PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm15 Tahun 2016 tentang KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH

PERMEN Nomor pm15 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanMenteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 2. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 3. Perkeretaapian Umum adalah Perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran. 4. Perkeretaapian Khusus adalah Perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum. 5. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana Perkeretaapian. 6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum INDONESIA yang Khusus didirikan untuk Perkeretaapian. 7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 8. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. 9. Konsesi adalah pemberian hak oleh pemerintah kepada Badan UsahaPerkeretaapian untuk melakukan kegiatan di bidang Perkeretaapian dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. 10. Perjanjian Konsesi adalah perjanjian tertulis antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam kegiatan di bidang Perkeretaapian umum yang diKonsesikan. 11. Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah akibat pemberian hak yang diberikankepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan di bidang Perkeretaapian umum dalam jangka waktu tertentu. 12. Bentuk Kerjasama Lainnya adalah Kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam kegiatan di bidang Perkeretaapian umum selain berupa Konsesi antara lain berupa Kerjasama Pemanfaatan, Persewaan, Kontrak Manajemen, dan Kerjasama Operasi di bidang Perkeretaapian. 13. Kerjasama adalah Kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha atau orang perorangan warga negara INDONESIA dalam jangka waktu tertentu. 14. Kerjasama Pemanfaatan adalah PendayagunaanBarang Milik Negara berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Perkeretaapian oleh Badan Usaha dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 15. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan adalah perjanjian tertulis antara pemerintah dengan Badan Usahadalam kegiatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Perkeretaapian umum dengan skema Kerjasama. 16. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa prasarana dan sarana Perkeretaapian termasuk tanah oleh Badan Usaha/Perseorangan Warga Negara INDONESIA dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 17. Perjanjian Sewa adalah perjanjian tertulis antara pemerintah dengan Badan Usaha/Perorangan WargaNegara INDONESIA dalam penggunaan prasarana dan sarana Perkeretaapian umum yang dipersewakan untuk kegiatan di bidang Perkeretaapian umum dan kegiatan lainnya. 18. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usahauntuk kegiatan penyediaan insfrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 19. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha dalam kegiatan penyediaan infrastruktur di bidang Perkeretaapian dengan skema Kerjasama. 20. Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek Kerjasama. 21. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 22. Pemerintah Daerah adalah gubernur,bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 23. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian.

BAB IV

JENIS KEGIATAN YANGDAPAT DIKERJASAMAKANANTARA PEMERINTAHDENGANBADAN USAHADI BIDANGPERKERETAAPIAN

Pasal 6

Koreksi

Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara pemerintah dengan Badan Usaha di bidang Perkeretaapian Umum adalah penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian dan penyelenggaraan sarana Perkeretaapian meliputi: a. pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana Perkeretaapian Umum baru; b. pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan prasarana Perkeretaapian Umum eksisting; c. pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan sarana Perkeretaapian; d. pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan depo atau balaiyasa; e. penggunaan prasarana Perkeretaapian Umum oleh penyelenggara sarana Perkeretaapian Umum ataupun penyelenggara Perkeretaapian Khusus; f. pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan peralatan khusus Perkeretaapian; g. pengelolaan dan pengusahaanstasiun kereta api yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting); h. Perkeretaapian Khusus melayani kegiatan untuk kepentingan umum dalam keadaan tertentu; i. Perkeretaapian khusus berubah status menjadi Perkeretaapian Umum.

Pasal 7

(1) Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana Perkeretaapian umum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya dapat dilakukan berdasarkan Perkeretaapian. (2) Dalam hal terdapat pembangunan prasarana Perkeretaapian baru yang belum tercantum dalam rencana induk Perkeretaapian, Kerjasama pembangunan prasarana Perkeretaapian baru dapat dilaksanakan dengan menggunakan skema pemrakarsa (unsolicited) oleh Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana Perkeretaapian Umum eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang dituangkan dalam Perjanjian Konsesi. (2) Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadinya sesuatu yang dapat menghambat pemberian pelayanan jasa transportasi Perkeretaapian yang harus segera dilakukan pemulihan dan tidak dapat menunggu pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga diperlukan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pasal 9

(1) Pengelolaan dan pengusahaan stasiun kereta api yang telah dibangun/dikembangkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan pengelolaan dan pengusahaan fasilitas stasiun yang dibangun/dikembangkan oleh pemerintah pada stasiun yang diusahakan secara komersial oleh Badan Usaha Perkeretaapian. (2) Pengelolaan dan pengusahaan fasilitas stasiun yang dibangun/dikembangkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi: a. pengelolaan dan pengusahaan fasilitas stasiun yang dibangun/dikembangkan oleh pemerintah yang merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting); b. pengelolaandan pengusahaan fasilitas stasiun yang tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting).

Pasal 10

(1) Dalam hal keadaan tertentu, pemerintah dapat menugaskan penyelenggara Perkeretaapian Khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama; (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ketentuan di bidang Perkeretaapian khusus termasuk dalam keadaan tidak tersedia atau terbatasnya kemampuan transportasi umum setempat untuk memenuhi permintaan jasa transportasi; (3) Pemerintah dapat secara langsung menghentikan pengoperasian Perkeretaapian Khusus untuk melayani kepentingan umum apabila dari hasil evaluasi bahwa keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi.

Pasal 11

BAB V

IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN PENYELENGGARAANPERKERETAAPIAN BERDASARKAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

Pasal 12

Koreksi

(1) Direktur Jenderal melakukan identifikasi proyek-proyek pengelolaan/pengembangan/pembangunan di bidang Perkeretaapian yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha, dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. kesesuaian dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian; b. kesesuaian dengan Rencana Induk Perkeretaapian; c. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan rencana strategis sektor terkait lainnya; dan d. analisa biaya dan manfaat sosial. (2) Setiap usulan kegiatan pengelolaan pengembangan pembangunan di bidang Perkeretaapian yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha harus disertai dengan: a. pra studi kelayakan; b. rencana bentuk Kerjasama; c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan d. rencana penawaran Kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

Pasal 13

Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal dapat melakukan konsultasi publik.

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur Jenderal MENETAPKAN prioritas proyek-proyek yang akan diKerjasamakan dalam daftar prioritas proyek. (2) Daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Pasal 15

Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa usulan Kerjasama pengelolaan/pengembangan/pembangunan di bidang Perkeretaapian yang tidak termasuk dalam daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan kriteria sebagai berikut: a. tidak termasuk dalam rencana induk Perkeretaapian; b. terintegrasikan secara teknis dengan Perkeretaapian; c. layak secara ekonomi dan finansial; dan d. tidak memerlukan dukungan Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.

Pasal 16

(1) Proyek atas prakarsa Badan Usaha wajib dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 17

(1) Menteri mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Usaha memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa Badan Usaha tersebut diproses melalui pelelangan dan penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Badan Usaha yang bertindak sebagai Pemrakarsa Proyek Kerjasama dan telah disetujui oleh Menteri selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), akan diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam persetujuan Menteri.

BAB VI

BENTUK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN

Pasal 19

Koreksi

(1) Bentuk Kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha di bidang Perkeretaapian terdiri atas: a. Kerjasama dalam bentuk Konsesi; dan b. Kerjasama dalam bentuk lainnya. (2) Kerjasama dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. Sewa; b. Pinjam pakai; c. Kerjasama pemanfaatan; d. bangun guna serah/bangun serah guna; dan e. Kerjasama penyediaan infrastruktur. (3) Pemberian Konsesi atau bentuk Kerjasama lainnya kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pelelangan atau melalui penugasan/penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Bentuk Kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha di bidang Perkeretaapian dalam bentuk lainnya selain Konsesi pada penyelenggaraan Perkeretaapian umum yang telah dibangun dan/atau dioperasikan (eksisting), antara lain pada pengelolaan sebagai berikut: a. pengelolaan sarana Perkeretaapian termasuk pengelolaan peralatan khusus yang telah diadakan oleh pemerintah dan belum ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN Perkeretaapian; b. pengelolaan tempat perawatan sarana Perkeretaapian (depo maupun balaiyasa) yang dibangun/dikembangkan dan belum ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN Perkeretaapian. (2) Bentuk Kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha di bidang Perkeretaapian dalam bentuk lainnya selain Konsesi pada penyelenggaraan Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melalui Kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme penugasan/penunjukan langsung setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh terhadap aset Perkeretaaapian yang akan diKerjasamakan.

Pasal 25

Bentuk Kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha di bidang Perkeretaapian dalam bentuk lainnya selain Konsesi pada penyelenggaraan Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui Kerjasama pemanfaatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Kerjasama dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian yang Merupakan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Baru

Pasal 20

Koreksi

(1) Bentuk Kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum yang merupakan pembangunan prasarana baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui Konsesi dengan mekanisme pelelangan atau melalui penugasan/penunjukan langsung kepada Badan Usaha Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan perundang- undangan di bidang Perkeretaapian. (2) Dalam hal penugasan/penunjukan maka harus memenuhi ketentuan: a. lahan dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha;dan b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Perkeretaapian dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD. (3) Lahan yang dimiliki oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah lahan yang nyata- nyata dimiliki dan dikuasai oleh Badan Usaha. (4) Prasarana Perkeretaapian dan Lahan yang dimiliki oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di ruang manfaat jalur Kereta Api (rumaja) dan ruang milik jalur Kereta Api (rumija) serta tanah yang di atasnya terdapat prasarana Perkeretaapian diserahkan haknya kepada Pemerintah sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada akhir masa Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal masa Konsesi telah berakhir, seluruh prasarana dan sarana Perkeretaapian hasil Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk lahannya diserahkan kembali kepada pemerintah, kecuali disepakati lain dalam perjanjian Kerjasama. (6) Penyerahan terhadap prasarana, sarana dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pelelangan kembali untuk periode Konsesi berikutnya atau penugasan/penunjukan langsung kepada badan usaha untuk kegiatan pelayanan jasa Perkeretaapian berdasarkan Kerjasama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kerjasama dalam bentuk Konsesi di bidang Perkeretaapian yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting), antara lain pada pengelolaan sebagai berikut: a. pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana Perkeretaapian umum; b. depo Perkeretaapian; c. fasilitas stasiun yang telah dibangun/dikembangkan oleh pemerintah pada stasiun yang dikelola oleh Badan Usaha; dan d. Prasarana Perkeretaapian milik pemerintah yang akan dibangun/dikembangkan oleh Badan Usaha. (2) Pemberian Konsesi dalam rangka kegiatan di bidang Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian Konsesi dalam rangka kegiatan prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dilakukan melalui mekanisme penugasan/penunjukan langsung. (4) Dalam hal masa Konsesi telah berakhir, prasarana Perkeretaapian hasil Konsesi pada ayat (1) beralih atau diserahkan/dikembalikan kepada Pemerintah.

BAB 2

Kerjasama Pengoperasian, Perawatan, Pengusahaan di Bidang Perkeretaapian yang Telah Dibangun/dikembangkan dan/atau Dioperasikan (Eksisting)

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

(1) Bentuk Kerjasama penggunaan prasarana Perkeretaapian umum antara Pemerintah dengan Badan Usaha penyelenggara sarana umum ataupun penyelenggara Perkeretaapian Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan melalui Konsesi dengan mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan atau melalui penugasan/penunjukan langsung kepada Badan Usaha penyelenggara sarana Perkeretaapian Umum atau Penyelenggara Perkeretaapian Khusus. (2) Pemberian Konsesi penggunaan prasarana Perkeretaapian Umum termasuk peningkatan kapasitas prasarana Perkeretaapian Umum dilakukan setelah adanya kajian oleh pemerintah. (3) penggunaan prasarana Perkeretaapian Umum yang dilakukan melalui pemberian Konsesi, merupakan alternatif pemanfaatan dari Prasarana Perkeretaapian Umum sudah ada. (4) Dalam perjanjian Konsesi diatur antara lain kewajiban penggunaan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk membayar penggunaan Prasarana Perkeretaapian Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN KONSESI ATAU BENTUK KERJASAMA LAINNYA

Pasal 26

Koreksi

Tata cara pemberian Konsesi terdiri atas: a. pemberian Konsesi melalui mekanisme pelelangan; b. pemberian Konsesi melalui mekanisme penugasan/penunjukan langsung.

Pasal 27

Koreksi

Tatacara pemberian Konsesi melalui mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Tata cara pemberian Konsesi melalui penugasan/penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan atas permohonan Badan Usaha kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan pra studi kelayakan yang terdiri dari: a. kajian hukum dan kelembagaan; b. kajian teknis; c. kajian kelayakan proyek; d. kajian lingkungan dan sosial; e. kajian bentuk Kerjasama dalam penyediaan infrastruktur; f. kajian kebutuhan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perkeretaapian membentuk Tim untuk melakukan penilaian persyaratan pra studi kelayakan dengan melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Jenderal serta dapat melibatkan tenaga ahli yang anggotanya terdiri dari unsur: a. teknis Perkeretaapian; b. finansial/keuangan; c. hukum; dan d. perencanaan. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian persyaratan pra studi kelayakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi. (4) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal, dan Direktur Jenderal menyampaikan hasil penilaian persyaratan pra studi kelayakan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya hasil penilaian Tim. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon. (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada Pemohon untuk melanjutkan ke penyelesaian studi kelayakan.

Pasal 29

(1) Pemohon setelah menerima hasil persetujuan terhadap penilaian pra studi kelayakan, selanjutnya menyampaikan studi kelayakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan studi kelayakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada pemohon untuk melanjutkan sesuai tahapan pembangunan/pengembangan Perkeretaapian. (5) Ketentuan tahapan pembangunan/pengembangan kegiatan di bidang Perkeretaapian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Tatacara pemberian bentuk Kerjasama lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Tata Cara Pemberian Konsesi

Pasal 26

Koreksi

Tata cara pemberian Konsesi terdiri atas: a. pemberian Konsesi melalui mekanisme pelelangan; b. pemberian Konsesi melalui mekanisme penugasan/penunjukan langsung.

Pasal 27

Koreksi

Tatacara pemberian Konsesi melalui mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

PERJANJIAN KONSESI ATAU BENTUK KERJASAMA LAINNYA

Pasal 31

Koreksi

(1) Pemerintah bersama Badan Usaha menyusun dan membahas konsep perjanjian Konsesi. (2) Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. para pihak yang melakukan perjanjian; b. lingkup pengusahaan; c. mulai berlaku dan masa Konsesi pengusahaan; d. jaminan pelaksanaan; e. tarif awal dan formula penyesuaian tarif; f. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang; g. standar kinerja pelayanan; h. mekanisme pengawasan kinerja pelayanan; i. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur; j. prosedur penanganan keluhan masyarakat; k. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian pengusahaan; l. fasilitas penunjang prasarana Perkeretaapian; m. ketentuan mengenai kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan; n. mekanisme penyelesaian sengketa; o. pemutusan atau pengakhiran perjanjian penyelenggaraan; p. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian penyelenggaraan adalah hukum INDONESIA; q. fasilitas perkeretapian hasil Konsesi beralih atau diserahkan kepada pemerintah pada akhir masa Konsesi; r. Ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian; s. keadaan kahar (force majeur); dan t. perubahan-perubahan. (3) Masa Konsesi berlaku paling lama 50 (lima puluh) tahun. (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan bahasa INDONESIA dan apabila diperlukan dapat dibuat dalam bahasa asing. (5) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam penggunaan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berlaku adalah bahasa INDONESIA.

Pasal 32

(1) Konsep perjanjian Konsesi yang telah disusun selanjutnya dibahas oleh Direktur Jenderal dengan Badan Usaha. (2) Dalam pembahasan Konsesi dengan Badan Usaha, Direktur Jenderal membentuk Tim yang melibatkan unit kerja Kementerian yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal, serta dapat melibatkan tenaga ahli yang anggotanya terdiri dari unsur: a. teknis Perkeretaapian; b. finansial/keuangan; c. hukum; dan d. perencanaan.

Pasal 33

(1) Pemberian hak Konsesi penyelenggaraan prasarana dan saran Perkeretaapian dikenakan pendapatan Konsesi (Konsesi fee), apabila Badan Usaha mengghunakan tanah dan/atau aset Pemerintah; (2) Pendapatan Konsesi dan kompensasi yang diterima oleh pemerintah merupakan penerimaan negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Konsep perjanjian Konsesi yang telah dibahas dan disepakati oleh Direktur Jenderal bersama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan. (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap konsep perjanjian Konsesi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap kepada Menteri. (3) Menteri memberikan arahan dan/atau persetujuan terhadap konsep perjanjian Konsesi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima hasil penilaian dari Direktur Jenderal. (4) Badan Usaha yang telah melaksanakan perjanjian Konsesi wajib melaporkan neraca perusahaan yang telah diaudit oleh lembaga/institusi yang berwenang setiap tahunnya.

Pasal 35

(1) Perjanjian bentuk Kerjasama lainnya dapat dilakukan dengan pola Kerjasama pemanfaatan, Kerjasama persewaan, Kerjasama operasi (KSO) atau kontrak manajemen. (2) Perjanjian bentuk Kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. para pihak yang melakukan perjanjian; b. lingkup Bentuk Kerjasama Lainnya; c. mulai berlaku dan masa Kerjasama; d. tarif awal serta formula dan mekanisme penyesuaian tarif; e. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang; f. standar kinerja pelayanan; g. mekanisme pengawasan kinerja pelayanan; h. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur; i. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian pengusahaan sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. penggunaan bahasa INDONESIA dalam perjanjian Kerjasama pemanfaatan, apabila perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya ditandatangani dalam lebih dari 1 (satu) bahasa, maka yang berlaku adalah bahasa INDONESIA; k. skema bagi hasil; l. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya; m. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang yaitu secara musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan; n. pemutusan atau pengakhiran perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya; o. laporan keuangan badan usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen dan pengumumannya melalui media cetak yang berskala nasional; p. hukum yang berlaku terhadap perjanjian adalah hukum INDONESIA; q. keadaan kahar; dan r. perubahan-perubahan.

BAB Kesatu

Perjanjian Konsesi

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB IX

PEMUTUSANATAU PENGAKHIRAN PERJANJIAN KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA

Pasal 36

Koreksi

(1) Perjanjian Konsesi berakhir dalam hal: a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi sebagaimana tertuang dalam perjanjian; b. pengakhiran perjanjian Perjanjian Konsesi secara sepihak oleh pemerintah; c. berakhirnya perjanjian Konsesi; d. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PengakhiranPerjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal Badan Usaha: a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut -turut; b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai Perjanjian Konsesi; atau c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian Konsesi. (3) PengakhiranPerjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemerintah secara tertulis tanpa melalui pengadilan.

Pasal 37

(1) Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu Perjanjian Konsesi berakhir, Badan Usaha harus melaporkan akan mengakhiri Perjanjian Konsesi. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah meminta auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Perjanjian Konsesi. (3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah menyampaikan hasil audit kepada pemerintah. (4) Hasil audit auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah yang disampaikan kepada pemerintah selanjutnya disampaikan kepada Badan Usaha bersangkutan. (5) Badan usaha menindaklanjuti hasil audit yang disampaikan oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada pemerintah. (6) Serah terima objek Perjanjian Konsesidilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesidan dituangkan dalam berita acara serah terima. (7) Badan Usaha tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh Badan Usaha setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 38

(1) Dalam hal masa Konsesi telah berakhir, fasilitas Perkeretaapian hasil Konsesi beralih atau diserahkan kepada pemerintah. (2) Penyerahanfasilitas Perkeretaapiansebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam dokumen serah terima yang paling sedikit memuat: a. kondisi fasilitas Perkeretaapian termasuk lahan yang akan dialihkan; b. prosedur dan tata cara penyerahan fasilitas Perkeretaapiantermasuk lahan; c. ketentuan bahwa fasilitas Perkeretaapian termasuk lahan yang diserahkan harus bebas dari segala jaminan atau pembebanan dalam bentuk apa pun pada saat diserahkan kepada pemerintah; dan d. ketentuan bahwa sejak saat diserahkan fasilitas Perkeretaapian termasuk lahan bebas dari tuntutan pihak ketiga, dan Badan Usaha akan membebaskan pemerintah dari segala tuntutan yang mungkin timbul. (3) Penyerahan fasilitas Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan Free and Clear serta dalam keadaan laik operasi. (4) Penyerahan fasilitas Perkeretaapiantermasuk lahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara serah terima fasilitas Perkeretaapian termasuk lahan.

Pasal 39

(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pelelangan kembali untuk memilih dan MENETAPKAN Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum untuk periode Konsesi selanjutnya pada waktu 1 (satu) tahun sebelum Konsesi berakhir. (2) Badan usaha yang memiliki hak penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umumdapat mengikuti pelelangan kembali dengan tidak terdapat keistimewaan dalam proses pelelangan.

Pasal 40

(1) Dalam hal Konsesi berakhir serta belum ditetapkannya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum yang diberikan hak penyelenggaraan untuk periode Konsesi selanjutnya, Menteri Gubernur, atau Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum dimaksud. (2) Pemerintah dapat memberikan penugasan dalam penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Kesatu

Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian Konsesi

Pasal 36

Koreksi

Pasal 37

Pasal 38

(1) Perkeretaapian Khusus yang sudah tidak melayani usaha pokoknya dapat berubah status menjadi Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i; (2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus berakhir dan sudah tidak melayani usaha pokoknya; (3) Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dioperasikan sebagai Perkeretaapian Umum. (4) Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Usaha melalui proses pelelangan pemilihan badan usaha atau ditugaskan oleh pemerintah kepada penyelenggara Perkeretaapian Khusus bersangkutan untuk dioperasikan sebagai Perkeretaapian Umum, dan diberikan Konsesi atau hak penyelenggaraan dari pemerintah. (5) Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah memenuhi pertimbangan strategis dan persyaratan teknis. (6) Pertimbangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a. kesesuaian dengan kebijakan pengembangan Perkeretaapian; b. kebutuhan infrastruktur Perkeretaapian untuk menunjang perekonomian wilayah dan nasional; dan c. pertimbangan bahwa Perkeretaapian Khusus paling sedikit sudah beroperasi selama 5 (lima) tahun. (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a. kemampuan prasarana Perkeretaapian, sarana Perkeretaapian, dan SDM bidang prasarana dan sarana Perkeretaapian yang ada untuk memenuhi permintaan jasa transportasi Perkeretaapian; b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan Perkeretaapian; c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi Perkeretaapian; d. pungutan tarif jasa angkutan Kereta Api dilakukan oleh penyelenggara Perkeretaapian yang bersangkutan; dan e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa transportasi Perkeretaapian. (8) Dalam hal Perkeretaapian Khusus berubah status menjadi Perkeretaapian Umum, semua prasarana dan sarana Perkeretaapian yang dikuasai dan dimiliki oleh penyelenggara Perkeretaapian Khusus diserahkan kepada negara. (9) Dalam hal Badan Usaha Perkeretaapian Khusus tidak mengoperasikan prasarana dan sarana Perkeretaapian khusus selama 2 (dua) tahun, maka apabila akan dioperasikan kembali wajib dilakukan safety audit. (10) Apabila prasarana dan sarana Perkeretaapian khusus tidak dioperasikan lebih dari 3 (tiga) tahun, pemerintah dapat mengambil alih pengelolaan pengusahaannya dengan sistem pelelangan dengan memberikan hak menawar kepada penyelenggara Perkeretaapian khusus bersangkutan atau dengan penugasan kepada penyelenggara Perkeretaapian Khusus yang bersangkutan melalui perjanjian Konsesi. (11) Perkeretaapian Khusus dapat berubah status menjadi Perkeretaapian Umum setelah dilakukan audit dan dinyatakan layak untuk menjadi Perkeretaapian Umum. (12) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit meliputi: a. audit badan penyelenggara; b. audit prasarana dan sarana Perkeretaapian; c. audit sistem dan prosedur operasi; d. audit SDM pengoperasian; e. audit terhadap penetapan standar keselamatan dan SPM.

Peraturan Menteri Nomor pm15 Tahun 2016 tentang KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

BAB 4

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kedua

Pasal 35

BAB IX

Pasal 36