PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm186 Tahun 2015 tentang PENUNJUKAN (DESIGNATED) PENYELENGGARA PENGUJIAN KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN

PERMEN Nomor pm186 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 2. Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel, adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan. 3. Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan yang selanjutnya disebut Sertifikat Kesehatan adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kesehatan personel penerbangan. 4. Dokter penerbangan adalah dokter pengawas (Medical Assesor/MA) dan dokter penguji kesehatan (Medical Examiner /ME). 5. Dokter pengawas (Medical Assesor/MA) adalah dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan dan atau dokter Flight Surgeon yang memiliki kualifikasi dan pengalaman di bidang kesehatan penerbangan yang diberi tugas dan fungsi oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pengawasan dan sebagai konsultan terhadap dokter penguji kesehatan. 6. Dokter penguji kesehatan personel penerbangan (Designated Medical Examiner/DME) adalah dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan (Sp.KP) atau dokter Flight Surgeon (FS) yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan penerbangan untuk melakukan pengujian kesehatan. 7. Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan adalah Balai Kesehatan Penerbangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal dan Badan Hukum INDONESIA yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengujian kesehatan personel penerbangan. 8. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan fisik dan mental terhadap kesehatan personel penerbangan berdasarkan standar kesehatan yang ditentukan. 9. Pengujian kesehatan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan fisik dan mental terhadap kesehatan personel penerbangan berdasarkan standar kesehatan yang ditentukan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya persyaratan kesehatan (status aeromedis) sehingga dapat diterbitkan sertifikat kesehatan personel penerbangan. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. 11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. 12. Kepala Balai Kesehatan adalah Kepala Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 13. Balai Kesehatan Penerbangan adalah unit pelaksana teknis di bidang kesehatan penerbangan di lingkungan Kementerian Perhubungan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan surat keputusan penunjukan sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), badan hukum harus: a. memenuhi syarat administrasi, substansi, dan teknis; b. mengajukan permohonan sebagai penyelenggara pengujian kesehatan personel kepada Direktur Jenderal, dan mengisi form Checklist Audit Designated sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Modal setor minimal Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dibuktikan dengan bukti setoran bank atau laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar; b. NPWP; c. Izin Usaha; d. AD/ART atau Struktur Organisasi; e. Sertifikat Kepemilikan; f. Sertifikat AMDAL; g. Sertifikat ISO; h. Staf Administrasi. (3) Persyaratan subtansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Izin praktek penyelenggara pengujian kesehatan; b. Sistem informasi kesehatan. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Sarana pengujian kesehatan personel yang terpisah gedung dengan sarana pemeriksaan orang sakit. b. Fasilitas yang terdiri dari: 1) fasilitas pemeriksaan fisik; 2) fasilitas pemeriksaan laboratorium; 3) fasilitas pemeriksaan mata; 4) fasilitas pemeriksaan audiometri; 5) fasilitas pemeriksaan jantung; 6) fasilitas pemeriksaan paru; 7) fasilitas pemeriksaan radiologi; 8) fasilitas pemeriksaan EEG; 9) fasilitas pemeriksaan gigi; 10) fasilitas pemeriksaan kesehatan jiwa; c. Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengujian kesehatan personel. d. Dokter Penguji kesehatan personel (Designated Medical Examiner/DME), yaitu dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan (Sp.KP) atau dokter Flight Surgeon (FS) yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan penerbangan untuk melakukan pengujian kesehatan, yang memenuhi kriteria: 1) memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan/atau izin praktek; 2) memiliki masa kerja minimum 5 (lima) tahun sebagai dokter; 3) telah mengikuti on the job training di Balai Kesehatan Penerbangan; 4) memiliki pengetahuan tentang regulasi penerbangan sipil; dan 5) telah mengikuti training/seminar tentang kedokteran penerbangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a huruf b diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2015 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN (DESIGNATED) PENYELENGGARA PENGUJIAN KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN CHECKLIST AUDIT DESIGNATED Nama Penyelenggara : Alamat : Tanggal : No.telp/fax : NO JENIS YANG DIPERIKSA TERSEDIA FUNGSI KET Ada Tidak Baik Tidak I. ADMINISTRASI 1. NPWP 2. Ijin Usaha 3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/ Struktur Organisasi 4. Sertifikat pemilikan 5. Sertifikat AMDAL 6. Sertifikat ISO 7. Staf Administrasi II. SUBSTANSI 1. Ijin praktek penyelenggara pengujian kesehatan 2. Sistem informasi kesehatan A. Terhubung dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan B. Sistem pelaporan berkala 1. Penilaian Resiko 1.1. Jumlah personel fit 1.2. Jumlah personel Unfit 1.3. Jumlah personel boerline case 1.4. Jumlah personel yang mengalami inflight incapacitation 2. Jenis Penyakit 2.1. Jumlah personel yang mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah 2.2. Jumlah personel yang mengalami penyakit paru 2.3. Jumlah personel yang mengalami penyakit saraf 2.4. Jumlah personel yang mengalami penyakit mental 2.5. Jumlah personel yang mengalami gangguan mata 2.6. Jumlah personel yang mengalami gangguan THT 2.7. Jumlah personel yang mengalami penyakit Gigi dan mulut 2.8. Lain-lain III. TEKNIS 1. Sarana pengujian kesehatan personel yang terpisah gedung dengan sarana pemeriksaan orang sakit. 2. Memiliki fasilitas: A. Pemeriksaan Fisik 1. Timbangan badan/tinggi badan 2. Tensimeter 3. Stestoskop 4. Otoskop 5. Palu reflex 6. Meteran 7. Penlight 8. Form Rekam medis 9. Form Confidential 10. Perawat/petugas 11. Dokter penanggung Jawab B. Pemeriksaan Laboratorium 1. Hematologi 2. Kimia Darah 3. Urinalisa 4. Pemeriksaan Narkoba 5. Kalibrasi Alat 6. Form Laboratorium 7. Analis/Perawat 8. Dokter Sp.PK/Dokter Penanggung Jawab C. Pemeriksaan Mata 1. Snellen Chart 2. Near Vision Chart 3. Buku Ishihara 38 Plate 4. Bias Correction 5. Maddox Rod Test 6. Tonometri 7. Depht Perception 8. Satu Set Autorefraksi 9. Opthalmoskop 10. Form pemeriksaan mata 11. Perawat/Petugas 12. Dokter Sp.M/Dokter Penanggung Jawab D. Pemeriksaan Audiometri 1. Ruang kedap suara 2. Audiometri 3. Kalibrasi alat 4. Form pemeriksaan audiometri 5. Perawat/petugas 6. Dokter Sp.THT/Dokter penanggung jawab E. Pemeriksaan Jantung 1. EKG 2. Treadmill 3. Holter monitoring+ABPM 4. Echocardiography 5. Kalibrasi alat 6. Form pemeriksaan Jantung 7. Perawat/petugas 8. Dokter SpJp/Dokter penanggung jawab F. Pemeriksaan Paru 1. Spirometri 2. Form pemeriksaan paru 3. Perawat/Petugas 4. Dokter penanggung jawab G. Pemeriksaan radiologi 1. Alat Rontgen 2. Pengukur scoliosis (COBB Method) 3. Form pemeriksaan radiologi 4. Radiografer 5. Dokter Sp Rad/Dokter Penanggung jawab H. Pemeriksaan EEG 1. EEG 2. Form pemeriksaan EEG 3. Perawat/petugas 4. Dokter Sp.S/Dokter penanggung jawab I. Pemeriksaan Gigi 1. Dental unit 2. Alat rontgen panoramic digital 3. Dental diganostik set 4. Autoclave 5. UV cabinet 6. Viewer panoramic 7. Disposable dental diagnostrik set 8. Disposable gelas kumur 9. Form Odontogram 10. Perawat gigi 11. Dokter gigi J. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa 1. Pemeriksaan MMPI 2. Perawat/petugas 3. Dokter Sp.J/dokter penanggung jawab 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengujian kesehatan personel. 4. Kriteria praktek penguji kesehatan A. Dokter 1.Ijazah Dokter spesialis kedokteran penerbangan/dokter Flight Surgeon 2.Surat Tanda Registrasi/Surat Izin Praktek dokter spesialis kedokteran penerbangan (sesuai kompetensi) 3.ID Card 4.Stempel B. Dokter Gigi 1.Ijazah Dokter Gigi Flight Health/Ijazah Spesialis Kedokteran Gigi 2.Surat Tanda Registrasi/Surat Izin Praktek 3. ID Card HASIL PENGESAHAN PETUGAS AUDIT TANDA TANGAN 1. Ketua tim (medical assessor) 2. Anggota (dokter penguji level 3) 3. Anggota (dokter penguji level 2) 4. Anggota (dokter gigi flight health) 5. Anggota (Ikatan Dokter INDONESIA) 6. Anggota (petugas administrasi) MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, IGNASIUS JONAN

Peraturan Menteri Nomor pm186 Tahun 2015 tentang PENUNJUKAN (DESIGNATED) PENYELENGGARA PENGUJIAN KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14