PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-86 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm-86 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1844), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 460, dan Pasal 461 diubah, sehingga berbunyi Pasal 460 dan Pasal 461sebagai berikut:

Pasal 460

Pasal 690

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; c. pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,dan Bekasi; d. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; e. pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan f. pelaksanaan reviu laporan keuangan Kementerian Perhubungan. 4. Ketentuan Pasal 697 dan Pasal 698 diubah, sehingga Pasal 697 dan Pasal 698 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 698

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara; b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara; c. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Lautdi Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara; d. pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara; dan e. pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara; 5. KetentuanPasal 701 dan Pasal 702 diubah, sehingga berbunyi Pasal 701 dan Pasal 702 sebagai berikut:

Pasal 702

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Teknis lingkungan Kantor Pusat beserta Satker di bawahnya dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; c. pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan lingkup Direktorat Teknis lingkungan Kantor Pusat beserta Satker di bawahnya dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; d. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Direktorat Teknis lingkungan Kantor Pusat beserta Satker di bawahnya dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; dan e. pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup Direktorat Teknis lingkungan Kantor Pusat beserta Satker di bawahnya dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo,Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. 6. Susunan organisasi Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm-86 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pasal I

Pasal 460

Pasal I

Pasal 460

Pasal 461

Pasal 478

Pasal 479

Pasal 480

Pasal 481

Pasal 689

Pasal 690

Pasal 697

Pasal 698

Pasal 701

Pasal 702

Pasal II