PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm148 Tahun 2015 tentang STANDAR PELAYANAN PADA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN

PERMEN Nomor pm148 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Standar Pelayanan Akademi Perkeretaapian INDONESIA Madiun merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan Akademi Perkeretaapian INDONESIA Madiun dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat pada Pendidikan dan Pelatihan dibidang Perkeretaapian.

Pasal 2

Standar Pelayanan Akademi Perkeretaapian INDONESIA Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Akademi Perkeretaapian INDONESIA Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan Akademi Perkeretaapian INDONESIA Madiun yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Akademi Perkeretaapian INDONESIA Madiun. (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Akademi Perkeretaapian INDONESIA Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2015 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Standar Pelayanan Akademi Perkeretaapian INDONESIA Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.