PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm1 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI

PERMEN Nomor pm1 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK/PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

Pasal 2

Koreksi

(1) PSO diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional. (2) Pelaksana Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang Angkutan Laut Nasional. (3) Penyelenggaraan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi: a. melaksanakan pelayaran angkutan laut kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air;dan b. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan penugasan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kompensasi oleh Pemerintah. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan termasuk perubahannya. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung berdasarkan selisih biaya produksi dengan tarif dan pendapatan. (4) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi komponen biaya: a. operasional langsung; dan b. operasional tidak langsung/overhead. (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi yang diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pendapatan yang: a. diperhitungkan dalam penyelenggaraan kegiatan PSO; dan b. dilaporkan. (7) Komponen biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan PSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Menteri memberikan penugasan kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional. (2) Penugasan kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk setiap Tahun Anggaran.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan PSO dituangkan dalam bentuk perjanjian. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan Direktur Utama Pelaksana Angkutan Laut Nasional. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit: a. para pihak yang melakukan perjanjian; b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas; c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian; d. nilai perjanjian, serta tata cara dan tahapan pembayaran; e. ketentuan mengenai sanksi dan denda dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; dan f. penyelesaian perselisihan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan PSO, pelaksana angkutan laut nasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang masih berlaku; b. memiliki kapal pengangkut penumpang; c. memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memiliki kantor cabang atau layanan operasional pada setiap pelabuhan yang disinggahi; dan e. menyediakan pelayanan tiket pada setiap pelabuhan yang disinggahi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan PSO, Direktur Jenderal berhak: a. MENETAPKAN jaringan trayek tetap dan teratur (liner); b. MENETAPKAN jangkauan, frekuensi pelayaran, dan standar pelayanan; c. memberikan sanksi dan denda dalam hal penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian; d. menerima laporan atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi berbasis online dan realtime yang terintegrasi dengan sistem informasi Kementerian Perhubungan paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) di bulan berikutnya; e. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi, serta verifikasi terhadap pelaksanaan PSO secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan; dan f. melakukan pencairan dana penyelenggaraan PSO yang dilaksanakan secara bulanan berdasarkan realisasi voyage.

Pasal 8

Dalam melaksanakan PSO, Pelaksana Angkutan Laut Nasional berkewajiban: a. melaksanakan penugasan berdasarkan Perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan Direktur Utama Pelaksana Angkutan Laut Nasional; b. mematuhi perjanjian; c. mematuhi standar pelayanan penumpang angkutan laut yang ditetapkan oleh Menteri; d. melaksanakan PSO berdasarkan trayek bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi; e. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dan barang; f. menjamin kesinambungan pelayanan selama kapal dalam masa perawatan tahunan (annual docking); g. membuat dan menyampaikan laporan serta dokumentasi berupa audio visual penyelenggaraan PSO apabila diperlukan oleh Direktur Jenderal; dan h. memiliki sistem informasi pelaporan data operasional, biaya, dan pendapatan berbasis online dan realtime yang terintegrasi dengan sistem informasi Kementerian Perhubungan.

Pasal 9

Pemantauan, analisa, evaluasi dan verifikasi, serta pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan huruf f dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

BAB III

VERIFIKASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKATAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI

Pasal 10

Koreksi

(1) Untuk pencairan kompensasi penyelenggaraan PSO, Direktur Jenderal melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan terhadap penyelenggaraan PSO. (2) Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan/atau Konsultan Pengawas. (3) Konsultan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memverifikasi biaya produksi dan pendapatan serta standar pelayanan penumpang angkutan laut berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan PSO yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (5) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. ketentuan umum; b. obyek yang akan diverifikasi; c. prosedur pelaksanaan verifikasi; dan d. evaluasi realisasi Standar Pelayanan penumpang angkutan laut dan kinerja pelayanan. (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan tim yang dibentuk oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional. (7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal selaku KPA dan Direktur Utama Pelaksana Angkutan Laut Nasional. (8) Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat administratif dan tidak membebaskan Pelaksana Angkutan Laut Nasional untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelaksana Angkutan Laut Nasional bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan PSO.

Pasal 12

Direktur Jenderal selaku KPA bertanggung jawab atas penyaluran dana penyelenggaraan PSO yang dilaksanakan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional.

Pasal 13

(1) Direktur Utama Pelaksana Angkutan Laut Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan PSO kepada Direktur Jenderal selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur Jenderal selaku KPA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaran PSO kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku Pengguna Anggaran dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pasal 14

Direktur Jenderal selaku KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor pm1 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19