Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomo…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 555) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 81) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 8

Koreksi

(1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing memiliki persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi: a. akta perusahaan dari notaris yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM; b. bukti setor dan penyertaan modal; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Ditjen Pajak; d. keterangan domisili perusahaan; e. memilliki izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan investasi 4.000.000 $ (empat juta Dolar Amerika), paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal investasi harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik; f. tanda daftar perusahaan dari Kementerian Perdagangan; g. keterangan izin tinggal terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemilik saham; h. izin memperkerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan i. tenaga ahli WNI (Warga Negara INDONESIA), minimum D III di bidang pelayaran/maritim/ penerbangan/transportasi/IATA Diploma/ FIATA Diploma, S1 Logistik sertifikat ahli Kepabeanan/Kepelabuhanan/sertifikasi kompetensi di bidang logistik. (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus penanaman modal asing memiliki persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi: a. memiliki dan/atau mengusai kantor; dan b. memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/ perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi. (3) Batasan kepemilikan modal usaha patungan (joint venture) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm130 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Pasal I

Pasal 6

Pasal I

Pasal 6

Pasal 8

Pasal II