PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm162 Tahun 2015 tentang STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT PALEMBANG

PERMEN Nomor pm162 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Dasar Hukum, Persyaratan Pelayanan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Pelayanan, Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan.

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada Tahun 2015.

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang. (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada Tahun 2015.