PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-8 Tahun 2021 tentang PERHITUNGAN DAN TATA CARA PENETAPAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS

PERMEN Nomor pm-8 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. 2. Koordinator Wilayah Angkutan Udara Perintis adalah kepala unit penyelenggara bandar udara yang ditunjuk untuk mengoordinasikan penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis pada wilayah yang ditentukan. 3. Pelaksana Angkutan Udara Perintis adalah badan usaha Angkutan Udara atau pemegang izin kegiatan angkutan udara yang melayani Angkutan Udara Perintis melalui proses tender. 4. Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis adalah besaran nilai uang dalam bentuk tarif untuk penumpang pada rute Angkutan Udara Perintis yang ditetapkan. 5. Pajak adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. 6. Iuran Wajib Pesawat Udara adalah asuransi pertanggungan kecelakaan penumpang yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. 7. Waktu Tempuh adalah waktu yang dibutuhkan oleh pesawat udara untuk tiap penerbangan yang dihitung sejak pesawat udara meninggalkan tempat parkir pesawat (block off) sampai dengan melakukan parkir di apron (block on). 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerbangan. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

FORMULASI PERHITUNGAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 2

Koreksi

(1) Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis dihitung berdasarkan komponen: a. tarif Angkutan Udara Perintis; b. Pajak; dan c. Iuran Wajib Pesawat Udara. (2) Tarif Angkutan Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan untuk setiap penumpang berdasarkan hasil perkalian antara tarif dasar dan Waktu Tempuh. (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya operasi penerbangan Angkutan Udara Perintis penumpang ditambah keuntungan wajar. (4) Waktu Tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan berdasarkan perhitungan dari Koordinator Wilayah Angkutan Udara Perintis.

Pasal 3

Biaya operasi penerbangan Angkutan Udara Perintis penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas komponen: a. biaya langsung; dan b. biaya tidak langsung.

Pasal 4

(1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. biaya operasi langsung tetap; dan b. biaya operasi langsung variabel. (2) Biaya operasi langsung tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pesawat udara baik yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi, terdiri atas: a. biaya penyusutan atau sewa pesawat; b. biaya asuransi; c. biaya gaji tetap awak pesawat; d. biaya gaji tetap teknisi; dan e. biaya pelatihan awak pesawat dan teknisi. (3) Biaya operasi langsung variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pengoperasian pesawat udara, terdiri atas: a. biaya pelumas; b. biaya bahan bakar minyak; c. biaya tunjangan awak pesawat dan teknisi; d. biaya pemeliharaan pesawat udara; e. biaya jasa kebandarudaraan; f. biaya jasa navigasi penerbangan; g. biaya jasa pelayanan pesawat di darat; dan h. biaya jasa boga penerbangan jika disediakan.

Pasal 5

(1) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan biaya yang terjadi atau timbul untuk menunjang kegiatan badan usaha angkutan udara niaga yang tidak berhubungan atau berkaitan secara langsung dengan operasional pesawat udara, yang terdiri atas: a. biaya organisasi; dan b. biaya pemasaran atau penjualan. (2) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Formulasi dan tata cara perhitungan biaya operasi penerbangan Angkutan Udara Perintis penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 7

Koreksi

(1) Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal. (2) Dalam mengusulkan besaran Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis, Direktur Jenderal harus mempertimbangkan: a. produk domestik regional bruto; dan b. daya beli masyarakat. (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan/atau Koordinator Wilayah Angkutan Udara Perintis. (4) Usulan besaran Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan melampirkan: a. rincian perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis; dan b. justifikasi perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis.

Pasal 8

Dalam hal Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis pada tahun pelaksanaan penerbangan belum ditetapkan oleh Menteri, tarif yang diterapkan menggunakan Tarif Angkutan Udara Perintis yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 9

(1) Dalam hal terdapat rute baru pada tahun pelaksanaan penerbangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis. (2) Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sementara sampai dengan ditetapkannya Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis oleh Menteri.

Pasal 10

Besaran Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipublikasikan oleh Koordinator Wilayah Angkutan Udara Perintis dan Pelaksana Angkutan Udara Perintis kepada konsumen melalui media publikasi.

Pasal 11

Pelaksana Angkutan Udara Perintis harus mencantumkan perincian komponen Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) serta besaran biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara dalam tiket Angkutan Udara Perintis.

Pasal 12

(1) Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis untuk bayi (infant) yang berusia kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak menempati tempat duduk sendiri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif dewasa. (2) Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis untuk anak yang berusia paling rendah 2 (dua) tahun berlaku tarif dewasa dan menempati tempat duduk sendiri.

Peraturan Menteri Nomor pm-8 Tahun 2021 tentang PERHITUNGAN DAN TATA CARA PENETAPAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14