PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal

PERMEN Nomor pm115 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat Penimbang adalah seperangkat alat untuk Menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya. 2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik dan atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 3. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal dan diangkat oleh Menteri. 4. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. 5. Kapal Penumpang adalah kapal yang dibangun dan dikonstruksikan serta mempunyai fasilitas akomodasi untuk mengangkut penumpang lebih dari 12 (dua belas) orang. 6. Kapal Ro-ro adalah kapal yang memiliki satu atau lebih geladak baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk mengangkut segala jenis kendaraan sebagai muatan yang dimuat melalui sistem pintu rampa dibagian depan maupun belakang kapal dan dimuat serta dibongkar dari dan ke atas kapal menggunakan kendaraan atau platform yang dilengkapi dengan roda. 7. Kapal Penumpang Ro-ro adalah kapal Ro-ro yang dilengkapi akomodasi untuk mengangkut penumpang. 8. Kapal Pendarat (Landing Craft Tank) adalah kapal yang memiliki satu geladak untuk mengangkut muatan kendaraan atau alat berat di geladaknya. 9. Penumpang adalah semua orang selain nakhoda dan awak kapal atau orang lain yang bekerja atau melakukan kegiatan diatas kapal dalam kapasitasnya yang berkaitan dengan kepentingan kapal termasuk anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun. 10. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. 11. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. 12. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 13. Alat Pengikat (Lashing gear) muatan adalah semua alat baik yang terpasang permanen atau alat-alat yang dapat dipindah-pindah, yang digunakan untuk mengikat dan mendukung unit-unit muatan. 14. Perusahaan Angkutan Diperairan adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan angkutan laut. 15. Kekuatan Geladak (Deck load capacity) adalah Jumlah maksimum muatan yang dapat diangkut diatas geladak dalam ton/m2. 16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 18. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB III

PENIMBANGAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap pelabuhan yang digunakan untuk mengangkut kendaraan dengan menggunakan kapal harus menyiapkan alat timbang kendaraan di area pelabuhan untuk Menimbang kendaraan sebelum diangkut diatas kapal. (2) Alat timbang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alat timbang permanen dan/atau alat timbang portabel. (3) Alat timbang permanen dan portabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Untuk mencegah penumpukan kendaraan yang akan ditimbang dan naik keatas kapal, harus disediakan beberapa alat timbang sesuai kebutuhan. (2) Alat timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dilokasi area pelabuhan dan dapat diawasi dengan mudah tanpa menggangu kelancaran arus barang.

Pasal 5

(1) Setiap kendaraan yang akan diangkut diatas kapal wajib dilengkapi informasi mengenai jenis dan berat muatan. (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu ditimbang sebelum dimuat diatas kapal untuk memastikan berat kotor kendaraan beserta muatannya. (3) Berat kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dengan berat kendaraan serta berat muatan yang terdapat didalam informasi mengenai berat muatan.

Pasal 6

(1) Kendaraan yang ditimbang dan sesuai dengan data pada informasi mengenai jenis dan berat muatan dapat dimuat keatas kapal. (2) Penempatan kendaraan diatas kapal dilakukan sesuai dengan rencana pemuatan yang telah dibuat.

Pasal 7

(1) Kendaraan yang ditimbang dan memiliki berat yang tidak sesuai dengan data pada berat yang dilaporkan, diberi tanda dan tidak dapat dimuat keatas kapal yang dituju kecuali apabila kekuatan geladak pada kapal yang dituju masih sesuai untuk menerima kendaraan dengan berat seperti itu. (2) Apabila kapal yang tersedia tidak memiliki kekuatan geladak yang sesuai, maka kendaraan tersebut harus dipisahkan dan menunggu kapal dengan kekuatan geladak yang sesuai. (3) Dalam hal tidak terdapat kapal yang memiliki kekuatan geladak yang sesuai untuk mengangkut kendaraan sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka apabila memungkinkan, muatan kendaraan harus dibongkar sebagian untuk mendapatkan berat kotor yang sesuai dengan kekuatan geladak. (4) Kerugian waktu dan beban biaya yang terjadi akibat perubahan perencanaan pemuatan karena berat kendaraan beserta muatan yang ditemukan tidak sesuai dengan yang dilaporkan, menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum.

Pasal 8

(1) Perusahaan angkutan diperairan bertangggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan kendaraan beserta penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. (2) Perusahaan angkutan diperairan harus memastikan bahwa kapalnya telah mendapatkan informasi berat muatan dan/atau kendaraan beserta muatan yang diangkut kapal sebelum pemuatan dimulai.

Pasal 9

(1) Setiap perusahaan angkutan umum bertanggung jawab terhadap kebenaran data termasuk laporan berat kotor yang disampaikan dalam informasi mengenai berat kendaraan termasuk jenis dan berat muatan kendaraan. (2) Kelalaian dalam memberikan data dan/atau ketidak- sesuaian berat yang ditemukan sehingga menimbulkan keterlambatan dalam proses pemuatan dikapal, dapat mengakibatkan pemberian sanksi administratif terhadap pemilik atau operator kendaraan yang akan diangkut.

BAB IV

ALAT PENGIKAT (LASHING GEAR)

Pasal 10

Koreksi

(1) Beberapa jenis alat pengikat yang dapat digunakan sebagai berikut: a. tali pengikat kendaraan (rope automobile tiedown); b. sling pengikat dengan kunci bergigi (ratchet strap assembly); c. rantai dengan penguat/pengencangnya (chain with turnbuckle). (2) Jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan sebagai berikut: a. berupa rantai atau alat lain yang terbuat dari baja atau material lain yang memiliki kekuatan dan karakter kelenturan (elongation) yang sama; b. kekuatan alat pengikat tanpa terjadinya deformasi permanen tidak boleh kurang dari 120 (seratus dua puluh) KN; c. Alat pengikat harus dapat disangkutkan ke securing points menggunakan hook ataupun alat lainnya yang sesuai; d. sudut antara alat pengikat dengan bidang alas (geladak) mendatar antara 20o (dua puluh) s.d 60o (enam puluh) (3) Alat pengikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Setiap kapal yang mengangkut kendaraan darat harus memiliki titik-titik tempat mengikat dengan ketentuan sebagai berikut: a. jarak membujur antara titik Tempat Mengikat maksimal 2.5 (dua koma lima) meter; b. jarak melintang antara Titik Tempat Mengikat antara 2.8 (dua koma delapan)s.d 3.0 (tiga) meter; c. memiliki kekuatan tanpa kerusakan permanen sampai dengan 120 (seratus dua puluh) Kilo Newton (KN). (2) Titik tempat pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Contoh 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Setiap kapal wajib menyediakan alat pengikat muatan yang cukup diatas kapal. (2) Alat pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kondisi kapal dan jumlah serta ukuran muatan kendaraan yang akan diangkut. (3) Informasi tentang kekuatan dan instruksi cara penggunaan dan perawatannya untuk setiap jenis alat pengikatan secara spesifik harus tersedia pada panduan yang dimiliki diatas kapal;

Pasal 13

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan alat pengikat yang dapat dipindah antara lain: a. lamanya perjalanan; b. wilayah geografis dari perjalanan dengan perhatian khusus pada temperatur pengoperasian yang diperbolehkan dari alat pengikat yang dapat dipindah; c. kondisi laut yang mungkin terjadi; d. ukuran, desain dan karakteristik kapal; e. gaya-gaya statis dan dinamis yang mungkin terjadi selama perjalanan; f. tipe dan pembungkusan setiap unit muatan termasuk kendaraan; g. pola pemuatan yang direncanakan terhadap unit-unit muatan termasuk kendaraan-kendaraan; dan h. berat dan ukuran setiap unit muatan dan kendaraan.

Pasal 14

(1) Unit muatan termasuk kendaraan harus memenuhi persyaratan untuk diangkut dan memiliki tempat untuk disambungkan dengan alat pengikat. (2) Muatan yang terdapat dalam kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terikat dengan baik;

Pasal 15

(1) Ruang muat harus bersih dari ceceran minyak dan gemuk (grease). (2) Kapal harus memiliki perlengkapan pengikat yang sesuai untuk muatan yang akan diangkut dan dengan jumlah yang cukup. (3) Unit muatan dan/atau kendaraan harus memiliki dokumen yang memberikan informasi berat keseluruhan unit muatan dan/atau kendaraan termasuk informasi tindakan perawatan khusus yang harus dilakukan selama perjalanan dilaut.

Pasal 16

(1) Setiap kapal dibebaskan untuk memilih jenis peralatan pengikat yang akan digunakan. (2) Pemilihan peralatan pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi kapal dan kecepatan pengikatan yang diinginkan.

Pasal 17

(1) Kendaraan harus ditempatkan memanjang (membujur) searah haluan atau buritan kapal dan tidak boleh melintang kapal. (2) Ruang penempatan kendaraan harus steril dari adanya penumpang selama pelayaran. (3) Jarak kendaraan dengan dinding kapal harus sedemikian rupa sehingga tidak boleh menutupi kran atau katup pemadam kebakaran dan akses jalan orang. (4) Mesin kendaraan harus dimatikan, porseneling dan rem tangan harus diaktifkan serta semua kendaraan harus diikat (lashing) dengan alat lashing yang sesuai dengan jarak dan kondisi cuaca pelayaran serta roda kendaraan harus diganjal. (5) Penempatan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Contoh 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 115 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKUTAN KENDARAAN DIATAS KAPAL Contoh 1 Alat Timbang Permanen Jembatan Timbang Portabel Contoh 2 GAMBAR ALAT PENGIKAT (LASHING GEAR) 1. Tali pengikat kendaraan (Rope Automobile Tiedown) 2. Sling pengikat dengan kunci bergigi (Ratchet Strap Assembly) Sling pengikat dengan kunci bergigi (Ratchet Strap Assembly) model ganco pada kedua ujung sisinya Sling pengikat dengan kunci bergigi (Ratchet Strap Assembly) model ganco pada satu sisinya 3. Rantai dengan penguat/pengencangnya (Chain with turnbuckle) Rantai dengan ganco Pengikat (turnbuckle) yang dapat disambung dengan rantai Ganco dengan rantai dan pengencangnya Contoh 3 Titik pengikat diatas geladak (lashing point) Titik pengikat untuk kendaraan yang lebih kecil Titik pengikat kendaraan berbentuk ring Contoh 4 Kendaraan ditempatkan memanjang searah haluan atau buritan kapal dan tidak boleh melintang kapal Contoh 5 Pengikatan berselang satu kendaraan Pengikatan berselang satu kendaraan pada baris berikutnya Pengikatan pada kendaraan besar/ berat menggunakan rantai Pengikatan untuk kendaraan kecil MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI

Peraturan Menteri Nomor pm115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26