PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-57 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT

PERMEN Nomor pm-57 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 46

(1) Permohonan penetapan Rencana Induk Pelabuhan pada Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diajukan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. rekomendasi dari gubernur dan bupati/wali kota mengenai kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan b. hasil kajian Rencana Induk Pelabuhan. (2) Dalam mengajukan permohonan penetapan Rencana Induk Pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah berkoordinasi dengan Syahbandar di pelabuhan setempat terkait aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penelitian terhadap usulan penetapan Rencana Induk Pelabuhan yang disampaikan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah dengan memperhatikan aspek: a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan; e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal. (4) Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) persyaratan belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah untuk melengkapi persyaratan. (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi. (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian pemenuhan persyaratan terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi dan penelitian kepada Menteri. (8) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan terpenuhi, Menteri MENETAPKAN Rencana Induk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima dari Direktur Jenderal. 10. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan oleh: a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/wali kota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; b. gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan Regional setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/wali kota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau c. bupati/wali kota untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal serta pelabuhan sungai dan danau. (2) Permohonan penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. Rencana Induk Pelabuhan yang bersangkutan; b. rekomendasi gubernur dan bupati/wali kota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; c. rekomendasi pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran; d. hasil kajian terhadap batas DLKr dan DLKp yang diusulkan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah; dan e. peta yang dilengkapi dengan batas-batas DLKr dan DLKp, luas lahan daratan, luas perairan, titik koordinat geografis yang digunakan sebagai batas-batas DLKr dan DLKp. (3) Dalam hal pelabuhan yang telah memiliki batas DLKr dan DLKp sebelum peraturan menteri ini ditetapkan, batas DLKr dan DLKp harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penelitian pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah untuk melengkapi persyaratan. (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan dilengkapi. (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian pemenuhan persyaratan terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi dan penelitian kepada Menteri. (8) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan terpenuhi, Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja MENETAPKAN batas- batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul. 13. Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

(1) Penetapan Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Tatanan Kepelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional; b. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang, barang, dan kendaraan dari dan ke luar negeri; c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional berupa meningkatnya kerjasama antara perusahaan angkutan laut nasional dengan perusahaan angkutan laut asing dalam rangka melayani permintaan angkutan laut dari dan ke luar negeri; d. pengembangan ekonomi nasional yang telah meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan nasional yang memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang makin baik; dan e. kepentingan nasional lainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya. (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas permohonan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi persyaratan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format contoh 13 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Persyaratan penetapan Pelabuhan yang terbuka bagi luar negeri meliputi: a. aspek administrasi: 1. rekomendasi dari gubernur, bupati/ wali kota; 2. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran di Pelabuhan; 3. rekomendasi dari instansi terkait di wilayah setempat yang meliputi: a) syahbandar; b) karantina; c) bea dan cukai; dan d) imigrasi; dan 4. memenuhi standar International Ship and Port Safety Code; b. aspek ekonomi: 1. menunjang industri tertentu; 2. arus barang minimal 10.000 (sepuluh ribu) ton/tahun; dan 3. arus barang ekspor/impor minimal 50.000 (lima puluh ribu) ton/tahun; c. aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran: 1. kedalaman perairan minimal -6 (minus enam) meter LWS; 2. luas kolam cukup untuk olah gerak kapal; 3. sarana bantu navigasi-pelayaran; 4. fasilitas telekomunikasi pelayaran yang memadai; 5. prasarana, sarana dan sumber daya manusia pandu bagi Pelabuhan yang perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; dan 6. kapal patroli apabila dibutuhkan; d. aspek teknis fasilitas Kepelabuhanan: 1. dermaga beton permanen minimal 1 (satu) tambatan; 2. tempat penyimpanan berupa gudang tertutup, lapangan penumpukan, silo dan sebagainya; 3. peralatan bongkar muat; 4. peralatan pencegah kebakaran; dan 5. fasilitas pencegahan pencemaran berupa oil boom, skimmer, sorben, dispersant dan temporary storage; e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan f. informasi tentang jenis komoditas khusus yang akan dilayani. (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, Menteri MENETAPKAN Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan serta menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan. 27. Di antara pasal 113 dan pasal 114 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 113A sehingga berbunyi sebagai berikut: