PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm16 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 117 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

PERMEN Nomor pm16 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan Pasal 44 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1674) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a ditandatangani oleh: a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Menteri, untuk: 1. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata, angkutan carter, dan angkutan sewa umum; dan 2. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, angkutan antar jemput, angkutan permukiman, dan angkutan karyawan yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi, selain wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atas nama Menteri, untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, angkutan antar jemput, angkutan permukiman, dan angkutan karyawan yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2019 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA