Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor …

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2015 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 733) diubah sebagai berikut: 1. Merubah ketentuan Pasal 5, sehingga Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 6

Koreksi

(1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang akan melakukan kegiatan usaha pengiriman dan penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi. (2) Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur provinsi tempat perusahaan berdomisili dan berlaku selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya. (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. Teknis. (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi : a. memiliki akte pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan; d. memiliki penanggung jawab; e. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 25.000.000.000, - (dua puluh lima miliar rupiah), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik; f. tenaga ahli WNI (Warga Negara INDONESIA), minimum D III di bidang Pelayaran/Maritim/ Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S1 Logistik sertifikat ahli Kepabeanan/Kepelabuhanan; g. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan h. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi : a. memiliki dan atau menguasai kantor; b. memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/ perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi. 3. Merubah ketentuan Pasal 7, sehingga Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

Koreksi

(1) Usaha jasa pengurusan transportasi yang dilakukan oleh usaha patungan (joint venture) dan Penanaman Modal Asing, wajib memiliki izin usaha yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing wajib melaporkan kepada Menteri. 4. Merubah ketentuan Pasal 8, sehingga Pasal 8 menjadi sebagai berikut:

Pasal 8

Koreksi

(1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus (joint venture) dan Penanaman Modal Asing memiliki Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi: a. Akte perusahaan dari notaris yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM; b. Bukti setor dan penyertaan modal; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Ditjen Pajak; d. Keterangan Domisili Perusahaan; e. Izin Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan investasi paling sedikit $ 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik; f. Tanda Daftar Perusahaan dari Kementerian Perdagangan; g. Keterangan Izin Tinggal Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemilik saham; h. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; i. Tenaga ahli WNI (Warga Negara INDONESIA), minimum D III di bidang Pelayaran/ Maritim/Penerbangan / Transportasi /IATA Diploma/ FIATA Diploma, S1 Logistik/ sertifikat ahli Kepabeanan / Kepelabuhanan; j. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Kamar Dagang dan Industri (KADIN). (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing memiliki Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi : a. Memiliki dan atau menguasai kantor; b. Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/ laut / udara / perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi. (3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan (joint venture) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi hanya pada Bandar Udara Kuala Namu, Soekarno Hatta, Djuanda, Hasanuddin, I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar sebagaimana ditetapkan pemerintah. (4) Batasan kepemilikan modal usaha patungan (joint venture) sesuai dengan peraturan dan perundang undangan penanaman modal. 5. Diantara Pasal 9 dengan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 9a yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9a (1) Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi, badan usaha mengajukan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disertai dengan rekomendasi penyelenggara pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan, setelah mendapatkan masukan dari Asosiasi jasa pengurusan transportasi dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1), dengan menggunakan format Contoh 1a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha jasa pengurusan transportasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum terpenuhi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format Contoh 2a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terpenuhi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi dengan menggunakan format Contoh 3a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 6. Merubah ketentuan Pasal 19 ayat (3), sehingga Pasal 19 menjadi sebagai berikut:

Pasal 19

Koreksi

(1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13, dapat dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya. 7. Merubah ketentuan Pasal 20, sehingga Pasal 20 menjadi sebagai berikut:

Pasal 20

Koreksi

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari menurut Contoh 8a, Contoh 9a dan Contoh 10a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin. (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari menurut Contoh 11a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir menurut Contoh 12a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2015 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm146 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal I

Pasal 5

Pasal I

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 19

Pasal 20

Pasal II