PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-83 Tahun 2013 tentang STATUTA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

PERMEN Nomor pm-83 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

MUKADIMAH Pembangunan Nasional

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang selanjutnya disebut POLTRAN, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan Vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan dalam bidang keselamatan transportasi jalan. 2. Statuta POLTRAN adalah pedoman penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan POLTRAN. 3. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada POLTRAN dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di POLTRAN. www.djpp.kemenkumham.go.id 6. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 7. Penghargaan adalah suatu wujud penghormatan atas prestasi seseorang. 8. Warga POLTRAN adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa POLTRAN. 9. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas pendidik dan taruna POLTRAN. 10. Pataka POLTRAN adalah bendera kehormatan taruna POLTRAN. 11. Mahasiswa yang selanjutnya disebut taruna adalah peserta didik pendidikan formal pada POLTRAN. 12. Alumni adalah seseorang yang dinyatakan telah lulus mengikuti Pendidikan Formal di POLTRAN dan menerima tanda bukti kelulusan sertifikat berupa ijasah dan/atau sertfikat kompetensi. 13. Direktur POLTRAN adalah representasi Politeknik yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. 14. Senat Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang selanjutnya disebut Senat POLTRAN adalah organ normatif tertinggi POLTRAN dalam bidang akademik yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur POLTRAN dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi. 15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 3

Koreksi

(1) POLTRAN merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Tegal, Jawa Tengah. (2) POLTRAN ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.15 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan tanggal 24 Februari 2012, www.djpp.kemenkumham.go.id yang merupakan perubahan dan pengembangan dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal yang didirikan pada tanggal 14 Mei Tahun 1971. (3) Hari lahir POLTRAN ditetapkan sama dengan lahirnya Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal pada tanggal 14 Mei 1971.

Pasal 4

(1) POLTRAN memiliki lambang berbentuk roda gigi yang didalamnya terdapat keterpaduan pendidikan Keselamatan Transportasi Jalan yang terdiri atas: a. Roda gigi bertuliskan POLTRAN dengan latar belakang warna abu-abu; b. Susunan garis-garis berwarna merah, kuning dan hijau berbentuk kerucut; c. Marka dan jalan. (2) Lambang POLTRAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki makna sebagai berikut: a. Roda gigi menandakan bahwa Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan bergerak dibidang transportasi jalan dan warna abu-abu berarti kestabilan, kedinamisan dan keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Susunan garis-garis berwarna merah, kuning dan hijau berbentuk kerucut bermakna Tri Dharma Perguruan Tinggi bahwa Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan merupakan lembaga di bidang keselamatan transportasi jalan; c. Marka dan jalan bermakna Visi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di bidang keselamatan transportasi jalan. (3) Lambang POLTRAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) ditentukan sebagai berikut: Warna Kode Warna (RGB) Roda gigi Abu-abu R 179, G 179, B 179 Garis Berbentuk kerucut Hijau R 51, G 204, B 51 Garis Berbentuk kerucut Kuning R 255, G 255, B 0 Garis Berbentuk kerucut Merah R 255, G 0, B 0 Jalan Hitam R 0, G 0, B 0 Marka Putih R 255, G 255, B 255 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur POLTRAN.

Pasal 5

(1) Pataka POLTRAN berbentuk persegi panjang yang dikelilingi rumbai- rumbai berwarna kuning emas dan dengan dasar berwarna biru tua dengan lambang POLTRAN sebagai pusatnya dengan ukuran lebar 2/3 dari panjangnya. (2) Bendera POLTRAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur POLTRAN. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 6

(1) Jurusan memiliki bendera dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan bendera POLTRAN, dan ditengah-tengahnya terdapat Lambang POLTRAN. (2) Bendera Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki warna sebagai berikut: BENDERA JURUSAN MKTJ Kode Warna R G B Kuning 225 225 37 Hitam (TULISAN) 0 0 0 Putih 255 225 225 BENDERA JURUSAN TKO Kode Warna R G B Hijau 1 153 52 Hitam (TULISAN) 0 0 0 Putih 255 225 225 BENDERA JURUSAN PKB Kode Warna R G B Merah 225 37 36 Hitam (TULISAN) 0 0 0 Putih 255 225 225 www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 7

(1) POLTRAN memiliki Hymne dan Mars. (2) Hymne POLTRAN, sebagai berikut: (3) Mars POLTRAN sebagai berikut: (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Hymne dan Mars POLTRAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Direktur POLTRAN. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

(1) Pakaian seragam beserta atribut taruna, pendidik, dan tenaga kependidikan POLTRAN ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Kepala Badan dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut pakaian seragam peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktur POLTRAN.

BAB IV

VISI, MISI, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 9

Koreksi

Visi POLTRAN menjadikan POLTRAN sebagai pusat pendidikan unggulan di bidang Keselamatan Transportasi Jalan yang handal, profesional dan berdedikasi tinggi, berlandaskan ketaqwaan dan budi pekerti luhur sesuai nilai-nilai Pancasila untuk kemajuan bangsa.

Pasal 10

Koreksi

Misi POLTRAN terdiri dari: a. menyelenggarakan pendidikan Vokasi di bidang keselamatan transportasi jalan dengan dukungan tenaga kependidikan yang berkualitas, handal, dan profesional; b. penelitian di bidang keselamatan transportasi jalan dalam rangka penguasaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional di bidang transportasi darat; c. pengabdian kepada masyarakat dengan memberdayakan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta segenap sumber daya lainnya yang selaras dengan Visi POLTRAN; d. pelaksanaan tata kelola kelembagaan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi; e. pembentukan sikap moral, mental dan kesamaptaan peserta didik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul yang bertaqwa, mandiri dan cendikia, yang akan berperan dalam pengembangan kebijakan keselamatan tansportasi jalan; dan f. membina kehidupan akademik yang sehat, dan membina hubungan kerjasama dengan berbagai instansi terkait, termasuk alumni baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 11

(1) Tujuan POLTRAN menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang Keselamatan Transportasi Jalan yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi www.djpp.kemenkumham.go.id Keselamatan Transportasi Jalan, dan mempunyai jiwa kepemimpinan, serta pengabdian kepada Bangsa dan Negara. (2) Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), POLTRAN menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Vokasi di bidang keselamatan transportasi jalan; b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, simulator, sarana dan prasarana lainnya; d. pengelolaan keuangan dan administrasi umum, serta administrasi akademik dan ketarunaan; e. pengembangan sistem manajemen mutu; f. pelaksanaan pembinaan mental, moral dan kesamaptaan; dan g. pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 12

(1) Rencana Pengembangan Jangka Panjang POLTRAN memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) Tahun. (2) Rencana Strategis POLTRAN memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) Tahun. (3) Rencana Operasional atau Rencana Kerja Tahunan POLTRAN merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) Tahun. (4) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan peraturan Direktur POLTRAN.

BAB V

ORGAN POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

Pasal 13

Koreksi

Organisasi POLTRAN terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. Direktur dan Pembantu Direktur; b. Senat; c. Satuan Pemeriksa Intern; www.djpp.kemenkumham.go.id d. Dewan Penyantun; e. Dewan Pengawas; f. Perwakilan Manajemen Mutu; g. Jurusan; h. Kelompok Dosen dan Jabatan Fungsional Lain; i. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; j. Pusat Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaan; k. Divisi Pengembangan Usaha; l. Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan; m. Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum; n. Unit Penunjang; dan o. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

(1) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawasan Internal ditetapkan oleh Direktur POLTRAN. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Satuan Pengawasan Internal, diatur dengan Peraturan Ketua Satuan Pengawasan Internal.

Pasal 26

(1) Anggota Satuan Pengawasan Internal berjumlah 7 (tujuh) orang yang memiliki kemampuan/keahlian di bidang: a. akuntansi/keuangan; b. sumber daya manusia; c. manajemen asset; d. hukum; dan e. ketatalaksanaan. (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan Internal meliputi: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. berpendidikan paling rendah Sarjana Srata 1(S1); d. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Bangsa dan Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Ketua Satuan Pengawasan Internal.

Pasal 27

Dewan Penyantun merupakan bagian organ POLTRAN yang bertugas untuk mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan POLTRAN.

Pasal 28

Dewan Penyantun yang terdiri dari tokoh-tokoh Pemerintah, tokoh pendidikan dan tokoh-tokoh masyarakat, dibentuk untuk mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan POLTRAN dan diharapkan berperan aktif baik sendiri maupun dengan menggerakkan atau mengarahkan sumber daya masyarakat.

Pasal 29

(1) Dewan Penyantun terdiri dari: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (2) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh Anggota. (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur POLTRAN. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dengan peraturan Dewan Penyantun.

Pasal 30

Dewan Pengawas merupakan organisasi Badan Layanan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dewan Pengawas berkewajiban sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri yang berwenang di bidang keuangan, mengenai Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Anggaran, yang diusulkan oleh Direktur POLTRAN; b. melaporkan kepada Menteri dan Menteri yang berwenang di bidang keuangan, apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Badan Layanan Umum; c. mengikuti perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi Direktur POLTRAN; d. memberikan nasihat kepada Direktur POLTRAN dalam melaksanakan pengelolaan Badan Layanan Umum; dan e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Badan Layanan Umum kepada Direktur POLTRAN.

BAB 1

Direktur POLTRAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Direktur POLTRAN bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pembinaan taruna, pembinaan tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan administrasi POLTRAN, serta memelihara hubungan yang bermanfaat antara POLTRAN dengan lingkungannya. (2) Direktur POLTRAN selaku Pemimpin Badan Layanan Umum POLTRAN, berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Badan Layanan Umum POLTRAN. (3) Direktur POLTRAN berkewajiban menyiapkan rencana strategis bisnis Badan Layanan Umum POLTRAN, menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan, mengusulkan calon Kepala Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum, serta Kepala Seksi Administrasi Akademik dan Ketarunaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum POLTRAN.

Pasal 15

Organ Direktur sebagai pengelola pendidikan di POLTRAN terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Direktur dan Pembantu Direktur; b. Bagian; c. Jurusan; d. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 16

Pasal 17

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Direktur POLTRAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menggunakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. (2) POLTRAN dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Direktur POLTRAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur POLTRAN dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur POLTRAN. (2) Pembantu Direktur terdiri dari: a. Pembantu Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Pembantu Direktur Bidang Umum, Keuangan, Perencanaan dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan c. Pembantu Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 19

(1) Pembantu Direktur I merupakan tenaga dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Pembantu Direktur II merupakan tenaga dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan perencanaan, serta kerja sama. (3) Pembantu Direktur III merupakan tenaga dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan ketarunaan dan alumni.

BAB Ketiga

Senat

Pasal 20

Koreksi

Senat merupakan Badan Organ Normatif dan Perwakilan Tertinggi di POLTRAN.

Pasal 21

Koreksi

(1) Senat POLTRAN merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. memberi pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur POLTRAN; b. memberi pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Direktur POLTRAN; c. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; d. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun oleh Direktur POLTRAN mengenai hal-hal sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 1) kurikulum program studi; 2) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan 3) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik. e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Direktur POLTRAN; f. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas; g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Direktur POLTRAN; i. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; j. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; k. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; l. memberi pertimbangan pemberian, atau pencabutan gelar, dan penghargaan akademik; m. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Direktur POLTRAN. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur POLTRAN untuk ditindaklanjuti.

Pasal 22

(1) Senat POLTRAN dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat POLTRAN. (2) Anggota Senat terdiri dari: a. Direktur POLTRAN Ex Officio, yang bertindak sebagai Ketua Senat POLTRAN dan para Pembantu Direktur; b. para Ketua Jurusan; c. 2 (dua) orang wakil Dosen dari setiap jurusan; dan d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Penjaminan Mutu Internal, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Badan melalui usulan dari Direktur POLTRAN. (4) Senat terdiri dari: a. Ketua merangkap Anggota; b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Anggota. (5) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dijabat oleh Anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. (6) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja. (7) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat. (8) Masa Jabatan keanggotaan Senat POLTRAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk 1 (satu) periode selama 4 (empat) Tahun. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Ketua Senat.

Pasal 23

(1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua Senat Ex Officio Direktur POLTRAN untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) Tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Senat dapat membentuk Komisi dan Panitia Ad-Hoc untuk melancarkan tugas-tugasnya, dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Senat. (3) Jumlah, jenis, dan tugas Komisi dan Panitia Ad-Hoc ditetapkan oleh Sidang Pleno Senat sesuai dengan kebutuhan POLTRAN. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewajiban dan Hak Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur oleh Direktur POLTRAN.

BAB 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Koreksi

Senat merupakan Badan Organ Normatif dan Perwakilan Tertinggi di POLTRAN.

Pasal 21

Koreksi

(1) Senat POLTRAN merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. memberi pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur POLTRAN; b. memberi pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Direktur POLTRAN; c. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; d. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun oleh Direktur POLTRAN mengenai hal-hal sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 1) kurikulum program studi; 2) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan 3) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik. e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Direktur POLTRAN; f. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas; g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Direktur POLTRAN; i. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; j. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; k. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; l. memberi pertimbangan pemberian, atau pencabutan gelar, dan penghargaan akademik; m. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Direktur POLTRAN. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur POLTRAN untuk ditindaklanjuti.

Pasal 22

(1) Senat POLTRAN dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat POLTRAN. (2) Anggota Senat terdiri dari: a. Direktur POLTRAN Ex Officio, yang bertindak sebagai Ketua Senat POLTRAN dan para Pembantu Direktur; b. para Ketua Jurusan; c. 2 (dua) orang wakil Dosen dari setiap jurusan; dan d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Penjaminan Mutu Internal, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Badan melalui usulan dari Direktur POLTRAN. (4) Senat terdiri dari: a. Ketua merangkap Anggota; b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Anggota. (5) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dijabat oleh Anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. (6) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja. (7) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat. (8) Masa Jabatan keanggotaan Senat POLTRAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk 1 (satu) periode selama 4 (empat) Tahun. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Ketua Senat.

Pasal 23

(1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua Senat Ex Officio Direktur POLTRAN untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) Tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Senat dapat membentuk Komisi dan Panitia Ad-Hoc untuk melancarkan tugas-tugasnya, dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Senat. (3) Jumlah, jenis, dan tugas Komisi dan Panitia Ad-Hoc ditetapkan oleh Sidang Pleno Senat sesuai dengan kebutuhan POLTRAN. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewajiban dan Hak Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur oleh Direktur POLTRAN.

Pasal 24

(1) Sidang Senat POLTRAN terdiri dari Sidang Pleno, Sidang Komisi, Sidang Panitia Ad-Hoc, dengan Ketua-Ketua Komisi dan/atau Direktur Panitia Ad-Hoc. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Sidang Pleno Senat POLTRAN dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester. (3) Sidang Pleno Senat POLTRAN di luar jadual, dapat dilakukan apabila ada usul secara tertulis dari sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) Anggota Senat POLTRAN. (4) Sidang Senat POLTRAN dipimpin oleh Ketua Senat, dan bila berhalangan dapat digantikan oleh Sekretaris Senat. (5) Sidang Komisi dan Sidang Panitia Ad-Hoc masing-masing dipimpin oleh Ketua Komisi dan Ketua Panitia Ad-Hoc. (6) Sidang Pleno Senat sah atau memenuhi forum, apabila 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Senat hadir, atau apabila setelah ditunggu 15 (lima belas) menit hadir lebih dari 1/2 (satu per dua) Anggota Senat.

(1) Direktur merupakan organ POLTRAN yang menjalankan fungsi pengelolaan POLTRAN Untuk dan Atas Nama Menteri. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur POLTRAN mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun dan/atau MENETAPKAN Kebijakan Akademik; c. menyusun Norma Akademik dengan pertimbangan Senat; d. menyusun Kode Etik Sivitas Akademika dengan pertimbangan Senat; e. menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) Tahun POLTRAN; f. menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis 5 (lima) Tahun POLTRAN; g. menyusun dan/atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (Rencana Operasional) POLTRAN; h. mengelola Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan POLTRAN; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Direktur dan Pimpinan Unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik dengan memperhatikan pertimbangan Senat POLTRAN; k. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; www.djpp.kemenkumham.go.id m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan Peserta Didik; n. mengelola anggaran POLTRAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Akuntansi dan Keuangan, Kepersonaliaan, Kemahasiswaan, dan Kealumnian; p. menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan POLTRAN kepada Menteri; q. membina dan mengembangkan hubungan POLTRAN dengan alumni dan semua pemangku kepentingan; dan r. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Nomor pm-83 Tahun 2013 tentang STATUTA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

BAB I

BAB II

Pasal 2

BAB I

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kelima

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Keenam

Pasal 30

Pasal 31

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB Kesepuluh

BAB 1

BAB 2

BAB Kesebelas

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 2

BAB Keempat