PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-89 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT

PERMEN Nomor pm-89 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Teknis adalah bantuan berupa aset yang diberikan dalam rangka meningkatkan keselamatan dan mendukung peningkatan kinerja pelayanan transportasi darat. 2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

BAB III

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS

Pasal 6

Koreksi

Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. membutuhkan percepatan pengembangan transportasi darat; b. memiliki keterbatasan keuangan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dilakukan audit, verifikasi, atau evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau lembaga pusat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang audit; c. memiliki perencanaan pelayanan angkutan bagi pelajar dan/atau mahasiswa, untuk Bantuan Teknis berupa bus sekolah; d. memiliki kebutuhan pelayanan transportasi darat dan tidak mampu menyediakan sarana angkutan orang berupa mobil bus yang selamat, aman, dan nyaman; e. aktif mengikuti berbagai kegiatan di bidang transportasi darat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan; f. sebagai bentuk penghargaan atas prestasi Pemerintah Daerah di bidang transportasi darat; g. daerah yang ditetapkan sebagai prioritas nasional atau kawasan strategis nasional yang meliputi kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis pariwisata nasional; h. daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan; i. daerah perkotaan; j. memiliki kemampuan keuangan dalam operasional dan perawatan sarana dan prasarana transportasi darat; k. daerah yang bersangkutan mendapatkan prioritas khusus yang bersifat strategis dengan memperhatikan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan; dan/atau l. tidak pernah menelantarkan atau melakukan kelalaian atas barang milik negara yang perolehannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 7

Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Satuan Pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki perencanaan pelayanan angkutan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, untuk Bantuan Teknis berupa bus sekolah; b. memiliki kebutuhan pelayanan transportasi darat dan tidak mampu menyediakan sarana angkutan orang berupa mobil bus yang selamat, aman, dan nyaman; c. memiliki kemampuan keuangan dalam operasional dan perawatan sarana dan prasarana transportasi darat; d. Satuan Pendidikan yang bersangkutan mendapatkan prioritas khusus yang bersifat strategis dengan memperhatikan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan; dan/atau e. tidak pernah menelantarkan atau melakukan kelalaian atas barang milik negara yang perolehannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur, bupati/wali kota, atau pimpinan Satuan Pendidikan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. proposal permohonan; dan b. pernyataan komitmen dan kesanggupan. (2) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: a. kajian teknis; b. dokumen keuangan; c. dokumen perencanaan; d. dokumen lingkungan; dan e. dokumen terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pernyataan komitmen dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat keharusan Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan untuk: a. menerima, mengoperasionalkan, dan memelihara secara berkesinambungan melalui penganggaran; b. bagi Pemerintah Daerah, melanjutkan kegiatan dan pengelolaan dalam bentuk tata kelola secara kelembagaan melalui badan layanan umum, unit pelaksana teknis daerah, atau badan usaha milik daerah; c. mengembangkan pelayanan pada obyek yang diberikan Bantuan Teknis; d. memberikan dukungan teknis, kebijakan, dan melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen pendukung yang diperlukan; e. menyediakan fasilitas pendukung terhadap obyek Bantuan Teknis yang telah diberikan; dan f. menyampaikan laporan secara periodik terhadap operasionalisasi Bantuan Teknis yang diberikan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat bulan Februari tahun berjalan untuk pemberian Bantuan Teknis pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim evaluasi. (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap permohonan Bantuan Teknis. (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, permohonan dikembalikan kepada pemohon. (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, tim evaluasi melakukan verifikasi.

Pasal 10

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tim evaluasi membuat berita acara verifikasi untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan surat persetujuan atau penolakan terhadap permohonan kepada pemohon. (3) Dalam hal Bantuan Teknis memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi dan berita acara verifikasi kepada Menteri untuk dilakukan penetapan.

Pasal 11

Dalam hal permohonan Bantuan Teknis disetujui, Direktur Jenderal membuat nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah atau pimpinan Satuan Pendidikan.

Pasal 12

Tata cara evaluasi dan verifikasi Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Surat pernyataan komitmen dan kesanggupan, surat persetujuan, dan surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Bantuan Teknis yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan diserahterimakan melalui mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor pm-89 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16