PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

PERMEN Nomor pm139 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Kepulauan adalah daerah yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. 7. Daratan adalah daerah yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah daratan lebih luas dari lautan dan merupakan satu kesatuan geografis dan sosial budaya. 8. Tipologi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis. 9. Kepala Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 11. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

Koreksi

(1) Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe A masing-masing terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 6

Koreksi

(1) Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe B masing-masing terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 7

(1) Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe C masing-masing terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8

Pasal 9

Dinas Perhubungan Provinsi mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Daerah provinsi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi; d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Kedua Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

Pasal 11

Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota; b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota; d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Contoh susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, serta tugas dan fungsi unit kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Penerapan contoh susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan pertimbangan atas: a. Ketersediaan dan kompleksitas pelayanan moda transportasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota; b. Efektivitas dan efisiensi APBD; dan c. Pelimpahan pelayanan perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota didasarkan atas pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari Urusan Perhubungan. (2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi atas: a. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Tipe A pada wilayah geografis kepulauan dengan fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran; b. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Tipe B pada wilayah geografis kepulauan dengan fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran; c. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Tipe C pada wilayah geografis kepulauan dengan fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran; d. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Tipe A pada wilayah geografis daratan dengan fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran; e. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Tipe B pada wilayah geografis daratan dengan fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran; f. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Tipe C pada wilayah geografis daratan dengan fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran; g. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Tipe A pada wilayah geografis daratan dengan fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian; h. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Tipe B pada wilayah geografis daratan dengan fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian; i. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Tipe C pada wilayah geografis daratan dengan fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian; (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbagi atas: a. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe A pada wilayah geografis kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan moda transportasi yang dilayani pada wilayah masing-masing; b. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe B pada wilayah geografis kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan moda transportasi yang dilayani pada wilayah masing-masing; c. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe C pada wilayah geografis kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan moda transportasi yang dilayani pada wilayah masing-masing; d. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe A pada wilayah geografis daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan moda transportasi yang dilayani pada wilayah masing-masing; e. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe B pada wilayah geografis daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan moda transportasi yang dilayani pada wilayah masing-masing; dan f. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe C pada wilayah geografis daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan moda transportasi yang dilayani pada wilayah masing-masing.

Peraturan Menteri Nomor pm139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16