pengolah Data KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN TRANSPORTASI DARAT KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BMN Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAN BMN TRANSPORTASI UDARA DAN PENUNJANG PM 19 TAHUN 2018 JABATAN FUNGSIONAL Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Madya Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Muda Pengolah Data Pengadministrasi Umum Pengolah Data Pengadministrasi Umum KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN TRANSPORTASI DARAT, UDARA DAN PERKERETAAPIAN KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN TRANSPORTASI LAUT DAN PENUNJANG LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL A. PETA JABATAN Statistisi Madya Statistisi Muda Pedal Madya Pedal Muda Analis Kebijakan Madya Analis Kebijakan Muda Analis Kepegawaian Muda Arsiparis Pelaksana Lanjutan Arsiparis Pelaksana Pengelola administrasi perkantoran Pengadministrasi umum Arsiparis Pelaksana Lanjutan Arsiparis Pelaksana Lanjutan KEPALA BAGIAN TATA USAHA Pengumpul dan pengolah data KEPALA SUBBIDANG TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA KEPALA BIDANG TATA KELOLA KUALITAS PELAYANAN PRIMA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT, PERKERETAAPIAN DAN PENUNJANG KEPALA BIDANG TATA KELOLA KUALITAS PELAYANAN PRIMA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA KEPALA SUBBIDANG TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP TRANSPORTASI DARAT, PERKERETAAPIAN DAN PENUNJANG Analis kebijakan pertama Statistisi Pertama Pedal Pertama Pengelola keuangan Jabatan Jabatan KEPALA BIDANG TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP TRANSPORTASI PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN Jabatan Pengelola Kepegawaian Jabatan Sekretaris Analis Kepegawaian Pertama Arsiparis Pertama Arsiparis Penyelia Arsiparis Pelaksana Lanjutan Penyusun bahan evaluasi dan pelaporan Jabatan Arsiparis Pelaksana Lanjutan Pengadministrasi umum Pedal Pertama KEPALA SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN Pengadministrasi Umum Statistisi Pertama Analis Kebijakan Pertama Analis Kebijakan Transportasi Pengumpul dan pengolah data Pengadministrasi Umum Statistisi Pertama Jabatan Analis Kebijakan Pertama Analis Kebijakan Transportasi Pengumpul dan pengolah data Analis kebijakan pertama Analis Kebijakan Transportasi Jabatan Statistis Pertama PM 19 TAHUN 2018 KEPALA PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN KEPALA SUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM Analis Kebijakan Transportasi Pengumpul dan pengolah data Pengadministrasi umum Arsiparis Pelaksana Lanjutan Penyusun Rencana Program dan KEPALA BIDANG TATA KELOLA SISTEM PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI Pengadministrasi umum LAMPIRAN IX.A PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL A. PETA JABATAN Sekretaris Analis ekonomi bahan kerjasama Pengadministrasi umum Analis ekonomi bahan kerjasama Pengadministrasi umum Jabatan Jabatan PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL KEPALA PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Penyusun Rencana Program dan Anggaran Pengelola keuangan Pengadministrasi umum Penyusun bahan evaluasi dan pelaporan Jabatan Jabatan Arsiparis Pertama Pengelola Kepegawaian BIDANG HUBUNGAN MULTILATERAL KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN ORGANISASI PBB KEPALA BIDANG FASILITASI KEMITRAAN DAN INVESTASI KEPALA BIDANG HUBUNGAN BILATERAL DAN SUB REGIONAL Pengadministrasi umum Jabatan Jabatan KEPALA SUB BIDANG FASILITASI KEMITRAAN DAN INVESTASI INSTANSI PEMERINTAH DAN BUMN/BUMD Jabatan KEPALA SUB BIDANG FASILITASI KEMITRAAN DAN INVESTASI SWASTA DAN MASYARAKAT Pengelola administrasi perkantoran KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN AMERIKA DAN EROPA Analis Hukum Analis kebijakan transportasi KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN ORGANISASI NON PBB Analis Hukum Analis kebijakan transportasi Penerjemah Pertama Penyusun Naskah Kerja Sama Pengadministrasian Umum Penerjemah Pertama Penyusun Naskah Kerja Sama KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN SUB REGIONAL, ASIA PASIFIK DAN AFRIKA PM 19 TAHUN 2018 Pengadministrasian Umum Penerjemah Pertama Penyusun Naskah Kerja Sama Pengadministrasian Umum Penerjemah Pertama Penyusun Naskah Kerja Sama Pengadministrasian Umum Jabatan

Peraturan Menteri Nomor pm19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 147 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal II