PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm1 Tahun 2015 tentang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm1 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN DATA RISIKO ASURANSI

Pasal 2

Koreksi

(1) Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/ataulini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib memiliki sistem informasi yang mampu mengolah dan memelihara Data Risiko Asuransi. (2) Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/ataulini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib memelihara Data Risiko Asuransi paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 3

(1) Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/ataulini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib setiap tahun menyampaikan kepada OJK laporan Data Risiko Asuransi yang disajikan berdasarkan tahun underwriting,untuk periode: a. 5 (lima) tahun bagi Perusahaan yang telah memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/ataulini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor selama 5 (lima) tahun atau lebih; atau b. kurang dari 5 (lima) tahun, yaitu sejak Perusahaan memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/ataulini usahaAsuransi Kendaraan Bermotor, bagi Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/ataulini usahaAsuransi Kendaraan Bermotor kurang dari 5 (lima) tahun. (2) Tahun underwriting terakhir dari periode 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaporan. (3) Laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan aktuaris atau tenaga ahli Perusahaan; dan b. disampaikan paling lambat tanggal 30 April. (4) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf b jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (5) Penyampaian laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui sistem jaringan komunikasi data OJK. (6) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan Data Risiko Asuransi, Perusahaan wajib menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi secara offlinedalam bentuk data elektronik melalui compact disc (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya. (7) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan wajib menyampaikan laporan Data Risiko Asuransipaling lambat pada hari kerja berikutnya setelah terjadinya gangguan teknis. (8) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dialami oleh OJK, OJK mengumumkan secara tertulis kepada Perusahaan pada hari yang samasetelah terjadinya gangguan teknis. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata carapenyampaian laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 4

(1) Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib mengangkat Penanggung Jawab Data. (2) Pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Data wajib dilaporkan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian. (3) Dalam hal pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Data dilakukan dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaporan Data Risiko Asuransi kepada OJK, Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Datapaling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaporan Data Risiko Asuransi kepada OJK.

Peraturan Menteri Nomor pm1 Tahun 2015 tentang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8