PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-73 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN

PERMEN Nomor pm-73 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran merupakan unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (2) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Susunan organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, terdiri atas: a. Subbagian Keuangan dan Tata Usaha; b. Seksi Kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran; c. Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran; d. Satuan Pemeriksaan Intern; e. Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hukum, hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, pengelolaan barang milik negara, tata usaha dan rumah tangga. (2) Seksi Kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan penyiapan sertifikasi kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran. (3) Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pelaksanaan pemeriksaan dan penyiapan sertifikasi lingkungan kerja pelayaran.

Pasal 6

(1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Pemeriksaan Intern. (3) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

Pasal 7

(1) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. (2) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama. (3) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, kemitraan dan kerja sama. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama berkoordinasi dengan Seksi Kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran serta Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional. (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (5) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 11

Koreksi

(1) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 12

(1) Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian fungsi dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

Pasal 14

Setiap unsur di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dalam melaksanakan tugas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Peraturan Menteri Nomor pm-73 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26