PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang

PERMEN Nomor pm102 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara. 2. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 3. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang. 4. Kode Terminal adalah tanda berupa gabungan huruf atau suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata wajar yang diorganisasikan dan terintegrasi. 5. Terminal Barang untuk Umum adalah Terminal yang digunakan umum untuk penyelenggaraan angkutan barang. 6. Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri adalah Terminal yang digunakan untuk kegiatan angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya. 7. Badan/Lembaga Internasional adalah badan/lembaga internasional yang bertanggungjawab di bidang verifikasi kode lokasi transportasi dan perdagangan internasional. 8. Pihak Ketiga adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 10. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

BAB II

TERMINAL BARANG

Pasal 3

Koreksi

(1) Terminal Barang terdiri atas: a. Terminal Barang untuk Umum; dan b. Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri. (2) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh: a. Pemerintah Pusat; dan/atau b. Pihak Ketiga. (3) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Umum oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk Terminal Barang untuk Umum yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; atau b. Kepala Badan, untuk Terminal Barang untuk Umum yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (4) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Umum oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah Pusat. (5) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pihak Ketiga. (6) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Umum oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi kegiatan: a. pembangunan; b. pengembangan; dan c. pengoperasian.

Pasal 5

(1) Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor. (2) Terminal Barang yang digunakan untuk kegiatan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi berupa rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bea cukai dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (3) Terminal Barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan fasilitas utama berupa: a. fasilitas kepabeanan; b. fasilitas imigrasi; c. fasilitas karantina; dan d. fasilitas lainnya yang terkait ekspor dan impor. (4) Terminal Barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek keselamatan, pelayanan, dan keamanan.

Pasal 36

(1) Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri dapat dibangun untuk menunjang kegiatan tertentu. (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan bongkar muat barang, konsolidasi barang, penyimpanan barang, dan/atau tempat parkir angkutan barang.

Pasal 37

(1) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memperhatikan persyaratan lokasi Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri berdasarkan permohonan. (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan izin usaha pokok. (4) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan izin usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Menteri berdasarkan permohonan.

Pasal 38

(1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (4) dengan melampirkan persyaratan: a. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok; b. gambar tata letak lokasi Terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai; c. bukti penguasaan tanah berupa sertifikat tanah; d. proposal Terminal untuk kepentingan sendiri; e. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; f. analisis dampak lalu lintas; dan g. izin lingkungan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan persetujuan dilengkapi dengan persyaratan memiliki tenaga ahli. (3) Bentuk format permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Persetujuan penyelenggaraan Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Pasal 40

(1) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan. (2) Pelaporan kegiatan pengoperasian Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 41

(1) Berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Direktur Jenderal atau Kepala Badan melakukan evaluasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan: a. rekomendasi tindakan korektif pengoperasian Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri; b. pembinaan bagi pengelola Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri; dan c. pencabutan persetujuan penyelenggaraan Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri.

Pasal 42

Dalam hal Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri digunakan untuk kegiatan ekspor dan impor wajib memiliki petugas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan petugas lainnya terkait kegiatan ekspor dan impor.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Penyelenggaraan Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi kegiatan: a. pembangunan; b. pengembangan; dan c. pengoperasian.

Pasal 5

BAB 1

Penetapan Lokasi

Pasal 6

Koreksi

(1) Lokasi Terminal Barang untuk Umum ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan lokasi Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan; b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang; c. kelas jalan; d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan lintas; e. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan; f. kesesuaian dengan sistem logistik nasional; g. permintaan angkutan barang; h. pola distribusi barang; i. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi; j. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau k. kelestarian fungsi lingkungan hidup. (3) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan lokasi Terminal Barang untuk Umum, harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul Terminal Barang. (4) Penetapan lokasi Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi: a. dokumen studi kelayakan yang memuat kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k dan ayat (3); dan b. bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat.

Pasal 7

(1) Pembangunan Terminal Barang untuk Umum merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. (2) Pembangunan Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pembangunan Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilengkapi dengan: a. rencana induk Terminal; b. rancang bangun (detail engineering design) Terminal; c. analisis dampak lalu lintas; dan d. izin lingkungan.

Pasal 9

(1) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan dokumen rencana pengembangan Terminal Barang. (2) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kondisi saat ini; b. rencana pengembangan fasilitas utama; c. rencana pengembangan fasilitas penunjang; d. rencana tahapan pembangunan; e. perubahan pola pergerakan kendaraan di dalam Terminal; f. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar Terminal; dan g. perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal. (3) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (4) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 10

(1) Rancang bangun (detail engineering design) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit memuat: a. hasil identifikasi titik; b. layout; c. hasil test tanah dan hal yang terkait; d. gambar detail fasilitas pokok; e. perhitungan struktur bangunan; f. spesifikasi teknis; g. mekanikal elektrikal; h. instalasi air dan drainase; i. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran; j. perangkat media informasi; k. perangkat keamanan, kesehatan dan keselamatan; l. lanskap; m. arsitektural; dan n. rencana anggaran biaya. (2) Pembuatan rancang bangun (detail engineering design) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. prakiraan volume dan jenis komoditas/barang yang dilayani; b. sinkronisasi tata letak fasilitas Terminal; c. pola pergerakan kendaraan dan alat bantu dalam Terminal; d. manajemen rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal; e. pergerakan kendaraan dan orang saat evakuasi bencana; dan f. ruang terbuka hijau.

Pasal 11

Analisis dampak lalu lintas dan izin lingkungan pembangunan Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Pembangunan

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

(1) Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan Terminal Barang untuk Umum sesuai dengan kebutuhan dilakukan pengembangan Terminal Barang untuk Umum. (2) Pengembangan Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk Terminal Barang. (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

Pengembangan

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pengoperasian Terminal Barang untuk Umum meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan operasional.

Pasal 14

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang; b. pengaturan lalu lintas di area lingkungan kerja dan di area pengawasan Terminal Barang untuk Umum; c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan; d. pengaturan jadwal dan tata cara bongkar muat barang; e. pengaturan petugas di Terminal Barang untuk Umum; f. pengaturan parkir kendaraan; dan g. penyajian informasi pelayanan Terminal Barang untuk Umum.

Pasal 15

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi kegiatan: a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; b. pendataan kinerja Terminal Barang untuk Umum, meliputi: 1. pencatatan data kendaraan yang masuk keluar Terminal Barang untuk Umum; 2. pencatatan data kendaraan yang melakukan kegiatan terkait ekspor impor; 3. pencatatan data kendaraan yang melakukan aktifitas bongkar muat; 4. pencatatan jumlah, berat, dan jenis barang yang dibongkar muat; dan 5. pencatatan lama waktu bongkar muat barang; c. pemungutan jasa layanan Terminal Barang untuk Umum; d. pemberian informasi kegiatan Terminal Barang untuk Umum; e. pengaturan pergerakan kendaraan di area lingkungan kerja Terminal Barang untuk Umum; dan f. pengaturan lalu lintas di area pengawasan Terminal Barang untuk Umum.

Pasal 16

Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi kegiatan: a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi: 1. dokumen perizinan sebagai armada pengangkutan di Terminal Barang Untuk Umum; 2. dokumen terkait dengan kegiatan ekspor impor; 3. dokumen pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan; dan 4. dokumen terkait barang yang diangkut. b. pemeriksaan fisik kendaraan, meliputi: 1. pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; 2. pemeriksaan terhadap pemenuhan tata cara pemuatan; dan 3. pemeriksaan terhadap aturan penandaan jenis barang yang diangkut. c. pemeriksaan awak kendaraan, meliputi: 1. pemeriksaan terhadap tanda pengenal dan seragam; 2. pemeriksaan kesehatan dan kondisi fisik; 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif (napza); dan 4. pemeriksaan terhadap jam kerja. d. pengawasan Terminal Barang untuk Umum, meliputi: 1. penggunaan fasilitas utama Terminal Barang untuk Umum; 2. penggunaan fasilitas penunjang Terminal Barang untuk Umum; 3. ketertiban di dalam dan di sekitar area Terminal Barang untuk Umum; 4. kebersihan di dalam dan di sekitar area Terminal Barang untuk umum; dan 5. keamanan di dalam dan di sekitar area Terminal Barang untuk Umum.

Pasal 17

(1) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

BAB 4

Pengoperasian

Pasal 13

Koreksi

Pengoperasian Terminal Barang untuk Umum meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan operasional.

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

(1) Setiap penyelenggara Terminal Barang untuk Umum wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. (2) Fasilitas Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. fasilitas utama; dan b. fasilitas penunjang.

Pasal 19

Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. jalur keberangkatan; b. jalur kedatangan; c. tempat parkir kendaraan; d. fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup; e. perlengkapan jalan; f. media informasi; g. kantor penyelenggara terminal; h. loket; i. fasilitas dan tempat bongkar muat barang; j. fasilitas penyimpanan barang; k. fasilitas pergudangan; l. fasilitas pengepakan barang; dan/atau m. fasilitas penimbangan.

Pasal 20

(1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dapat berupa: a. pos kesehatan; b. fasilitas kesehatan; c. fasilitas peribadatan; d. pos polisi; e. alat pemadam kebakaran; dan/atau f. fasilitas umum. (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. toilet; b. rumah makan; c. fasilitas telekomunikasi; d. tempat istirahat awak kendaraan; e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan lingkungan; f. fasilitas alat pemantau kualitas udara dan emisi gas buang; g. fasilitas kebersihan; h. fasilitas perdagangan, industri, pertokoan; dan/atau i. fasilitas penginapan.

BAB 5

Fasilitas Terminal Barang untuk Umum

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pemanfaatan fasilitas Terminal Barang untuk Umum dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Pemanfaatan fasilitas Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Pusat memungut jasa pelayanan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (2) Tata cara pemungutan, besaran pungutan, dan penggunaan hasil pungutan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pemeliharaan fasilitas Terminal Barang untuk Umum meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan daerah pengawasan terminal. (2) Pemeliharaan fasilitas Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab penyelenggara Terminal. (3) Pemeliharaan fasilitas Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 7

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 24

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal. (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal Barang untuk Umum; b. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia; c. pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang; d. keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; e. pemanfaatan teknologi informasi; f. penerapan standar keselamatan kerja; g. kelancaran lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal Barang untuk Umum.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal Terminal Barang untuk Umum diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 26

(1) Untuk menilai pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal, Direktur Jenderal atau Kepala Badan wajib melakukan penilaian kinerja. (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kinerja sumber daya manusia, fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan standar operasional prosedur Terminal. (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. berkala; dan/atau b. insidental. (4) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali. (5) Penilaian kinerja secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan apabila: a. ditemukan ketidakwajaran data realisasi pengoperasian terminal; dan b. adanya laporan masyarakat mengenai pelanggaran terhadap standar pelayanan minimal.

Pasal 27

(1) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 digunakan sebagai bahan: a. rekomendasi tindakan korektif pengoperasian terminal barang; b. pembinaan bagi pengelola Terminal Barang; dan c. penutupan Terminal Barang untuk Umum. (2) Penutupan Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan pertimbangan ketidaksesuaian penentuan lokasi dan penilaian kinerja pencapaian standar pelayanan minimal.

Pasal 28

(1) Direktur Jenderal dapat menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan secara periodik terhadap pengelolaan Terminal Barang untuk Umum. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB 8

Penilaian Kinerja

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

(1) Pengoperasian Terminal Barang untuk Umum wajib menerapkan sistem informasi. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai piranti pengendalian operasional Terminal serta pengelolaan data dan informasi pelayanan Terminal. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (4) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak dan wajib memantau kegiatan terminal barang untuk umum di seluruh INDONESIA secara online dan realtime. (5) Data dan informasi realisasi dan kinerja pelayanan Terminal Barang untuk Umum dipergunakan untuk penelitian dengan pengembangan kebijakan Terminal Barang untuk Umum.

Pasal 30

Sistem informasi Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memuat paling sedikit: a. jenis layanan; b. urutan antrean pengurusan dokumen saat kedatangan dan keberangkatan; c. urutan antrean pengecekan dan penimbangan kendaraan barang saat kedatangan dan keberangkatan; d. jadwal keberangkatan dan kedatangan kendaraan barang; e. jadwal dan lokasi bongkar muat kendaraan barang; dan f. tarif.

BAB 9

Sistem Informasi Terminal Barang untuk Umum

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

(1) Terminal Barang untuk Umum dipimpin oleh koordinator satuan pelayanan Terminal Barang dibantu oleh petugas administrasi dan petugas operasional. (2) Kepala terminal, petugas administrasi, dan petugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kualifikasi manajemen pengelolaan Terminal.

Pasal 32

Koordinator satuan pelayanan Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memiliki: a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal; dan/atau b. pengalaman bertugas di bidang transportasi darat paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 33

(1) Petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 terdiri atas: a. petugas administrasi perkantoran; dan b. petugas pelayanan (customer service). (2) Petugas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 terdiri atas: a. petugas pengatur jadwal kedatangan, keberangkatan, penimbangan, pemuatan, dan penurunan barang; b. petugas penimbangan kendaraan bermotor; c. petugas penurunan barang; d. petugas pemuatan barang; e. petugas pergudangan; f. pengatur lalu lintas; g. penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); h. penguji kendaraan bermotor; i. petugas teknologi informasi; j. teknisi mekanikal; k. teknisi kelistrikan; l. petugas kebersihan; m. petugas kesehatan; dan n. petugas keamanan. (3) Petugas administrasi dan petugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki pengaturan jumlah dan waktu kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja.

Pasal 34

Dalam hal Terminal Barang untuk Umum digunakan untuk kegiatan ekspor dan impor wajib memiliki petugas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan petugas lainnya terkait kegiatan ekspor dan impor.

BAB Ketiga

Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 36

Koreksi

Pasal 37

Koreksi

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Terminal Barang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL BARANG SURAT PERMOHONAN PENYELENGGARAAN TERMINAL BARANG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI Nomor : Jakarta, Lampira n : Perihal : Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri Kepada Yth. Menteri Perhubungan di Tempat 1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri, Badan Usaha yang akan menyelenggarakan kegiatan Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri wajib memiliki persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri yang diberikan oleh Menteri Perhubungan, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diberikan persetujuan sebagai Penyelenggaran Terminal Barang .............. sebagai Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri. 2. Sebagai kelengkapan permohonan sebagai Penyelenggara Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada bubtir 1 (satu) di atas, terlampir disampaikan: a. Persyaratan administrasi, meliputi: 1) nomor Induk Berusaha, dll; 2) surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data diatas kertas bermaterai Rp 6.000; 3) bukti penguasaan lahan. b. Persyaratan teknis, meliputi: 1) proposal Terminal untuk kepentingan sendiri paling sedikit meliputi dokumen studi kelayakan dan rencana tata ruang wilayah; 2) gambar tata letak / layout Terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai; 3) analisis dampak lalu lintas; 4) izin lingkungan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 5) memiliki tenaga ahli bidang logistik, transportasi, sipil dan perencanaan, HSE. 3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih. Pemohon, Tembusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. ............................... MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI

Peraturan Menteri Nomor pm102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 4

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 5

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 6

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 7

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 8

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 9

Pasal 29