Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) atau Ketentuan Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, selanjutnya disebut Koda adalah peraturan internasional yang merupakan amandemen Konvensi SOLAS 1974 untuk keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang terdiri dari bagian A sebagai perintah dan bagian B sebagai anjuran.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
4. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
5. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
6. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
7. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
8. Designated Authority yang selanjutnya disingkat DA adalah otoritas negara yang ditunjuk oleh Menteri untuk bertanggung jawab terhadap penerapan Koda di INDONESIA.
9. Komite Keamanan Pelabuhan (Port Security Committee) yang selanjutnya disingkat PSC adalah wadah yang terdiri dari seluruh pihak terkait di pelabuhan yang terlibat dalam penanganan keamanan pelabuhan.
10. Koordinator PSC adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama atau Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan Batam atau Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di wilayah kerja pelabuhan yang tugas operasionalnya dibantu oleh PSO.
11. Perwira Keamanan Pelabuhan atau Port Security Officer selanjutnya disingkat PSO adalah pejabat struktural satu tingkat dibawah Kepala Kantor pada Kantor Kesyahbandaran Utama atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kantor Pelabuhan Batam atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang bidang tugas dan fungsinya terkait dengan penerapan Koda.
12. Agen Umum adalah perusahaan angkutan nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di INDONESIA.
13. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
15. Auditor ISPS Code adalah pejabat pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan dan memiliki kompetensi.
16. Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan adalah verifikasi yang dilakukan secara sistematis terhadap pelaksanaan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan terhadap kesesuaian persyaratan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif.
17. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
18. Fasilitas Pelabuhan adalah lokasi yang meliputi area labuh jangkar, dermaga, atau tempat kegiatan
operasional kapal dan pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah.
19. Organisasi Keamanan yang diakui atau Recognized Security Organization selanjutnya yang disingkat RSO adalah suatu badan hukum yang mempunyai tenaga ahli yang memiliki pengetahuan keamanan, manajemen resiko, intelijen dibidang kapal dan/atau fasilitas pelabuhan.
20. Perwira Keamanan Perusahaan atau Company Security Officer yang selanjutnya disingkat CSO adalah orang yang ditunjuk oleh perusahan untuk memastikan penilaian keamanan kapal dilaksanakan, perencanaan keamanan kapal dikembangkan, diterapkan dan dipelihara serta koordinasi dengan para Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan Perwira Keamanan Kapal.
21. Perwira Keamanan Kapal atau Ship Security Officer selanjutnya yang disingkat SSO adalah perwira kapal yang bertanggung jawab kepada nakhoda, dan ditunjuk oleh perusahan sebagai penanggungjawab terhadap keamanan kapal, penerapan, pemeliharaan dan revisi dari rencana keamanan kapal dan untuk berkoordinasi dengan perwira keamanan perusahaan dan perwira keamanan fasilitas pelabuhan.
22. Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan atau Port Facility Security Officer yang selanjutnya disingkat PFSO adalah petugas yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan fasilitas pelabuhan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan, implementasi, revisi dan pemeliharaan perencanaan keamanan fasilitas pelabuhan serta untuk bekerjasama dengan para SSO, CSO dan Pengelola Fasilitas Pelabuhan.
23. Penilaian Keamanan Kapal atau Ship Security Assessment yang selanjutnya disingkat SSA adalah bagian yang penting dan integral dari proses pengembangan dan pembaharuan perencanaan keamanan kapal.
24. Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan atau Port Facility Security Assessment yang selanjutnya disingkat
PFSA adalah suatu bagian yang penting dan integral dari proses pengembangan dan pembaharuan perencanaan keamanan fasilitas pelabuhan.
25. Perencanaan Keamanan Kapal atau Ship Security Plan yang selanjutnya disingkat SSP adalah suatu rencana yang dikembangkan untuk memastikan bahwa penerapan dari langkah-langkah diatas kapal dirancang untuk melindungi orang, muatan, peralatan angkut muatan, gudang perbekalan kapal atau kapal terhadap resiko suatu gangguan keamanan.
26. Perencanaan Keamanan Fasilitas Pelabuhan atau Port Facility Security Plan yang selanjutnya disingkat PFSP adalah suatu perencanaan yang dikembangkan untuk memastikan penerapan tindakan yang dirancang untuk melindungi kapal dan fasilitas pelabuhan, orang-orang, muatan, peralatan angkut muatan, gudang perbekalan didalam fasilitas pelabuhan dari resiko suatu gangguan keamanan.
27. Maklumat Keamanan atau Declaration of Security yang selanjutnya disingkat DoS adalah suatu persetujuan tertulis yang disepakati dalam MENETAPKAN langkah keamanan antara suatu kapal dengan fasilitas pelabuhan atau kapal dengan kapal.
28. Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF) adalah suatu pernyataan tertulis dari pemerintah (Designated Authority) bahwa fasilitas pelabuhan memenuhi persyaratan standart yang dipersyaratkan dalam ISPS Code.
29. Tingkat Keamanan 1 atau Security Level 1 adalah tingkat dimana tindakan minimum untuk perlindungan keamanan harus dilaksanakan terus menerus.
30. Tingkat Keamanan 2 (dua) atau Security Level 2 (dua) adalah tingkat dimana tindakan tambahan untuk perlindungan keamanan diberlakukan dengan jangka waktu tertentu sebagai akibat peningkatan resiko ancaman keamanan.
31. Tingkat Keamanan 3 (tiga) atau Security Level 3 (tiga) adalah tingkat perlindungan keamanan secara khusus yang ditetapkan dalam jangka waktu terbatas saat terjadi ancaman keamanan.
32. Training adalah pelatihan tentang ISPS Code oleh SSO terhadap awak kapal dan oleh PFSO terhadap pihak terkait di manajemen fasilitas pelabuhannya.
33. Drill adalah latihan praktek tentang uji prosedur yang ada didalam SSP dan PFSP dengan hanya melibatkan pihak internal kapal atau fasilitas pelabuhan.
34. Exercise adalah latihan komunikasi, praktek dan/atau table top tentang ancaman keamanan yang melibatkan pihak kapal/fasilitas pelabuhan dengan instansi lain yang tergabung dalam PSC guna menguji koordinasi, ketersediaan dan kemampuan sumber daya.
35. International Ship Security Certificate (ISSC) adalah Sertifikat Keamanan Kapal Internasional.
36. Perusahaan angkutan laut adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut asing.
37. IMO adalah International Maritime Organization.
38. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
39. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
(1) SSP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. langkah pengamanan untuk mencegah masuknya senjata, bahan atau barang berbahaya, dan alat-alat yang dapat digunakan untuk membahayakan orang- orang, kapal atau pelabuhan;
b. mengidentifikasi daerah terlarang dan langkah pencegahan masuknya orang yang tidak berkepentingan ke daerah tersebut; dan
c. langkah-langkah untuk mencegah masuknya orang- orang yang tidak berkepentingan ke kapal;
d. prosedur untuk menanggulangi
gangguan keamanan dan pelanggaran-pelanggaran keamanan termasuk pengoperasian alat-alat yang kritis serta kegiatan operasional dipelabuhan;
e. prosedur untuk menanggulangi setiap instruksi pengamanan dari Koordinator PSC yang mungkin diberikan pada tingkat keamanan 3 (tiga);
f. prosedur untuk evakuasi dalam hal adanya gangguan keamanan dan pelanggaran keamanan;
g. tugas-tugas dari SSO yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan tugas- tugas awak kapal lainnya terhadap aspek-aspek keamanan kapal;
h. prosedur untuk mengaudit kegiatan-kegiatan pengamanan;
i. prosedur untuk pendidikan, peragaan dan pelatihan yang merupakan satu kesatuan dengan perencanaan keamanan kapal yang ada;
j. prosedur untuk saling kerjasama dengan kegiatan pengamanan fasilitas pelabuhan;
k. prosedur untuk pengkajian ulang secara periodik dan pemutahiran terhadap perencanaan keamanan kapal;
l. prosedur
pelaporan untuk setiap gangguan keamanan;
m. identifikasi SSO;
n. identifikasi CSO meliputi penjelasan untuk dihubungi 24 jam (dua puluh empat jam);
o. prosedur untuk memastikan pemeriksaan, pengujian, kalibrasi dan pemeliharaan dari setiap peralatan keamanan yang tersedia diatas kapal;
p. periode pengujian atau kalibrasi setiap peralatan keamanan yang ada diatas kapal;
q. identifikasi mengenai penempatan lokasi sistem siaga kapal yangdisediakan; dan
r. prosedur, instruksi dan petunjuk dalam menggunakan sistim siaga pengamanan kapal termasuk pengujian, pengoperasian dan penghentiannya serta menghidupkannya kembali dan untuk membatasi kesalahan sistem siaga.
(2) Selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), SSP harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
a. rincian struktur organisasi pengamanan kapal;
b. rincian hubungan antara kapal dengan perusahaan, fasilitas pelabuhan dan kapal-kapal lainnya serta instansi-instansi terkait yang bertanggung jawab dibidang keamanan;
c. rincian sistem komunikasi kapal, antara kapal dengan kapal lainnya termasuk fasilitas pelabuhan;
d. rincian langkah-langah pengamanan untuk tingkat keamanan 1, yang meliputi kesiapan operasional dan phisik pengamanan;
e. rincian langkah-langkah pengamanan tambahan yang memungkinkan kapal menempatkan segera diarahkan pada tingkat keamanan 2 dan jika perlu untuk tingkat keamanan 3;
f. melaksanakan kajian ulang secara teratur terhadap SSP untuk perubahannya sebagai akibat dari keadaan yang dialami dengan perubahan yang ada;
dan
g. rincian prosedur pelaporan kepada Kepala Kantor Syahbandar Utama/Kepala Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan Batam/Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan selaku kontak point di pelabuhan.
(3) Format SSP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. lembaran persetujuan;
b. kaji ulang dan perubahan;
c. prosedur-prosedur keamanan pada setiap tingkat keamanan dan prosedur darurat;
d. detail data pemilik, operator dan kontak point;
e. detail data dan gambar kapal dan penandaan area terbatas;
f. identifikasi personel, kontrol tamu dan rekrutmen kru kapal;
g. peralatan keamanan dan komunikasi; dan
h. laporan dan dokumen training, drill dan exercise, DoS, Pre Arrival Notification Security kejadian keamanan serta hal terkait lainnya.
(1) PFSP harus memuat hal-hal sebagai berikut :
a. tindakan yang dirancang untuk mencegah senjata, unsur berbahaya dan alat-alat yang dimaksudkan untuk digunakan melawan orang-orang, kapal atau pelabuhan yang tidak diperbolehkan berada diatas kapal;
b. tindakan yang dirancang untuk mencegah akses tidak resmi ke fasilitas pelabuhan, ke kapal yang ditambatkan di fasilitas, dan ke area fasilitas yang terbatas;
c. prosedur untuk merespon ancaman keamanan atau pelanggaran atas keamanan, termasuk ketentuan untuk memelihara operasi kritis fasilitas pelabuhan atau hubungan kapal/pelabuhan;
d. prosedur untuk merespon instruksi keamanan apapun yang mungkin disampaikan oleh negara- negara peserta pada tingkat keamanan 3, didalam wilayah fasilitas pelabuhan tersebut berada;
e. prosedur untuk evakuasi dalam hal ancaman keamanan atau pelanggaran atas keamanan;
f. tugas personil fasilitas pelabuhan yang ditunjuk bertanggung jawab masalah keamanan dan tentang personil fasilitas lainnya pada aspek keamanan;
g. prosedur untuk hubungan dengan aktivitas keamanan kapal;
h. prosedur untuk tinjauan ulang periodik dari perencanaan dan pembaharuan;
i. prosedur untuk melaporkan insiden keamanan;
j. identifikasi petugas keamanan fasilitas pelabuhan termasuk nomor yang dapat dihubungi 24 jam (dua puluh empat jam);
k. tindakan untuk memastikan keamanan informasi yang terdapat dalam perencanaan;
l. tindakan yang dirancang untuk memastikan keamanan muatan dan peralatan penanganan muatan yang efektif di dalam fasilitas pelabuhan.
m. prosedur untuk auditing perencanaan keamanan fasilitas pelabuhan;
n. prosedur untuk merespon jika sistem siaga keamanan kapal dari suatu kapal di fasilitas pelabuhan telah diaktifkan; dan
o. prosedur untuk memudahkan kunjungan ke darat untuk personil kapal atau perubahan personil kapal termasuk akses pengunjung ke kapal yang mencakup perwakilan kesejahteraan para pelaut dan organisasi buruh.
(2) Selain hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PFSP harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut :
a. detail organisasi keamanan fasilitas pelabuhan;
b. jaringan organisasi dengan intansi terkait lainnya dan sistem komunikasi yang perlu untuk mengijinkan operasional yang berkesinambungan dari organisasi dan jaringannya dengan instansi lain termasuk kapal di atau dalam pelabuhan;
c. detail dasar tingkat keamanan 1 baik operasional maupun non operasional;
d. detail pengukuran keamanan tambahan yang akan mengijinkan fasilitas pelabuhan untuk melaporkan tanpa terlambat ke tingkat keamanan 2 bila perlu untuk tingkat keamanan 3;
e. menyediakan peninjauan reguler atau audit Perencanaan Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan untuk memperbaharuinya sesuai dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi; dan
f. detail prosedur pelaporan kepada Kepala Kantor Syahbandar Utama/Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan
Batam/Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan selaku kontak point di pelabuhan.
(1) Untuk setiap pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d,
pemohon diharuskan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
(2) Untuk setiap pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, pemohon diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama dan/atau Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
(3) Untuk setiap pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, pemohon diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Koordinator PSC.
(4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. pelaksanaan Internal Audit (pemeriksaan internal) yang dibuktikan dengan dokumentasi hasil internal audit;
b. pemenuhan semua rekomendasi yang telah disepakati;
c. melaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis aktifitas, meliputi training dan drill; dan
d. melakukan review/revisi SSA, SSP, PFSA dan PFSP.
(5) Terhadap verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2) huruf b dan huruf c, selain persyaratan sebagaimana pada ayat (4) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. melaksanakan exercise;
b. telah dilaksanakan verifikasi sebelumnya; dan
c. pemenuhan temuan verifikasi sebelumnya.
(6) Pada saat pelaksanaan verifikasi, pemilik kapal dan fasilitas pelabuhan wajib menghadirkan semua pihak terkait.
(7) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
a untuk verifikasi kapal:
1. Nakhoda;
2. SSO;
3. awak kapal; dan
4. CSO;
b untuk verifikasi fasilitas pelabuhan:
1. koordinator PSC dan atau pejabat setingkat dibawahnya selaku PSO;
2. PFSO, deputi PFSO dan petugas keamanan lainnya; dan
3. Pihak lain yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
(8) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang berlokasi di luar negeri hanya dilakukan oleh Auditor ISPS Code Kantor Pusat Direktorat Jenderal.
(9) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan pemenuhan persyaratan untuk penerbitan ISSC dan SoCPF dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.