PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm137 Tahun 2015 tentang PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

PERMEN Nomor pm137 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Memberlakukan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana termuat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan, dan Badan Hukum Terkait Keamanan Penerbangan harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/252/XII/2005 tentang Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/161/VIII/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2015 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Pasal 1

Koreksi

Memberlakukan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana termuat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.