PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm118 Tahun 2015 tentang INSPECTOR TRAINING SYSTEM ITS BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERMEN Nomor pm118 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan. 2. Pelatihan Wajib (Core Training) adalah pelatihan yang wajib diikuti oleh semua inspektur penerbangan sesuai bidangnya. 3. Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) adalah pelatihan spesialisasi yang perlu diikuti oleh inspektur penerbangan sesuai dengan kekhususan bidang pekerjaannya. 4. Manajer Pelatihan (Training Manager) adalah inspektur penerbangan yang ditunjuk oleh Direktur terkait untuk bertanggung jawab atas training seluruh Inspektur Penerbangan di lingkungan Direktorat terkait. 5. Manajer Program On The Job Training adalah inspektur penerbangan yang ditunjuk oleh Direktur terkait untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan On The Job Training seluruh inspektur penerbangan di lingkungan Direktorat terkait. 6. Petugas Administrasi Pelatihan (Training Administrator) adalah pegawai ASN di masing-masing Direktorat yang ditunjuk oleh Direktur untuk melakukan tugas terkait administrasi pelatihan. 7. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 9. Direktur adalah Direktur yang mengepalai Direktorat. 10. Direktorat adalah unit kerja yang bertanggung jawab di bidangnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

BAB II

INSPECTOR TRAINING SYSTEM

Pasal 2

Koreksi

Inspector Training System (ITS) merupakan suatu program pelatihan terpadu yang disiapkan sebagai panduan untuk pengembangan dan pembinaan inspektur penerbangan mulai dari pengangkatan pertama dalam jabatan sebagai Inspektur Penerbangan sampai dengan diberhentikan.

Pasal 3

Koreksi

Inspector Training System (ITS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari 5 (lima) komponen utama yaitu: a. ITS Program Guide; b. ITS OJT Guide; c. ITS Formal Course Standards; d. ITS Job Task Analysis; dan e. ITS Training Record.

Pasal 4

(1) ITS Program Guide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi persyaratan, tujuan dan prosedur penggunaan Inspector Training System (ITS). (2) ITS Program Guide sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pelatihan (Training Profiles) dan nomenklatur jabatan inspektur penerbangan (Positions Descriptions) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 5

ITS OJT Guide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi persyaratan dan prosedur yang digunakan inspektur penerbangan untuk melaksanakan On The Job Training yang telah dirinci dalam jenis pelatihan (Training Profiles).

Pasal 6

ITS Formal Course Standards sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memberikan gambaran/deskripsi dan persyaratan minimum bagi setiap pelatihan yang dilaksanakan.

Pasal 7

(1) ITS Job Task Analysis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan dokumen yang menyediakan persyaratan rinci dari setiap pekerjaan yang bersifat teknis. (2) ITS Job Task Analysis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi deskripsi pekerjaan, dokumen pendukung yang diperlukan, langkah- langkah dari daftar pekerjaan dan tahapannya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pasal 8

ITS Training Record sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan program database yang digunakan untuk mencatat seluruh informasi pelatihan yang telah dan akan diikuti oleh Inspektur Penerbangan dalam ITS.

Pasal 9

Inspektur Penerbangan wajib mengikuti pelatihan/On The Job Training (OJT) sesuai dengan persyaratan dan program yang telah disusun dalam Inspector Training System (ITS).

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Koreksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam program ITS yaitu: a. Direktur Jenderal; b. Direktur; c. Manajer Pelatihan (Training Manager); d. Manajer Program On The Job Training (OJT Program Manager); e. Inspektur Penerbangan; f. Petugas Administrasi Pelatihan (Training Administrator); dan g. OJT Instructor.

Pasal 11

Koreksi

Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, bertanggung jawab atas pengelolaan, koordinasi, pengembangan kebijakan, prosedur, perencanaan, dan program dalam Inspector Training System (ITS).

Pasal 12

Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, bertanggung jawab untuk: a. melakukan standarisasi penerapan Inspector Training System (ITS) di masing-masing Direktorat; b. memastikan tersedianya kebutuhan untuk pelaksanaan Inspector Training System (ITS); c. memberi saran dan masukan perubahan kebijakan atau prosedur Inspector Training System (ITS); d. menyusun Inspector Training System (ITS) yang sesuai dengan nomenklatur jabatan inspektur penerbangan di masing-masing Direktorat; e. melakukan pengawasan terhadap program Inspector Training System (ITS); f. melakukan evaluasi terhadap program Inspector Training System (ITS); dan g. MENETAPKAN Manajer Pelatihan, OJT Program Manajer, Training Administrator, dan OJT Instructor.

Pasal 13

Manajer Pelatihan (Training Manager) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, bertanggung jawab untuk: a. menyusun perencanaan jadwal dan program untuk mendukung pelaksanaan pelatihan/On The Job Training (OJT); b. memastikan bahwa tugas dan jadwal pelatihan/On The Job Training (OJT) yang diberikan mampu diikuti dan diselesaikan peserta dalam memenuhi persyaratan pelatihan/On The Job Training (menjamin pemenuhan tujuan pembelajaran); c. menyampaikan perubahan persyaratan pelatihan/On The Job Training (OJT), mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/On The Job Training (OJT) baru, dan menghapus pelatihan/On The Job Training (OJT) yang sudah tidak sesuai; d. menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mensukseskan program pelatihan/On The Job Training (OJT); e. melakukan komunikasi secara berkesinambungan dengan peserta mengenai kebutuhan pelatihan/On The Job Training (OJT) dan progres peserta dalam memenuhi persyaratan; f. mengatur pelatihan/On The Job Training (OJT) yang sesuai untuk setiap inspektur penerbangan; g. melakukan evaluasi efektifitas program pelatihan/On The Job Training (OJT) dan memberikan umpan balik kepada Direktur; dan h. melakukan koordinasi dan membuat laporan secara periodik kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen Perhubungan Udara terkait dengan program dan pelaksanaan Inspector Training System (ITS) di masing-masing Direktorat.

Pasal 14

Manajer Program On The Job Training (OJT Program Manager) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d, bertanggung jawab untuk: a. mengatur dan mengembangkan program pelatihan/On The Job Training (OJT); b. menjadwalkan waktu pelatihan/On The Job Training (OJT); c. menyiapkan kebutuhan pada kegiatan pelatihan/On The Job Training (OJT); d. membimbing dalam kegiatan pelatihan/On The Job Training (OJT); e. memberikan pertimbangan kepada Training Manager; dan f. melakukan tinjauan tahunan terhadap ITS Training Record untuk menentukan kebutuhan pelatihan secara berkelanjutan.

Pasal 15

Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, bertanggung jawab untuk: a. melakukan koordinasi dengan atasan langsung untuk merencanakan kebutuhan pelatihan/On The Job Training (OJT); b. melakukan komunikasi dengan pelatihan/On The Job Training (OJT) program manager atau OJT Instruktur terkait rencana kegiatan pelatihan/On The Job Training (OJT); c. berperan aktif dalam kegiatan pelatihan; dan d. membuat laporan dan evaluasi hasil kegiatan pelatihan kepada manajer pelatihan (Training Manager).

Pasal 16

Petugas Administrasi Pelatihan (Training Administrator) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, bertanggung jawab untuk: a. melakukan koordinasi dengan Manajer Pelatihan (Training Manager) untuk menjaga semua training record tersimpan dengan baik; b. mendokumentasikan training Penerbangan baik secara elektronik maupun hard copy; c. mempersiapkan data Inspektur Penerbangan yang akan mengikuti pelatihan; d. melakukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian dan Umum terkait dengan pembuatan surat penugasan pelatihan/On The Job Training (OJT); dan e. mempersiapkan fasilitas pelaksanaan pelatihan/On The Job Training (OJT).

Pasal 17

OJT Instructor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, bertanggung jawab untuk: a. memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap penerapan Job Task; b. memberikan penilaian terhadap peserta pelatihan didalam melaksanakan Job Task sesuai tahapan pelatihan/On The Job Training (OJT) level 1, 2, dan 3; dan c. memberikan rekomendasi terhadap hasil akhir kelulusan peserta pelatihan/On The Job Training (OJT).

BAB VI

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN

Pasal 24

Koreksi

Inspektur Keamanan Penerbangan terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu: a. Bidang Avsec; b. Bidang Penanganan barang berbahaya; dan c. Bidang PKP-PK dan Salvage.

Pasal 25

Koreksi

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang Avsec sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. Job Skill; dan b. Management

Pasal 26

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang Penanganan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. Job Skills; dan b. Management.

Pasal 27

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang PKP-PK dan Salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. Job Skills; dan b. Management.

Pasal 28

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inspector Training System (ITS) Direktorat Keamanan Penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN

Pasal 29

Koreksi

Inspektur Navigasi Penerbangan terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu: a. Bidang Air Traffic Services (ATS); b. Bidang Communication Navigation Surveillance (CNS); c. Bidang Aeronautical Information Services (AIS); dan d. Bidang Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS- OPS).

Pasal 30

Koreksi

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang Air Traffic Services (ATS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. Job Skill; b. ATS; dan c. Management.

Pasal 31

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Job Skill; b. Communication Navigation Surveillance (CNS); dan c. Management.

Pasal 32

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang Aeronautical Information Services (AIS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. Job Skill; b. Aeronautical Information Services (AIS); dan c. Management.

Pasal 33

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS- OPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. Job Skill; b. Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS- OPS); dan c. Management.

Pasal 34

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inspector Training System (ITS) Direktorat Navigasi Penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

Pasal 35

Koreksi

Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu: a. Bidang Pengoperasian Pesawat Udara; b. Bidang Kelaikudaraan; dan c. Bidang Medis Penerbangan.

Pasal 36

Koreksi

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Bidang Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 4 (empat) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. Job Skill; b. Aircraft Dispatcher; c. Cabin Safety; dan d. Management.

Pasal 37

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Bidang Kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. Job Skill; b. Avionic; dan c. Management.

Pasal 38

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Kelaikan Udara Dan Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inspector Training System (ITS) Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor pm118 Tahun 2015 tentang INSPECTOR TRAINING SYSTEM ITS BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VIII

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB IX

Pasal 39

Pasal 40

BAB X

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB XII

Pasal 44

Pasal 45

BAB XIII

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49