Peraturan Menteri Nomor pm-62 Tahun 2021 tentang PERATURA...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 2. Pesawat Terbang adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. 3. Helikopter adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin. 4. Tiltrotors adalah kelas pesawat yang mampu melakukan take-off dan landing secara vertikal, dalam kategori powered-lift, dengan rotor dipasang pada atau dekat ujung sayap dengan pitch yang bervariasi dari konfigurasi yang mendekati vertikal hingga mendekati horisontal relative terhadap sayap dan fuselage. 5. Pesawat Subsonik adalah pesawat terbang yang tidak mampu untuk terbang melebihi kecepatan Mach 1. 6. Pesawat Supersonik adalah pesawat terbang yang mampu untuk terbang melebihi kecepatan Mach 1. 7. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe Pesawat Udara dan kondisi aman untuk beroperasi. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 10. Direktur adalah Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai ketentuan standar dan pelaksanaan pengujian batas kebisingan Pesawat Udara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pemenuhan standar kelaikudaraan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Ketentuan standar dan pelaksanaan pengujian batas kebisingan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk pengajuan sertifikat. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. sertifikat tipe dan perubahannya, sertifikat kelaikudaraan standar, untuk Pesawat Subsonik kategori transport dan untuk pesawat jet subsonik kategori apapun; b. sertifikat tipe dan perubahannya, sertifikat kelaikudaraan standar dan sertifikat kelaikudaraan kategori terbatas, untuk propeller driven dan kategori komuter dengan propeller driven; c. sertifikat tipe dan perubahannya dan sertifikat kelaikudaraan standar, untuk pesawat terbang concorde; d. sertifikat tipe dan perubahannya, untuk helikopter; atau e. sertifikat tipe dan perubahannya dan sertifikat kelaikudaraan standar, untuk Tiltrotors. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan terhadap pesawat terbang yang dirancang untuk kegiatan: a. pertanian; atau b. pemadaman kebakaran. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikecualikan terhadap helikopter yang didesain khusus untuk: a. pertanian; b. pemadaman kebakaran; atau c. membawa beban eksternal.

Pasal 4

Koreksi

Ketentuan Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan sertifikasi produk dan bagian-bagiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21.

Pasal 5

Koreksi

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. standar kebisingan pesawat kategori transport dan pesawat jet; b. standar kebisingan pesawat supersonik; c. standar kebisingan pesawat kategori propeller driven dan kategori komuter propeller driven; d. standar kebisingan helikopter; e. standar kebisingan Tiltrotors: dan f. dokumentasi, batasan operasional dan informasi.

Pasal 6

Koreksi

Ketentuan mengenai standar dan prosedur pengujian kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Koreksi

Pesawat Udara yang tidak memenuhi standar kebisingan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, tidak dikeluarkan sertifikat tipe dan Kelaikudaraan pesawat udara.

Pasal 8

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulation Part 36 Amandment 1) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type and Airworthiness Certification) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulation Part 36 Amandment 1) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type and Airworthiness Certification) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1094), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2021 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO

Peraturan Menteri Nomor pm-62 Tahun 2021 tentang PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 36 TENTANG STANDAR KEBISINGAN UNTUK SERTIFIKASI TIPE DAN KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9