PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm109 Tahun 2017 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi

PERMEN Nomor pm109 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa pada suatu trayek angkutan penumpang laut dalam negeri. 2. Trayek Tetap dan Teratur (Liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 3. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI

Pasal 2

Pasal 3

Koreksi

(1) Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, dapat memberikan potongan harga atas tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi. (2) Potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penumpang angkutan laut dalam negeri kelas ekonomi, antara lain: a. anggota veteran; b. lanjut usia minimal 60 (enam puluh) tahun; c. purnawirawan TNI/POLRI/dan Pensiunan PNS; d. anggota TNI; e. anggota POLRI; f. Pegawai Negeri Sipil (PNS); g. mahasiswa/pelajar; atau h. komunitas lainnya. (3) Pemberian potongan harga atas tarif angkutan penumpang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari tarif angkutan penumpang dewasa pada saat transaksi pembayaran dilakukan. (4) Pemberian potongan harga atas tarif angkutan penumpang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, serta selain yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar paling banyak 20% (dua puluh persen) dari tarif angkutan penumpang dewasa pada saat transaksi pembayaran dilakukan. (5) Pemberian potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran. (6) Pemberian potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dilakukan dengan pertimbangan: a. kegiatan/tujuan penumpang menggunakan angkutan laut untuk kepentingan bersifat sosial, keagamaan, kegiatan berskala nasional, atau kedinasan/tugas negara; b. adanya rekomendasi dan/atau surat keterangan bepergian dari instansi yang bersangkutan apabila maksud dan/atau tujuan bepergian dalam rangka melaksanakan dinas/tugas negara; c. waktu bepergian atau keberangkatan bukan merupakan peak season; dan d. ketersediaan anggaran. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian potongan harga atas tarif penumpang angkutan laut dalam negeri kelas ekonomi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 4 (1) Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang menyelenggarakan angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi pada trayek yang tarifnya belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, dapat MENETAPKAN tarif sementara pada ruas trayek baru angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi. (2) Penetapan tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk ditetapkan.

Peraturan Menteri Nomor pm109 Tahun 2017 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8