PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm181 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 107 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm181 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai Lainnya adalah Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja. 5. Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan. 6. Disiplin Kerja adalah ketaatan Pegawai memenuhi ketentuan hari dan jam kerja serta memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 7. Jam Kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Jam Kerja Efektif adalah Jam Kerja yang secara efektif dipergunakan untuk berproduksi atau menjalankan tugas, yaitu Jam Kerja dikurangi waktu kerja yang hilang atau luang karena tidak bekerja. 9. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi yang dibuktikan dengan buku harian kerja Pegawai. 10. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 11. Tugas Pokok adalah Tugas yang tercantum didalam peraturan tentang Organisasi dan Tatalaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan. 12. Tugas Tambahan adalah Tugas lain atau Tugas- Tugas yang ada hubungannya dengan Tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam Kontrak Kerja Pegawai. 13. Surat Keterangan adalah surat yang diberikan oleh atasan langsung sebagai bukti dan menjelaskan bahwa setiap kegiatan Tugas Tambahan dan/atau kreativitas telah selesai dilaksanakan. 14. Alasan Kedinasan adalah alasan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Tugas Tambahan. 15. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawal yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja. 16. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 2. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor pm181 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 107 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 35

Pasal 38

Pasal 40

Pasal 44

Pasal II