PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm155 Tahun 2015 tentang SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

PERMEN Nomor pm155 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. 4. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus, antara lain : kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel. 5. Awak sarana perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api. 6. Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api. 7. Asisten masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang ditugaskan untuk membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api. 8. Penyelia adalah pejabat yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengeluarkan perintah dan penilaian kepada awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan awak sarana perkeretaapian tingkat muda. 9. Instruktur Masinis adalah pejabat yang bertugas memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan awak sarana perkeretaapian tingkat muda. 10. Jam kerja awak sarana perkeretaapian adalah waktu kerja dalam perjalanan kereta api mulai dari awal penugasan sampai akhir penugasan. 11. Langsir adalah kegiatan menyusun, memisahkan, ataumemindahkan sarana perkeretaapian dari satu jalur ke jalur lain 12. Sertifikat Kecakapan adalah bukti kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian. 13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. 14. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi. 15. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

KLASIFIKASI KECAKAPAN DAN KEWENANGAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pengoperasian sarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian. (2) Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Masinis; dan b. Asisten Masinis. (3) Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. (4) KecakapanAwak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan dalam beberapa tingkat.

Pasal 3

Klasifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), terdiri dari: 1. Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama; 2. Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda; dan 3. Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya.

Pasal 4

(1) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut : a. mengetahui dan memahami peraturan perundang- undangan tentang perkeretaapian; b. mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api; c. mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, malka, wam; d. mengetahui dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian; e. mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya; f. mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan; g. mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional; h. mampu melaksanakan kegiatan langsir dalam wilayah kerjanya; i. mengetahui, memahami dan menguasai standar prosedur operasi administrasi dalam pelaksanaan tugas; j. memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian. (2) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian pertama, dan memenuhi kompetensi sebagai berikut : a. mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api; b. mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian berpenggerak sendiri; c. mampu memimpin dalam perjalanan kereta api; d. mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian; e. mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan; f. mampu melaksanakan pembinaan terhadap Awak Sarana Perkeretaapian tingkat dibawahnya. (3) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, harus memenuhi standar kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda.

Pasal 5

(1) Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk: a. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian; dan b. Tanda Pengenal (Smart Card) Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian. (2) Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah: a. memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan; dan b. lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. (3) Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 6

Pasal 7

(1) Pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian untuk kereta api barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 dan angka 3, yang mengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3), dan limbah B3 harus memiliki kompetensi: a. Mengenai sifat dan karakteristik barang yang diangkut dan penanganan tanggap darurat; dan b. mengenai tata cara muat, penyusunan, pengangkutan dan pembongkaran B3 dan limbah B3. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3. (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mengikuti bimbingan teknis dan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. (4) Tanda lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk sertifikat dan tanda pengenal oleh Direktur Jenderal. (5) Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 4 (empat) tahun. (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3. (7) Tanda lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1) Kompetensi awak sarana perkeretaapian untuk peralatan khusus dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pabrikan, vendor dan/atau prinsipal atau lembaga atau badan hukum yang telah mendapat persetujuan dari pabrikan, vendor dan/atau prinsipal untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peralatan khusus. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pabrikan, vendor atau prinsipal. (3) Tanda lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh Direktur Jenderal. (4) Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun. (5) Pemegang Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga mempunyai kewenangan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian sesuai dengan klasifikasinya.

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR SERTIFIKASI AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 9

Koreksi

Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi : a. Untuk Sertifikat Kecakapan AwakSarana Perkeretaapian Tingkat Pertama, yaitu : 1) pria atau wanita; 2) sehat jasmani dan rohani; 3) tidak buta warna; 4) tinggi badan minimal 160 cm; 5) memiliki tanda lulus pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat; 6) memiliki tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama; dan 7) lulus uji Kecakapan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama. b. Untuk Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda, yaitu: 1) telah bertugas sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama selama minimal 1 (satu) tahun atau 2000 (dua ribu) jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja (logbook); dan 2) lulus uji kecakapan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda. c. Untuk Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya, yaitu: 1) telah bertugas sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda selama minimal 4 (empat) tahun atau 8000 (delapan ribu) jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan rekapitulasi buku catatan riwayat kerja; dan 2) lulus uji kecakapan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya.

Pasal 10

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi. (2) Uji Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian terdiri atas: a. teori; b. praktek; c. wawancara; dan d. tes kesehatan. (3) Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, pemohon yang lulus diberikan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sesuai dengan tingkatnya. (4) Pemohon yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat kecakapan. (5) Tata cara uji Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 12

Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian yang telah habis masa berlakunya, yang rusak, atau yang hilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah lulus ujian kecakapan.

Pasal 13

Direktorat Jenderal melakukan inventarisasi dan pengelolaan database dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen terhadap sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KOMPETENSI TENAGA PENGUJI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengujian Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dilakukan oleh penguji kompetensi awak sarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. pendidikan minimal DIII Teknik atau sederajat; b. memiliki pengalaman selama sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di bidang perkeretaapian; c. memiliki sertifikat Awak Sarana Perkeretaapian; d. lulus pendidikan dan pelatihan Penguji Awak Sarana Perkeretaapian; e. lulus uji kompetensi sebagai Penguji Awak Sarana Perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 15

Kompetensi Penguji Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas: a. mengetahui dan memahami peraturan perundang- undangan tentang perkeretaapian; b. mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api; c. mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, malka, wam; d. mengetahui dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian; e. mengetahui standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan; f. mengetahui standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional; g. mengetahui prosedur dan kegiatan langsir; h. mengetahui, memahami dan menguasai standar prosedur operasi administrasi dalam pelaksanaan tugas; i. mengetahui sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian; j. mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api; k. mengetahui prosedur dan tata cara mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian; l. mengetahui prosedur dan tata cara mengantisipasi risiko kecelakaan; m. mengetahui prosedur dan tata cara pelaksanaan pembinaan terhadap Awak Sarana Perkeretaapian tingkat dibawahnya; n. mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian berpenggerak sendiri.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Koreksi

(1) Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian melanggar Pasal 6 dan Pasal 14. (2) Pencabutan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja. (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja; (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dicabut.

Pasal 19

Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian tersebut: a. tidak memenuhi standar kesehatan dan/atau mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas; b. terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental; atau c. pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan rintang jalan.

Pasal 20

Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal : a. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian digunakan oleh orang lain yang tidak berhak; b. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian diperoleh dengan cara tidak sah; c. pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian diberhentikan dengan tidak hormat karena kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai masinis; d. pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani; dan e. pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.

Pasal 21

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 22

Koreksi

(1) Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian berbentuk buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan. (2) Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris terdiri atas : a. memiliki 12 (dua belas) halaman dan cover depan dan belakang; b. memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 cm; c. cover berwarna hijau, depan bertuliskan Republik INDONESIA, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dengan lambang garuda ditengah serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi; d. halaman dalam berwarna berlogo perhubungan, pada halaman pertama dilengkapi dengan lambang garuda; e. nomor buku; f. bidang kecakapan; g. tingkat/level; h. nomor dan kodifikasi sertifikat; i. nama pemegang; j. tempat dan tanggal lahir; k. jenis kelamin; l. kebangsaan; m. alamat tempat tinggal; n. penyelenggara pendidikan dan pelatihan; o. tanda tangan pemegang sertifikat; p. pas foto ukuran 2 x 3 cm; q. bidang kecakapan; r. tanggal pengeluaran sertifikat; s. masa berlaku; t. tanda tangan pejabat yang berwenang; u. perpanjangan masa berlaku sertifikat; v. perhatian; w. catatan; dan x. jenis sarana yang dapat dioperasikan. (3) Tanda pengenal kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan: a. memiliki panjang 8,8 cm dan lebar 5,5 cm; b. warna dasar biru muda; c. bagian depan berisi : 1. logo perhubungan; 2. tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Sertifikat Kecakapan; 3. tulisan kualifikasi “ASP”; 4. tulisan tanda pengenal kecakapan; 5. kodifikasi kecakapan; 6. nama; 7. tempat / tanggal lahir; 8. kategori kecakapan; 9. tingkat; 10. unit kerja; 11. tanggal berlaku; 12. kodifikasi sertifikat; 13. pas foto ukuran 2 x 3 cm; 14. tanda tangan pejabat berwenang; 15. barcode. d. bagian belakang berisi : 1. dasar hukum; 2. kewajiban apabila terjadi kehilangan/ kerusakan; 3. alamat Ditjen Perkeretaapian.

Pasal 23

Bentuk, format, isi dan warna buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(1) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, memiliki kewenangan: a. membantu masinis sebagai asisten masinis; b. melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian untuk kegiatan langsir; c. menggantikan tugas masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat atau keadaan tertentu. (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : masinis sakit mendadak dan/atau tidak mampu mengoperasikan kereta api atas perintah masinis atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menugaskan awak sarana perkeretaapian setempat. (3) Asisten Masinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengoperasikan kereta api dalam kondisi darurat hanya boleh mengoperasikan sampai stasiun terdekat. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. pemenuhan jam kerja sebagai Masinis; b. tidak pada jam sibuk; dan c. telah mempunyai jam kerja 1000 (seribu) jam; (5) Dalam hal keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan atas perintah masinis dan persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menugaskan awak sarana perkeretaapian setempat. (6) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, memiliki kewenangan: a. sebagai masinis/pemimpin dalam perjalanan kereta api; b. melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian; c. melaksanakan seluruh kewenangan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1); d. melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas; e. melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkeretaapian siap dioperasikan; f. melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional; g. melakukan pembinaan terhadap Awak Sarana Perkeretaapian tingkat di bawahnya; dan h. dapat sebagai Penyelia. (7) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, memiliki kewenangan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Muda dan dapat sebagai Instruktur masinis.

(1) Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diajukan kepada Direktur Jenderal oleh: a. badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi; b. unit kerja tempat pemohon bekerja; atau c. penyelenggara sarana perkeretaapian. (2) Permohonan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan: a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; b. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 2x3 cm sebanyak 1 (satu) lembar dan 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; c. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. (3) Permohonan untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat dapat disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan: a. surat permohonan; b. surat keterangan sehat dari dokter umum; c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; d. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 2x3 cm sebanyak 1 (satu) lembar dan 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; e. sertifikat yang masih berlaku. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi. (5) Permohonan untuk memperoleh sertifikat yang mengalami kerusakan sehingga sertifikat tidak terbaca/terlihat secara lengkap identitas dan kompetensi sebagaimana mestinya, diajukan dengan melampirkan: a. surat permohonan; b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; c. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi; d. surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan; e. sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan. (6) Permohonan untuk memperoleh sertifikat pengganti yang hilang harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dengan melampirkan: a. surat permohonan; b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Oktober 2015 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 11 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 155 Contoh 1 : Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian 1. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Pertama REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN........................................................ ....................................................... AREA OF EXPERTISE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MINISTRY OF TRANSPORTATION 1 REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN......................................................... ...................................................... AREA OF EXPERTISE Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor _________________________________________________ This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation………. 2. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Muda REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN........................................................ ....................................................... AREA OF EXPERTISE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MINISTRY OF TRANSPORTATION 1 REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN......................................................... ...................................................... AREA OF EXPERTISE Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor _________________________________________________ This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation………. 3. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Madya REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS 1 REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN........................................................ ....................................................... AREA OF EXPERTISE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MINISTRY OF TRANSPORTATION BIDANG KEAHLIAN......................................................... ...................................................... AREA OF EXPERTISE Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation………. 4. Isi Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian 2 REPUBLIC OF INDONESIA I. Nomor : Number II. Nama Pemegang : .......................................... Name of Holder III. Tempat dan Tanggal Lahir : .......................................... Place and date of birth IV. Jenis Kelamin : .......................................... Sex V. Kebangsaan : .......................................... Nationality VI. Alamat Tempat Tinggal : .......................................... Address VII. Penyelenggara DIKLAT : .......................................... 3 IX. Bidang Keahlian Area of Expertise Sertifikat ini menyatakan bahwa personil yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 2 (dua), memiliki kompetensi yang telah disahkan untuk melaksanakan ............................................. ....................................................................................................... This certificate is to declare the person whose name and data are stipulated on page 2 (two), has the competence ............................................................................ ....................................................................................................... X. Tanggal Pengeluaran : .......................................... Date of issue XI. Berlaku hingga : .......................................... Valid until XII. An. Direktur Jenderal Perkeretaapian. For The Director General of Railways Director of ....... Training Provider VIII. Tanda tangan pemegang : .......................................... Signature of Holder ...................................................................................... 4 XIII. Perpanjangan Renewals Diperpanjang sampai : .......................................... Renewed until Tanggal pengeluaran : .......................................... Date of issue Penyelenggara DIKLAT : .......................................... Training Provider Tanda tangan dan cap DJKA : .......................................... Signature and Stamp by DGR Diperpanjang sampai : .......................................... Renewed until Tanggal pengeluaran : .......................................... Date of issue 5 XIV. Catatan Records Foto 2x3 Penyelenggara DIKLAT : .......................................... Training Provider Tanda tangan dan cap DJKA : .......................................... Signature and Stamp by DGR 6 XI. Perhatian Attention a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian. Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person. b. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways. c. Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta. If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways 7 Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 155 Contoh 1 : Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian 5. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Pertama REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN........................................................ ....................................................... AREA OF EXPERTISE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MINISTRY OF TRANSPORTATION 1 REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN......................................................... ...................................................... AREA OF EXPERTISE Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor _________________________________________________ This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation………. 6. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Muda REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN........................................................ ....................................................... AREA OF EXPERTISE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MINISTRY OF TRANSPORTATION 1 REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN......................................................... ...................................................... AREA OF EXPERTISE Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor _________________________________________________ This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation………. 7. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Madya REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS 1 REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN........................................................ ....................................................... AREA OF EXPERTISE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MINISTRY OF TRANSPORTATION BIDANG KEAHLIAN......................................................... ...................................................... AREA OF EXPERTISE Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation………. 8. Isi Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian 2 REPUBLIC OF INDONESIA I. Nomor : Number II. Nama Pemegang : .......................................... Name of Holder III. Tempat dan Tanggal Lahir : .......................................... Place and date of birth IV. Jenis Kelamin : .......................................... Sex V. Kebangsaan : .......................................... Nationality VI. Alamat Tempat Tinggal : .......................................... Address VII. Penyelenggara DIKLAT : .......................................... 3 IX. Bidang Keahlian Area of Expertise Sertifikat ini menyatakan bahwa personil yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 2 (dua), memiliki kompetensi yang telah disahkan untuk melaksanakan ............................................. ....................................................................................................... This certificate is to declare the person whose name and data are stipulated on page 2 (two), has the competence ............................................................................ ....................................................................................................... X. Tanggal Pengeluaran : .......................................... Date of issue XI. Berlaku hingga : .......................................... Valid until XII. An. Direktur Jenderal Perkeretaapian. For The Director General of Railways Director of ....... Training Provider VIII. Tanda tangan pemegang : .......................................... Signature of Holder ...................................................................................... 4 XIII. Perpanjangan Renewals Diperpanjang sampai : .......................................... Renewed until Tanggal pengeluaran : .......................................... Date of issue Penyelenggara DIKLAT : .......................................... Training Provider Tanda tangan dan cap DJKA : .......................................... Signature and Stamp by DGR Diperpanjang sampai : .......................................... Renewed until Tanggal pengeluaran : .......................................... Date of issue 5 XIV. Catatan Records Foto 2x3 Penyelenggara DIKLAT : .......................................... Training Provider Tanda tangan dan cap DJKA : .......................................... Signature and Stamp by DGR 6 XI. Perhatian Attention a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian. Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person. b. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways. c. Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta. If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways 7 CONTOH 3 : TANDA PENGENAL (SMART CARD) 1. Tampak depan Tanda Pengenal (Smart Card) Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Pertama 2. Tampak belakang Tanda Pengenal (Smart Card) Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Pertama MENTERI PERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN 1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 21 dan PP No. 56 Tahun 2009 pasal 273 : a. Kartu ini sebagai penetapan kualifikasi kecakapan / keahlian SDM Perkeretaapian oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan b. Kartu ini wajib dibawa selama bertugas; 2. Jika terjadi kehilangan / kerusakan, segera melaporkan ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan 3. Masa berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib divalidasi kembali. Keterangan : Tampak Depan : 1. Ukuran 8,8 X5,5 cm 2. Warna Dasar Tampak Depan Putih 3. Warna garis di bawah logo Kementerian Perhubungan tampak depan coklat, dengan ketentuan : a. Satu garis untuk tingkat Pertama b. Dua garis untuk tingkat Muda c. Tiga garis untuk tingkat Madya 4 Warna Dasar Tampak Belakang Putih Kode Kategori Kompetensi KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN Foto 2 X 3 CM (Latar Nama : Tempat/Tgl. Lahir : Kategori Kompetensi : Tingkat Kompetensi : Unit Kerja : Tanda Tangan

Peraturan Menteri Nomor pm155 Tahun 2015 tentang SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30