Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171…

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (yacht) Asing di Perairan INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1672) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan kepada kapal wisata (yacht) asing apabila masuk dan keluar melalui pelabuhan sebagai berikut: a. Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh; b. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara; c. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat; d. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau; e. Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau; f. Pelabuhan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau; g. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung; h. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI Jakarta; i. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali; j. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur; k. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; l. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara; m. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur; n. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara; o. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku; p. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku; q. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku; r. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat; dan s. Pelabuhan Biak, Biak, Papua. (2) Pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan: a. perkembangan kunjungan kapal wisata (yacht) asing; b. kesiapan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan; dan c. pengembangan wilayah. (3) Perubahan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm123 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia

Pasal I

Pasal 6

Pasal II

Pasal I

Pasal 6

Pasal II