PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm176 Tahun 2015 tentang STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

PERMEN Nomor pm176 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Standar pelayanan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh DITKAPEL dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan atas pelaksanaan penyediaan jasa layanan umum di bidang keselamatan kapal dan kepelautan.

Pasal 2

Standar pelayanan DITKAPEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar pelayanan DITKAPEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

(1) Standar pelayanan DITKAPEL yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL). (2) Hasil evaluasi dan perbaikan standar pelayanan pada DITKAPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2015 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Standar pelayanan DITKAPEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.