PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm12 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

PERMEN Nomor pm12 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN, KOORDINATOR PENGELOLA LHKPN, ADMINISTRATOR INSTANSI DAN ADMINISTRATOR UNIT KERJA

Pasal 3

Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan terdiri dari : 1. Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai unit pengelola LHKPN di Iingkungan Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Pusat, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan Mahkamah Pelayaran; 3. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha Inspektorat Jenderal sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal; 4. Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai unit pengelola LHKPN di Iingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 5. Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 6. Bagian Kepegawaian dan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 7. Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 8. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; 9. Bagian Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan 10. Bagian Kepegawaian dan Umum Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 4

(1) Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. (2) Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I Kementerian Perhubungan dijabat oleh: a. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaiandan Organisasi untuk Iingkungan Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Pusat, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan Mahkamah Pelayaran; b. Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha Inspektorat Jenderal untuk lingkungan Inspektorat Jenderal; c. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Iingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; d. Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; e. Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; f. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; g. Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; h. Kepala Bagian Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan i. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 5

Administrator Instansi dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 6

Administrator Unit Kerja dijabat oleh: a. Kepala Subbagian Data dan Formasi Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk Iingkungan Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Pusat, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan Mahkamah Pelayaran; b. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Inspektorat Jenderal untuk lingkungan Inspektorat Jenderal; c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Iingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; d. Kepala Subbagian Mutasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; e. Kepala Subbagian Perencanaan dan Mutasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; f. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; g. Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; h. Kepala Subbagian Mutasi dan Disiplin Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan i. Kepala Subbagian Kepegawaian Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 7

Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bertugas: a. menyusun Daftar Nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan perubahannya; b. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan; c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unit Eselon I dalam pengelolaan LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan; d. melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator Instansi; e. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN Kementerian Perhubungan kepada pimpinan unit kerja eselon I; f. berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengelolaan LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan; g. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya untuk ditetapkan oleh Menteri Perhubungan; dan h. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan kepada Menteri Perhubungan dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 8

Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas: a. menyusun Daftar Nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN di Iingkungan unit kerja Eselon I masing-masing dan perubahannya; b. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Eselon I masing-masing; c. melaksanakan pengelolaan LHKPN dilingkungan Eselon I masing-masing; d. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan LHKPN di Unit Kerja Eselon I masing-masing; e. melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator Unit Kerja Eselon I masing-masing; f. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja eselon I; dan g. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Pasal 9

Administrator Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas: a. mengelola aplikasi e-lhkpn di tingkat Kementerian Perhubungan; b. membuat akun administrator unit kerja; c. melakukan validasi pembuatan/ pemutakhiran wajib lapor LHKPN; d. menyiapkan data pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan dan para Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I; dan e. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perubahan data Pejabat Wajib Lapor LHKPN.

Pasal 10

Administrato rUnit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas: a. mengelola aplikasi e-lhkpn di tingkat unit kerja Eselon I; b. membuat akun wajib lapor LHKPN; c. membuat/ pemutakhiran daftar wajib lapor LHKPN d. menyiapkan data pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapor LHKPN Unit Kerja Eselon I dan melaporkan hasilnya kepada Administrator Instansi; e. membuat akun wajib lapor dan melakukan validasi pembuatan/updating wajib lapor; dan f. melakukan koordinasi dengan Administrator Instansi dalam hal terjadi perubahan data Pejabat Wajib Lapor LHKPN.

BAB V

MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 12

Koreksi

(1) Pejabat Wajib Lapor LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. mengakhiri jabatan; c. pensiun; dan/ atau d. selama menduduki jabatan Penyelenggara Negara. (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, butir b dan butir c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan pertama, mengakhiri atau pensiun dari jabatannya. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 13

Pejabat Wajib Lapor LHKPN beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggunganwajib menandatangani Surat Kuasa di atas materai yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari formulir LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat pertama kali melaporkan dan mengirimkannya kepada KPK.

Pasal 14

Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang telah diisi wajib dilampiri dengan bukti pendukung sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN yang paling sedikit memuat dokumen yang menerangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan.

Pasal 15

Penyampaian LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara: a. disampaikan secara elektronik menggunakan aplikasi e- LHKPN; b. disampaikan secara langsung ke customer service LHKPN; c. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi; atau d. disampaikan melalui media lain yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 16

Data LHKPN yang dituangkan dalam formulir LHKPN dan telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan dokumen milik negara.

Pasal 17

Pejabat Wajib Lapor LHKPN wajib menyampaikan salinan tanda terima LHKPN yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, serta Koordinator LHKPN Eselon I masing-masing.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 1774), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2017 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAFTAR NAMA JABATAN YANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1. SEKRETARIAT JENDERAL a. SekretarisJenderal; b. StafAhliBidangTeknologi, LingkungandanEnergiPerhubungan; c. StafAhliBidangHukumdanReformasiBirokrasiPerhubungan; d. StafAhliBidangLogistik, MultimodadanKeselamatanPerhubungan; e. StafAhliBidangEkonomiKawasandanKemitraanPerhubungan; f. Kepala BiroPerencanaan; g. Kepala Biro KepegawaiandanOrganisasi; h. Kepala BiroKeuangandanPerlengkapan; i. Kepala BiroHukum; j. Kepala Biro Kerjasama; k. Kepala Biro Umum; l. Kepala BiroKomunikasidanInformasiPublik; m. KepalaPusatTeknologiInformasidanKomunikasiPerhubungan; n. KepalaPusatPengelolaanTransportasiBerkelanjutan; o. KetuaMahkamahPelayaran; p. KepalaSekretariat KNKT q. AnggotaMahkamahPelayaran/Hakim MahkamahPelayaran; r. SekretarisMahkamahPelayaran; s. KepalaBagian/KepalaBidang di lingkunganSekretariatJenderal; t. Anggota KNKT; u. Investigator KNKT; v. PejabatFungsionalPerancangPeraturanPerundang-undangan. 2. INSPEKTORAT JENDERAL a. InspekturJenderal; b. SekretarisInspektoratJenderal; c. Inspektur di lingkunganInspektoratJenderal; d. KepalaBagian di lingkunganInspektoratJenderal; e. PejabatFungsional Auditor. 3. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT a. DirekturJenderalPerhubunganDarat; b. SekretarisDirektoratJenderalPerhubunganDarat; c. Direktur di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganDarat; d. KepalaBalaiPengujianLaikJalandanSertifikasiKendaraanBermotor; e. KepalaBalaiPengelolaTransportasiDarat; f. KepalaBagian/KepalaSubdirektorat di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganDarat. 4. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT a. DirekturJenderalPerhubunganLaut; b. SekretarisDirektoratJenderalPerhubunganLaut; c. Direktur di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganLaut; d. Kepala Kantor OtoritasPelabuhanUtama; e. Kepala Kantor KesyahbandaranUtama; f. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas I; g. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas II; h. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas III; i. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas IV; j. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas V; k. Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhanKelas I; l. Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhanKelas II; m. Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhanKelas III; n. Kepala Kantor PelabuhanBatam; o. KepalaDistrikNavigasiKelas I; p. KepalaDistrikNavigasiKelas II; q. KepalaDistrikNavigasikelas III; r. KepalaPangkalanPenjagaanLautdanPantaiKelas I; s. KepalaPangkalanPenjagaanLautdanPantaiKelas II; t. KepalaBalaiKesehatanKerjaPelayaran (BKKP); u. KepalaBalaiTeknologiKeselamatanPelayaran (BTKP); v. KepalaBagian/KepalaBidang/KepalaSubdirektorat di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganLaut; w. Marine Inspector Senior: x. Marine Inspector; y. AsistenMarine Inspector. 5. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA a. DirekturJenderalPerhubunganUdara; b. SekretarisDirektoratJenderalPerhubunganUdara; c. Direktur di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganUdara; d. KepalaUnit PenyelenggaraBandar UdaraKelasI Utama; e. KepalaUnit PenyelenggaraBandar UdaraKelasI; f. KepalaUnit PenyelenggaraBandar UdaraKelasII; g. KepalaUnit PenyelenggaraBandar UdaraKelasIII; h. KepalaUnit PenyelenggaraBandar UdaraBudiarto; i. KepalaBalaiBesarKalibrasiFasilitasPenerbangan; j. KepalaBalaiKesehatanPenerbangan; k. KepalaBalaiTeknikPenerbangan; l. Kepala Kantor Otoritas Bandar UdaraKelasUtama; m. Kepala Kantor Otoritas Bandar UdaraKelas I; n. Kepala Kantor Otoritas Bandar UdaraKelas II; o. KepalaBagian/KepalaBidang/KepalaSubdirektorat di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganUdara; p. InspekturKelaikudaraan Level I; q. InspekturKelaikudaraan Level II; r. InspekturKelaikudaraan Level III; s. InspekturKelaikudaraanBidangPerawatanPesawatUdara Level IV; t. InspekturKelaikudaraanBidangPerawatanPesawatUdara Level V; u. InspekturKelaikudaraanBidangPerawatanPesawatUdara Level VI; v. InspekturKelaikudaraanBidangProdukAeronautika Level IV; w. InspekturKelaikudaraanBidangProdukAeronautika Level V; x. InspekturKelaikudaraanBidangProdukAeronautika Level VI; y. InspekturKelaikudaraanBidangRancangBangunPesawatUdaraLevel IV; z. InspekturKelaikudaraanBidangRancangBangunPesawatUdara Level V; aa. InspekturKelaikudaraanBidangRancangBangunPesawatUdaraLevel VI; bb. Cabin Safety Inspector (CSI) Level I; cc. Cabin Safety Inspector (CSI) Level II; dd. Cabin Safety Inspector (CSI) Level III; ee. Flight Operation Inspector (FOI) Level I; ff. Flight Operation Inspector (FOI) Level II; gg. Flight Operation Inspector (FOI) Level III; hh. Flight Operation Inspector (FOI) Level IV; ii. Flight Operation Inspector (FOI) Level V; jj. Flight Operation Inspector (FOI) Level VI; kk. Flight Operation Officer Inspector (FOOI) Level I; ll. Flight Operation Officer Inspector (FOOI) Level II; mm. Flight Operation Officer Inspector (FOOI) Level III; a. Inspektur Bandar Udara Level I; b. Inspektur Bandar Udara Level II; c. Inspektur Bandar Udara Level III; d. Inspektur Bandar Udara Level IV; e. Inspektur Bandar Udara Level V; f. Inspektur Bandar Udara Level VI; g. InspekturAngkutanUdara Level I; h. InspekturAngkutanUdara Level II; i. InspekturAngkutanUdara Level III; j. InspekturAngkutanUdara Level IV; k. InspekturAngkutanUdara Level V: l. InspekturAngkutanUdara Level VI; m. InspekturMedisPenerbangan Level IV; n. InspekturMedisPenerbangan Level V; o. InspekturMedisPenerbangan Level VI; p. InspekturNavigasiPenerbanganLevel IV; q. InspekturNavigasiPenerbangan Level V; r. InspekturNavigasiPenerbangan Level VI; s. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level I; t. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level II; u. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level III; v. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level IV; w. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level V; x. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level VI; y. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahay a Level I; z. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahay a Level II; aa. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahay a Level III; bb. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahay a Level IV; cc. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahay a Level V; dd. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahay a Level VI; ee. PengujiKalibrasiPenerbangan Level I; ff. PengujiKalibrasiPenerbangan Level II; gg. PengujiKalibrasiPenerbangan Level III; hh. PengujiKalibrasiPenerbangan Level IV. 6. DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN a. DirekturJenderalPerkeretaapian; b. SekretarisDirektoratJenderalPerkeretaapian; c. Direktur di IingkunganDirektoratJenderalPerkeretaapian; d. KepalaBalaiTeknikPerkeretaapian; e. KepalaBalaiPerawatanPerkeretaapian; f. KepalaBalaiPengujianPerkeretaapian; g. KepalaBagian/KepalaSubdirektorat di lingkunganDirektoratJenderalPerkeretaapian. 7. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN a. KepalaBadanPengembanganSumberDayaManusiaPerhubungan; b. SekretarisBadanPengembanganSumberDayaManusiaPerhubungan; c. KepalaPusat di lingkunganBadanPengembanganSumberDayaManusiaPerhubungan; d. KetuaSekolahTinggiTransportasiDarat; e. KetuaSekolahTinggiIImuPelayaran; f. KetuaSekolahTinggiPenerbangan INDONESIA; g. KepalaBalaiBesarPendidikan, Penyegaran, danPeningkatanIImuPelayaran; h. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanTransportasiLaut; i. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanIImuPelayaran; j. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanPelayaran; k. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanTransportasiDarat; l. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanPenerbangan; m. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanPenerbang; n. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi; o. DirekturAkademiTeknikKeselamatanPenerbangan; p. DirekturPoliteknikKeselamatanTransportasiJalan; q. DirekturPoliteknikIImuPelayaran; r. DirekturPoliteknikPelayaran; s. DirekturAkademiPerkeretaapian INDONESIA; t. Kepala Bagian/Kepala Bidang di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; u. PejabatFungsionalDosen; v. PejabatFungsionalWidyaiswara. 8. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN a. KepalaBadanPenelitiandanPengembanganPerhubungan; b. SekretarisBadanPenelitiandanPengembanganPerhubungan; c. Kepala Pusat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; d. Kepala Bagian/Kepala Bidang di lingkungan Badan Penelitian dan PengembanganPerhubungan. 9. BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI a. KepalaBadanPengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, danBekasi; b. SekretarisBadanPengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, danBekasi; c. Direktur di lingkunganBadanPengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, danBekasi; d. Kepala Bagian/Kepala Subdirektorat di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 10. KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,PENGUJI/PEJABAT PEMBUAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) BENDAHARA,KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), ANGGOTA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI

Peraturan Menteri Nomor pm12 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

Pasal 25