PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

PERMEN Nomor pm17 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 3. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. 4. Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi. 5. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian. 6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihAyati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. 7. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi. 8. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan Kompetensi sebagai tenaga perawatan prasarana perkeretaapian. 9. Assesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana Perkeretaapian. 10. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI KEAHLIAN TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Setiap penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melaksanakan perawatan prasarana untuk mempertahankan kehandalan prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi. (2) Perawatan Prasarana Perkeretaapian, dibedakan menjadi: a. perawatan jalur kereta api; b. perawatan stasiun dan bangunan lainnya; dan c. perawatan fasilitas pengoperasian kereta api. (3) Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibedakan menjadi : a. perawatan peralatan persinyalan; b. perawatan peralatan telekomunikasi; dan c. perawatan instalasi listrik.

Pasal 3

(1) Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilaksanakan oleh tenaga perawatan prasarana yang memiliki kompetensi untuk melakukan perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya. (2) Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut : a. mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; b. mengetahui dan memahami penggunaan peralatan dan spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; c. mampu melakukan perawatan terhadap sistem dan komponen prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; d. mampu melakukan perbaikan sesuai persyaratan dan standar perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; e. mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; f. mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil perawatan sesuai persyaratan dan standar perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; g. mampu menilai kelaikan operasi prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; dan h. mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya.

Pasal 4

(1) Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki sertifikat keahlian dan tanda pengenal sesuai dengan bidangnya yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. (2) Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah lulus uji kompetensi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kartu identitas dalam bentuk smart card yang diberikan kepada seseorang yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian. (4) Sertifikat keahlian dan tanda pengenal tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 5

(1) Jenis Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: a. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api; dan b. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api. (2) Keahlian Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibedakan menjadi : a. Keahlian Tenaga Perawatan Jalur Kereta Api; dan b. Keahlian Tenaga Perawatan Bangunan Lainnya. (3) Keahlian Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibedakan menjadi : a. Keahlian Tenaga Perawatan Peralatan Persinyalan; b. Keahlian Tenaga Perawatan Peralatan Telekomunikasi; dan c. Keahlian Tenaga Perawatan Instalasi Listrik.

Pasal 6

(1) Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan tingkat kewenangannya terdiri atas : a. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan tingkat Pelaksana; dan b. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan tingkat Pelaksana Lanjutan. (2) Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; dan b. menyusun laporan hasil perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya. (3) Kewenangan Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. merencanakan pelaksanaan perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; b. melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; c. melakukan evaluasi hasil perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; d. MENETAPKAN hasil perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; e. melakukan tindakan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; dan f. memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya.

BAB III

PERSYARATAN SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 7

Koreksi

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api Tingkat Pelaksana yaitu : 1) pria atau wanita; 2) sehat jasmani dan rohani; 3) tidak buta warna; 4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III; 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana; dan 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana. b. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api Tingkat Pelaksana Lanjutan, yaitu : 1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api Tingkat Pelaksana ; 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan; dan 3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan.

Pasal 8

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan: a. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana yaitu : 1) pria atau wanita; 2) sehat jasmani dan rohani; 3) tidak buta warna; 4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III; 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana; dan 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana. b. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan yaitu : 1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana; 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan; dan 3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan.

BAB IV

PROSEDUR SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh : a. badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi; b. unit kerja tempat pemohon bekerja; atau c. penyelenggara prasarana perkeretaapian. (2) Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan dengan melampirkan : a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku; b. pas foto terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3 cm x 4 cm (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar; c. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ Ijasah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan d. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal. (2) Uji kompetensi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian terdiri atas : a. teori; b. praktek; c. wawancara; dan d. tes kesehatan. (3) Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pemohon yang lulus diberikan Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tingkatannya. (4) Peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat keahlian.

Pasal 11

(1) Untuk sertifikat yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang. (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan : a. surat permohonan; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; c. pas foto terbaru dengan latar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar berukuran 3 cm x 4 cm (tiga kali empat); d. sertifikat keahlian yang masih berlaku; dan e. sertifikat pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Perpanjangan masa berlakunya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sertifikat setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 12

Untuk memperoleh sertifikat dan/ atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. surat permohonan; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; c. surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan; d. sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi yang rusak; atau e. surat keterangan kehilangan dari kantor kepolisian bagi yang hilang.

Pasal 13

Penerbitan Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kompetensi, permohonan sertifikat, perpanjangan, permohonan penggantian yang hilang atau yang rusak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Koreksi

(1) Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian dapat dicabut apabila melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; (2) Pencabutan Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja; (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja; dan (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada upaya perbaikan maka sertifikat dan tanda pengenal Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian dicabut.

Pasal 22

Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal: a. tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas; b. terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental; atau c. melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengkibatkan kecelakaan dan menimbulkan rintang jalan.

Pasal 23

Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian dicabut sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4), tanpa melalui proses peringatan dalam hal: a. digunakan oleh orang lain yang tidak berhak; b. diperoleh dengan cara tidak sah; c. diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai / karyawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen; atau e. melakukan perbuatan dan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rintang jalan berdasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan.

Pasal 24

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN TANDA PENGENAL TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 25

Koreksi

(1) Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian berbentuk buku Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian dan tanda pengenal. (2) Buku Sertifikat Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris terdiri atas: a. memiliki 12 (dua belas) halaman dan cover depan dan belakang; b. memiliki panjang 12 (dua belas) cm dan lebar 9 (sembilan) cm; c. cover berwarna hijau, depan bertuliskan Republik INDONESIA, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dengan lambang garuda ditengah serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi; d. halaman dalam berwarna, pada halaman pertama dilengkapi dengan lambang garuda; e. nomor buku; f. bidang keahlian; g. tingkat/ level; h. peraturan Menteri Perhubungan terkait; i. nomor dan kodifikasi sertifikat; j. nama pemegang; k. tempat dan tanggal lahir; l. jenis kelamin; m. kebangsaan; n. alamat tempat tinggal; o. penyelenggara pendidikan dan pelatihan; p. tanda tangan pemegang sertifikat; q. pas foto ukuran 2 x 3 (dua kali tiga) cm; r. bidang keahlian; s. tanggal pengeluaran sertifikat; t. masa berlaku; u. tanda tangan pejabat yang berwenang; v. perpanjangan masa berlaku sertifikat; w. perhatian; x. catatan; dan y. jenis prasarana yang dilakukan perawatan. (3) Tanda Pengenal Keahlian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berisikan : a. Memiliki panjang 8,8 (delapan koma delapan) cm dan lebar 5,5 (lima koma lima) cm; b. warna dasar biru muda; c. bagian depan berisi : 1. logo perhubungan; 2. tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 3. tulisan kualifikasi “PRP”; 4. tulisan tanda pengenal keahlian; 5. nama; 6. tempat / tanggal lahir; 7. kategori keahlian; 8. tingkat; 9. unit kerja; 10. tanggal berlaku; 11. kodifikasi sertifikat; 12. pas foto ukuran 2 x 3 (dua kali tiga) cm; 13. tanda tangan pejabat berwenang; dan 14. barcode. d. bagian belakang berisi : 1) dasar hukum; 2) kewajiban apabila terjadi kehilangan/ kerusakan; dan 3) alamat Ditjen Perkeretaapian.

Pasal 26

Bentuk, format, isi dan warna sertifikat serta tanda pengenal Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB XI

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34