PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm157 Tahun 2015 tentang PENERAPAN INAPORTNET UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN

PERMEN Nomor pm157 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYELENGGARAAN INAPORTNET

Pasal 2

Koreksi

(1) Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Inaportnet secara online dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2) Inaportnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelayanan kapal dan barang yang meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan. (3) Penerapan Inaportnet pelayanan kapal dan barang di pelabuhan dilakukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari setiap instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; b. Kantor Kesyahbandaran Utama; c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; d. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan/Kantor Pelabuhan; e. Kantor Pabean; f. Kantor Kesehatan Pelabuhan; g. Balai Karantina Pertanian; h. Kantor Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Ikan; i. Kantor Imigrasi; j. Badan Usaha Pelabuhan; k. Perusahaan Angkutan Laut Nasional di pelabuhan; l. Perusahaan Bongkar Muat di pelabuhan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan kapal dan barang melalui Inaportnet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 3

Pelayanan kapal dan barang menggunakan Inaportnet secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menggunakan alamat domain http://inaportnet.dephub.go.id.

Pasal 4

Pelayanan kapal dan barang menggunakan Inaportnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terintegrasi dengan sistem INDONESIA National Single Window (INSW) dan sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Ditjen Imigrasi, Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Usaha Pelabuhan dan pemangku kepentingan terkait lainnya di pelabuhan.

Pasal 5

(1) Penerapan Inaportnet secara online dilakukan secara bertahap. (2) Tahap awal penerapan Inaportnet secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 6 (enam) pelabuhan, yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Bitung. (3) Penerapan Inaportnet di pelabuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor pm157 Tahun 2015 tentang PENERAPAN INAPORTNET UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7