PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-61 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

PERMEN Nomor pm-61 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 3

Angkutan Sungai dan Danau meliputi kegiatan: a. Angkutan Sungai dan Danau di dalam negeri; b. Angkutan Sungai dan Danau antara negara Republik INDONESIA dengan negara tetangga; c. Angkutan Sungai dan Danau untuk Kepentingan Sendiri; d. Angkutan Sungai dan Danau untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil;dan e. Angkutan Sungai dan DanauTujuan Tertentu.

Pasal 4

BAB Kedua

Angkutan Sungai dan Danau di Dalam Negeri

Pasal 5

Koreksi

Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan dengan menggunakan: a. Trayek Tetap dan Teratur; dan b. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur

Pasal 6

Koreksi

(1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau di dalam negeri yang melayani Trayek Tetap dan Teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dalam JaringanTrayek. (2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. trayek yang dilayani; dan b. jarak trayek. (3) Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk seluruh wilayah Republik INDONESIA, digambarkan dalam peta jaringandan diumumkan oleh Menteri. (4) Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi. (5) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Menteri, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau antar provinsi; b. gubernur, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau antar kabupaten/kota dalam provinsi; dan c. bupati/wali kota, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau dalam kabupaten/kota. (6) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam MENETAPKAN Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5)harus mempertimbangkan: a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan b. keterpaduan intra dan antar moda transportasi. (7) Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah memenuhi persyaratan: a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional; b. adanya kebutuhan angkutan dengan disertakan kajian; c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau; d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan e. potensi perekonomian daerah. (8) Menteri dalam melaksanakan penetapan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berfungsi untuk menghubungkan simpul: a. antar pelabuhan sungai; b. antar pelabuhan sungai dengan pelabuhan laut yang berada dalam satu alur-pelayaran; atau c. antar pelabuhan danau. (2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. trayek utama; dan b. trayek cabang.

Pasal 8

(1) Trayek utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) huruf a menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai Pusat Penyebaran. (2) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghubungan antar pelabuhan sungai dan pelabuhan laut dalam satu alur-pelayaran yang berfungsi sebagai Pusat Penyebaran. (3) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. Mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan pada Trayek Angkutan Sungai dan Danau; dan b. melayani angkutan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagaiPusat Penyebaran dengan ciri-ciri melakukan pelayanan ulang alik secara tetap.

Pasal 9

(1) Trayek cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai Pusat Penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai Pusat Penyebaran atau antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagai Pusat Penyebaran. (2) Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. Mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan pada Trayek Angkutan Sungai dan Danau; dan b. melayani angkutan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai Pusat Penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai Pusat Penyebaran atau antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagai Pusat Penyebaran, dengan ciri-ciri melakukan pelayanan ulang alik secara tetap.

BAB 1

Trayek Tetap dan Teratur

Pasal 6

Koreksi

(1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau di dalam negeri yang melayani Trayek Tetap dan Teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dalam JaringanTrayek. (2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. trayek yang dilayani; dan b. jarak trayek. (3) Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk seluruh wilayah Republik INDONESIA, digambarkan dalam peta jaringandan diumumkan oleh Menteri. (4) Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi. (5) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Menteri, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau antar provinsi; b. gubernur, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau antar kabupaten/kota dalam provinsi; dan c. bupati/wali kota, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau dalam kabupaten/kota. (6) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam MENETAPKAN Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5)harus mempertimbangkan: a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan b. keterpaduan intra dan antar moda transportasi. (7) Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah memenuhi persyaratan: a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional; b. adanya kebutuhan angkutan dengan disertakan kajian; c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau; d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan e. potensi perekonomian daerah. (8) Menteri dalam melaksanakan penetapan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berfungsi untuk menghubungkan simpul: a. antar pelabuhan sungai; b. antar pelabuhan sungai dengan pelabuhan laut yang berada dalam satu alur-pelayaran; atau c. antar pelabuhan danau. (2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. trayek utama; dan b. trayek cabang.

Pasal 8

(1) Trayek utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) huruf a menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai Pusat Penyebaran. (2) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghubungan antar pelabuhan sungai dan pelabuhan laut dalam satu alur-pelayaran yang berfungsi sebagai Pusat Penyebaran. (3) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. Mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan pada Trayek Angkutan Sungai dan Danau; dan b. melayani angkutan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagaiPusat Penyebaran dengan ciri-ciri melakukan pelayanan ulang alik secara tetap.

Pasal 9

(1) Trayek cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai Pusat Penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai Pusat Penyebaran atau antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagai Pusat Penyebaran. (2) Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. Mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan pada Trayek Angkutan Sungai dan Danau; dan b. melayani angkutan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai Pusat Penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai Pusat Penyebaran atau antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagai Pusat Penyebaran, dengan ciri-ciri melakukan pelayanan ulang alik secara tetap.

Pasal 10

Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau di dalam negeri yang melayani Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan dengan kriteria: a. pelayanan angkutan dari dan ke tempat tujuan; b. tidak berjadwal; dan c. dilaksanakan berdasarkan sistem sewa/chartersesuai kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau berbasis online.

BAB 1

Angkutan Sungai dan Danau Perintis

Pasal 15

Koreksi

(1) Kegiatan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan untuk: a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju; b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan Angkutan Sungai dan Danau. (2) Kegiatan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria: a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang beroperasi secara tetap dan teratur; b. secara komersial belum menguntungkan atau pendapatan yang diperoleh belum menutupi biaya operasional; atau c. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih rendah. (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau perintis juga ditentukan berdasarkankriteria: a. kebutuhan, kemudahan, dan kecepatan aksesibilitas transportasi belum terpenuhi; b. kemauan dayabeli (willingness to pay) masyarakat rendah;dan/atau c. faktor muatan rata-rata kapal kurang dari 60% (enam puluh persen) per tahun.

Pasal 16

(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan untuk: a. menjamin kesinambungan pelayanan angkutan di perairan; b. membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan angkutan di perairan; dan c. memperlancar arus mobilisasi penumpang dan barang. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan kompensasi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

Pasal 17

(1) Kegiatan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15dan Pasal 16 diberikan Subsidi atau kompensasi. (2) Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan Angkutan Sungai dan Danau. (3) Perusahaan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib: a. memiliki Trayek Angkutan Sungai dan Danau; b. memiliki dan memenuhi SPM; dan c. memiliki atau menguasai kapal.

Pasal 18

(1) Pemberian Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk pemberian atau pencabutan Subsidi atau kompensasi. (3) Tata cara pedoman pemberian Subsidi atau kompensasi kegiatan Angkutan Sungai dan Danau perintis tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan monitoring dan evaluasi. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi Subsidi atau kompensasi. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melanjutkan atau menghentikan Trayek Angkutan Sungai dan Danau perintis.

BAB 2

Penugasan

Pasal 16

Koreksi

(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan untuk: a. menjamin kesinambungan pelayanan angkutan di perairan; b. membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan angkutan di perairan; dan c. memperlancar arus mobilisasi penumpang dan barang. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan kompensasi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

Pasal 17

(1) Kegiatan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15dan Pasal 16 diberikan Subsidi atau kompensasi. (2) Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan Angkutan Sungai dan Danau. (3) Perusahaan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib: a. memiliki Trayek Angkutan Sungai dan Danau; b. memiliki dan memenuhi SPM; dan c. memiliki atau menguasai kapal.

Pasal 18

(1) Pemberian Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk pemberian atau pencabutan Subsidi atau kompensasi. (3) Tata cara pedoman pemberian Subsidi atau kompensasi kegiatan Angkutan Sungai dan Danau perintis tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan monitoring dan evaluasi. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi Subsidi atau kompensasi. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melanjutkan atau menghentikan Trayek Angkutan Sungai dan Danau perintis.

BAB Keenam

Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu

Pasal 20

Koreksi

(1) Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. (2) Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi ketentuan penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dari Direktur Jenderal; dan b. memiliki atau menguasai kapal.

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan Subsidi atau kompensasi kepada perusahaan Angkutan Sungai dan Danau yang menyediakan kapal sesuai dengan kondisi layanan. (2) Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tujuan: a. stimulus pengembangan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi; b. meningkatkan minat penggunaan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu; dan c. kemudahan mobilitas dan aksesibilitas dari dan menuju daerah tujuan tertentu. (4) Pemberian Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dengan direksi atau yang dikuasakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Perusahaan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21dapat diberi Subsidi atau kompensasi melalui proses: a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Angkutan Sungai dan Danau; atau b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Angkutan Sungai dan Danau dengan prinsip penugasan. (2) Badan usaha Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan: a. tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan Angkutan Sungai dan Danau; b. tidak cukup waktu untuk melakukan pelelangan; atau c. kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota. (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

Kegiatan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditentukan berdasarkan kriteria: a. kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus,atau kawasan pariwisata yang belum berkembang; b. secara komersial belum menguntungkan atau pendapatan yang diperoleh belum menutupi biaya operasional; c. kemudahan dan aksesibilitas di kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus,atau kawasan pariwisata belum terpenuhi;dan/atau d. faktor muat kurang dari 60% (enam puluh persen) per tahun.

BAB III

PERSETUJUAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 24

Koreksi

(1) Orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau wajib memiliki persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. perseroan terbatas; atau d. koperasi. (3) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Pasal 25

(1) Persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberikan oleh: a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau antarprovinsi dan/atau antarnegara; b. gubernur, untuk pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan; c. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, untuk pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau d. bupati/walikota, untuk pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. (2) Menteri dalam melaksanakan pemberian persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal, gubernur, ataubupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (4) Penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan disertai alasan penolakan. (5) Pemberian persetujuan dan penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 26

Orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang menyelenggarakan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat mengembangkan usaha dan/atau membuka cabang/perwakilan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki atau menguasai kantor cabang/perwakilan yang dibuktikan dengan surat pernyataan; b. menunjuk penanggung jawab cabang/perwakilan yang mewakili pengusaha/badan usaha; dan c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai domisili cabang/yang mewakili pengusaha/badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 27

Pemberian persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

Pasal 30

Koreksi

(1) Orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau wajib: a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal sungai dan danau; b. memiliki dan memenuhi SPM; c. memiliki spesifikasi teknis kapal sungai dan danau sesuai dengan fasilitas pelabuhan atau halte yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau pada trayek yang dilayani; d. memiliki dan/atau mempekerjakan Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk Kapal Angkutan Sungai dan Danau; dan e. mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama kapal yang mudah dibaca dan ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal. (2) Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan: a. memiliki sertifikasi kompetensi; b. memakai pakaian seragam disertai identitas; c. tidak mengkonsumsi alkohol, obat bius, narkotika, psikotropika dan zat adiktif atau obat lain yang dapat mempengaruhi pelayanan dalam pelayaran; dan d. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Awak Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ukuran, bentuk, tulisan identitas perusahaan/pemilik, dan nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

(1) Untuk menjamin kepastian jadwal perjalanan kapal bagi pengguna jasa angkutan penumpang dan angkutan barang, penyelenggara pelabuhan sungai dan danau serta orang perseorangan warga dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau wajib mengumumkan jadwal perjalanan kapal. (2) Dalam hal orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak dapat mengumumkan jadwal perjalanan kapal, harus melaporkan secara tertulis beserta alasannya kepada penyelenggara pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 32

(1) Orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang melakukan kegiatan AngkutanSungai dan Danau harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. (2) Orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 33

(1) Orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang melakukan kegiatan AngkutanSungai dan Danau bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapal Angkutan Sungai dan Danau. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; b. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau c. kerugian pihak ketiga.

Pasal 34

Orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Pasal35 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menugaskan perusahaan Angkutan Sungai dan Danau dan/atau meminta bantuan potensi lain untuk melayani kegiatan Angkutan Sungai dan Danau dalam keadaan tertentu. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam; b. kerusuhan; c. huru-hara; dan d. kepentingan umum yang mendesak. (3) Potensi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kapal Tentara Nasional INDONESIA; b. kapal Kepolisian Negara Republik INDONESIA; c. kapal angkutan laut dan angkutan penyeberangan; dan d. kapal pencarian dan pertolongan.

BAB VII

TATA CARA PENGANGKUTAN

Pasal 38

Koreksi

(1) Setiap orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usahayang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau wajib memenuhi ketentuan tata cara pengangkutan. (2) Tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. penumpang; b. Barang; c. kendaraan; dan d. hewan dan/atau tumbuhan. (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tercatat dalam manifes dan mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tiket. (4) Setiap penumpang dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c wajib memiliki tiket. (5) Pencatatan manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawasi oleh petugas pelabuhan sesuai dengan trayek yang dilayani dan merupakan persyaratan dalam pembuatan surat pernyataan Nakhoda sebelum kapal berlayar.

Pasal 39

Ketentuan tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi: a. menaikkan dan menurunkan penumpang, Barang, hewan,dan/atau kendaraan wajib dilakukan di pelabuhan dan/atau halte; b. menaikkan dan menurunkan penumpang, Barang, hewan,dan/atau kendaraan harus dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan tata cara pemuatan di kapal; dan c. menaikkan dan menurunkan penumpang, Barang, hewan,dan/atau kendaraan, kapal harus dalam keadaan berhenti sehingga tidak membahayakan penumpang, Barang dan/atau hewan yang diangkut.

Pasal 40

(1) Pengangkutan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. tersedia fasilitas untuk menaikkan dan menurunkan penumpang; dan b. dilayani dengan kapal yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal dan SPM. (2) Kegiatan pengangkutan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses: a. penumpang yang telah memiliki tiket; b. menaikkan dan menurunkan penumpang dilakukan di pelabuhan dan/atau halte; c. penumpang harus berada di ruang penumpang dan tidak berada pada lokasi yang membahayakan keselamatan; d. penumpang wajib memakai life jacket selama kapal berlayar; dan e. penumpang dilarang lompat-lompat di atas kapal selama kapal berlayar.

Pasal 41

(1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi: a. Barang Umum; b. Barang Khusus; dan/atau c. Bahan Berbahaya. (2) Barang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a. kayu gelondongan; b. barang curah; dan c. rel. (3) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa: a. bahan cair; b. bahan padat; dan c. bahan gas. (4) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan sebagai berikut: a. bahan atau barang peledak (explosive); b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (compressed gases, liquified, or dissolved under pressure); c. cairan mudah menyala atau terbakar (flammable liquids); d. bahan atau Barang padat mudah menyala atau terbakar (flammable solids); e. bahan atau Barang pengoksidasi (oxidizing substances); f. bahan atau Barang beracun dan mudah menular (toxic and infectious substances); g. bahan atau Barang radioaktif (radioactive material); h. bahan atau Barang perusak (corrosive substances); dan i. berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya (miscellaneous dangerous substances).

Pasal 42

Pengangkutan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c harus memenuhi ketentuan: a. kendaraan yang telah memiliki tiket; b. penempatan kendaraan tidak mengganggu aksesibilitas keluar masuk penumpang; dan c. penempatan kendaraan diaturdengan tidak mengganggu stabilitas kapal.

Pasal 43

(1) Pengangkutan terhadap hewan dan/atau tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d dilakukan dengan ketentuan: a. dilayanidengan kapal pengangkut hewan dan/atau tumbuhan yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan; dan b. apabila tidak tersedianya fasilitas kapal pengangkut hewan dan/atau tumbuhan, dapat diangkut dengan kapal lain yang memiliki fasilitas untuk hewan dan/atau tumbuhan dengan memenuhi ketentuan karantina. (2) Kegiatan pengangkutan terhadap hewan dan/atau tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses: a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas; dan b. pemuatan hewan di dalam kapal harus ditata dengan baik sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu stabilitas kapal.

Pasal 44

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

Koreksi

(1) Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34, Pasal 38, dan/atau Pasal 47 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau; dan/atau c. pencabutan perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Dalam hal orang perseorangan atau badan usaha tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau. (3) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender. (4) Dalam hal orang perseorangan atau badan usaha tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau.

Pasal 54

(1) Perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau dapat langsung dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan. (2) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal orang perseorangan atau badan usaha melakukan pelanggaran berupa: a. mengoperasikan kapal tidak sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan; b. tidak memenuhi kewajiban kepemilikan kapal; c. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; d. memperoleh perizinan berusaha dan trayek dengan cara tidak sah;atau e. melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup.

Pengangkutan terhadap Barang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. tersedia fasilitas untuk memuat dan membongkar Barang; b. dilayani dengan kapal yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal; dan c. pemuatan Barang Umum di dalam kapal harus ditata sehingga tidak membahayakan muatan dan kapal. Pasal45 Pengangkutan Barang Khusus dan/atau Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (1) huruf bdan huruf c dilakukan dengan menggunakan kapal yang dirancang khusus dan memenuhi persyaratan: a. penanganan bongkar muat, penumpukan, dan penyimpanan selama berada di kapal serta pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; b. keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan standar nasional maupun internasional, bagi kapal khusus pengangkut Bahan Berbahaya;dan c. pemberian tanda tertentu sesuai dengan Bahan Berbahaya yang diangkut. Pasal46 (1) Pengangkutan Barang Khusus dan/atau Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus memenuhi ketentuan: a. tersedia tempat dan fasilitas peralatan memuat dan membongkar Barang; b. mempunyai dokumen Barang Bahan Berbahaya dari instansi yang berwenang; c. menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan teknis kelaikanlautan kapal sesuai dengan jenis Barang yang diangkut; d. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan Barang yang akan diangkut; e. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas; f. pemuatan Barang dalam ruang muatan kapal harus disusun sehingga beban muatan dapat merata secara proporsional untuk menjamin stabilitas kapal; dan g. tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. (2) Pengangkutan Barang Khusus dan/atau Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara dihanyutkan, ditarik/dihela, digandeng, atau didorong sesuai dengan jenis Barang yang diangkut. (3) Tata cara pengangkutanBarang Khusus dan/atau Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm-61 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

Pasal 15

BAB 1

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keenam

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB III

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VI

Pasal 36