PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm114 Tahun 2015 tentang STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN BP2IP SORONG

PERMEN Nomor pm114 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong merupakan pedoman yang wajib dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan pada tingkat dasar dan menengah.

Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Dasar Hukum, Persyaratan Pelayanan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Pelayanan, Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan.

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong. (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2015 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.