PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-68 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI

PERMEN Nomor pm-68 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan keretaapi. 3. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian Umum. 4. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. 5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 6. Badan usaha Penyelenggara Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Keretaapi Pelayanan Kelas Ekonomi adalah penyelenggara sarana perkeretaapian yang telah ditetapkan atau mendapat penugasan dari Menteri. 7. Kewajiban Pelayanan Public (Public Service Obligation) adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau. 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan. 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain pengguna APBN/APBD. 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 13. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkeretaapian. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

Peraturan Menteri Nomor pm-68 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19