PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-7 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 160 TAHUN 2015 TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA ANGKUTAN UDARA NIAGA

PERMEN Nomor pm-7 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pesawat udara kategori transport dan kategori normal atau komuter untuk angkutan udara penumpang yang didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di wilayah Republik INDONESIA, paling lama berusia 10 (sepuluh) tahun. (2) Pesawat udara untuk angkutan udara khusus kargo (freighter) yang didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di wilayah Republik INDONESIA, paling lama berusia 25 (dua puluh lima) tahun. (3) Pesawat udara yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di wilayah Republik INDONESIA. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pesawat udara kategori transport atau normal atau komuter untuk angkutan udara penumpang, paling lama berusia 30 (tiga puluh) tahun. (2) Pesawat udara untuk angkutan udara khusus kargo (freighter) yang beroperasi di wilayah Republik INDONESIA, paling lama berusia 40 (empat puluh) tahun. (3) Pesawat udara kategori transport atau normal atau komuter untuk angkutan udara penumpang atau angkutan udara khusus kargo (freighter) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat dioperasikan di wilayah Republik INDONESIA.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA