PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm105 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Tanggung Jawab dan Fungsi Pengawasan Operasi Pesawat Udara

PERMEN Nomor pm105 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 2. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe Pesawat Udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi. 3. Konvensi Penerbangan Sipil Internasional adalah Konvensi Chicago 1944. 4. Charter (carter) adalah kegiatan menyewa Pesawat Udara dimana seluruh kapasitasnya dibeli secara pribadi oleh satu entitas atau lebih yang bisa dijual kembali ke publik. 5. Lease (Sewa) adalah kegiatan pemanfaatan Pesawat Udara dimana pemilik Pesawat Udara melalui perjanjian menyerahkan pengoperasian Pesawat Udara kepada pihak lain tanpa pengalihan kepemilikan. 6. Perjanjian adalah perjanjian pelimpahan tanggung jawab dan fungsi pengawasan operasi Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan Pasal 83 bis Konvensi Internasional Penerbangan Sipil. 7. Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kelaikan udara pesawat terbang secara berkelanjutan, termasuk salah satu atau kombinasi pemeriksaan, inspeksi, penggantian, perbaikan cacat, dan modifikasi atau perbaikan. 8. Negara Pendaftaran adalah negara dimana Pesawat Udara didaftarkan. 9. Negara Operator adalah negara tempat atau lokasi usaha operator atau tempat tinggal operator Pesawat Udara. 10. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 12. Direktur adalah Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

BAB III

PELIMPAHAN TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI PENGAWASAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Beberapa tanggung jawab dan fungsi pengawasan operasi Pesawat Udara dapat dilimpahkan dari INDONESIA ke negara lain atau sebaliknya berdasarkan Perjanjian. (2) Pelimpahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar pengakuan (recognition) terhadap lisensi dan sertifikat yang diterbitkan oleh Negara Pendaftaran. (3) Lisensi dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. sertifikat kelaikan udara; b. lisensi kru Pesawat Udara; atau c. sertifikat stasiun penerbangan di Pesawat Udara (aircraft aeronautical station licence).

Pasal 4

(1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kesepakatan tertulis antara INDONESIA dengan negara lain yang tunduk terhadap ketentuan dalam Pasal 83 bis Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang didasarkan pada Perjanjian Lease dan Charter. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masing-masing Pesawat Udara dan operator dengan jangka waktu tertentu. (3) Perjanjian dapat diusulkan oleh Negara Pendaftaran ke Negara Operator atau sebaliknya.

Pasal 5

Perjanjian mengatur pelimpahan tanggung jawab dan fungsi Negara Pendaftaran yakni: a. memastikan bahwa setiap Pesawat Udara yang melintas dan bermanuver di atas wilayah udara dan membawa tanda kebangsaan atau dimanapun Pesawat Udara tersebut berada, harus mematuhi peraturan penerbangan serta negara menjamin penegakan hukum terhadap semua orang yang melanggar peraturan yang berlaku; b. memastikan bahwa setiap Pesawat Udara yang membawa dan mengoperasikan peralatan pemancar gelombang radio memiliki sertifikat stasiun penerbangan (radio station licence) dari negara pendaftaran Pesawat Udara; c. memastikan bahwa sertifikat kelaikan udara (airworthiness Certificate) masih berlaku; dan d. memastikan bahwa lisensi personel Pesawat Udara masih berlaku.

Pasal 6

Pihak yang terlibat dalam penyusunan Perjanjian pelimpahan tanggung jawab paling sedikit: a. pemegang sertifikat pendaftaran Pesawat Udara; b. operator yang berniat mengoperasikan Pesawat Udara di dalam negeri atau ke luar negeri; c. Negara Pendaftaran; dan d. Negara Operator.

Pasal 7

Perjanjian pelimpahan tanggung jawab dan fungsi terdiri 3 (tiga) instrumen: a. Perjanjian induk (formal agreement); b. pertukaran surat resmi antara kedua negara (exchange of letter); dan c. Perjanjian penyerahan (delegation agreement).

Pasal 8

(1) Perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan persetujuan antara Negara Pendaftaran dan Negara Operator yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing negara. (2) Kewenangan penandatanganan Perjanjian induk oleh Direktur Jenderal. (3) Format Perjanjian induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Pertukaran surat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. penyampaian surat dari Negara Pendaftaran kepada Negara Operator yang berisikan permintaan untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan terhadap Pesawat Udara yang akan dialihkan pengoperasiannya; dan/atau b. penyampaian surat jawaban dari Negara Operator kepada Negara Pendaftaran berupa pernyataan kesediaan Negara Operator untuk menjalankan tanggung jawab pengawasan terhadap operasi Pesawat Udara yang dialihkan. (2) Kewenangan penandatanganan pertukaran surat resmi oleh Direktur. (3) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Perjanjian penyerahan (delegation agreement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan persetujuan antara 2 (dua) negara yang mengatur mengenai detail pelimpahan dan pengaturan yang sedang berjalan termasuk pendelegasian fungsi dan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain. (2) Kewenangan penandatanganan Perjanjian penyerahan oleh Direktur. (3) Format Perjanjian penyerahan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Mekanisme penyusunan dan penandatanganan Perjanjian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

Negara Pendaftaran dan/atau Negara Operator wajib: a. mendaftarkan Perjanjian kepada Sekretariat International Civil Aviation Organization (ICAO); dan b. menyampaikan Perjanjian kepada negara lain.

Peraturan Menteri Nomor pm105 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Tanggung Jawab dan Fungsi Pengawasan Operasi Pesawat Udara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13