PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-52 Tahun 2021 tentang TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

PERMEN Nomor pm-52 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. 3. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 4. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 6. Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu perusahaan. 7. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 8. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. 9. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. 10. Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat adalah tim yang terdiri dari Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 11. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. 12. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan. 13. Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 14. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 15. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. 16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

BAB II

TERMINAL KHUSUS

Pasal 6

Koreksi

(1) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1): a. ditetapkan menjadi bagian dari Pelabuhan terdekat; b. wajib memiliki DLKr dan DLKp tertentu; dan c. ditempatkan instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. (2) DLKr dan DLKp tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk: a. lapangan penumpukan; b. tempat kegiatan bongkar muat; c. alur-pelayaran dan perlintasan kapal; d. olah gerak kapal; e. keperluan darurat; dan f. tempat labuh kapal. (3) DLKr dan DLKp tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan pertimbangan: a. luasan penggunaan wilayah perairan sesuai dengan kebutuhan operasional Terminal; dan/atau b. keberadaan Terminal atau dermaga di sekitarnya.

Pasal 7

(1) Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Khusus diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (2) Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pemegang Perizinan Berusaha: a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Khusus diberikan; b. tidak dapat menyelesaikan pembangunan Terminal Khusus sebagaimana yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha pembangunan; dan/atau c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko. (3) Pencabutan Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja. (4) Apabila telah dilakukan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Khusus tidak melakukan perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Khusus dibekukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Setelah jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan pemegang Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Khusus tidak melakukan perbaikan, Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Khusus dicabut.

Pasal 8

(1) Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Khusus hanya dapat dialihkan apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain. (2) Pengalihan Usaha Pokok Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pengalihan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan penyesuaian Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Khusus berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga pada perubahan data Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Khusus.

Pasal 9

(1) Dalam keadaan tertentu, penggunaan Terminal Khusus selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga dapat untuk melayani kepentingan umum dengan izin dari Menteri. (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pemberian izin penggunaan Terminal Khusus sementara untuk melayani kepentingan umum kepada Direktur Jenderal. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Pelabuhan Laut; atau b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat Pelabuhan Laut dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai atau Pelabuhan Laut terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang. (4) Izin penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di Terminal Khusus tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 10

(1) Permohonan izin penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, diajukan oleh Penyelenggara Pelabuhan terdekat. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. keputusan kondisi darurat dari instansi yang berwenang; b. rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan mengenai fasilitas yang tersedia pada Terminal Khusus dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian Terminal Khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum; dan c. prosedur tetap pengoperasian Terminal Khusus yang akan dilaksanakan untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut. (3) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal dapat memberikan izin penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum. (5) Izin penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diajukan perpanjangan dengan syarat sebagai berikut: a. hasil evaluasi dari Penyelenggara Pelabuhan masih terdapat kebutuhan untuk mengatasi keadaan darurat; dan b. keputusan perpanjangan kondisi darurat dari instansi yang berwenang. (6) Direktur Jenderal melaporkan penetapan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri secara berkala.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Terminal Khusus yang diberikan izin untuk melayani kepentingan umum hanya bersifat sementara. (2) Terminal Khusus yang diberikan izin untuk melayani kepentingan umum, pelayanan jasa kepelabuhanan untuk barang umum berlaku ketentuan tarif sesuai dengan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Pelabuhan terdekat yang dituangkan dalam perjanjian antara Penyelenggara Pelabuhan dengan pengelola Terminal Khusus. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. kewajiban Penyelenggara Pelabuhan, antara lain: 1. menjamin keamanan dan ketertiban pelayaran di Terminal Khusus; dan 2. menjamin kelancaran arus barang, b. hak Penyelenggara Pelabuhan, antara lain: 1. mengatur lalu lintas kapal keluar masuk Terminal Khusus melalui pemanduan kapal; dan 2. pengenaan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, c. kewajiban pengelola Terminal Khusus, antara lain: 1. menyediakan dermaga untuk bertambat dan/atau fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan; dan 2. menyediakan alat bongkar muat barang, d. hak pengelola Terminal Khusus, antara lain: 1. mendapatkan jaminan kelancaran arus barang; dan 2. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 13

(1) Pengoperasian Terminal Khusus dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang. (2) Pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasiannya secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. (3) Peningkatan pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut.

Pasal 14

(1) Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Khusus diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Khusus dapat dicabut apabila pemegang Perizinan Berusaha: a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko; atau b. menggunakan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (3) Pencabutan Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja. (4) Apabila telah dilakukan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Khusus tidak melakukan perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Khusus dibekukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Setelah jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan pemegang Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Khusus tidak melakukan perbaikan, Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Khusus dicabut.

Pasal 15

Perizinan Berusaha pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila Pengelola Terminal Khusus yang bersangkutan: a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau b. memperoleh Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Khusus dengan cara tidak sah.

Pasal 16

(1) Untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, Terminal Khusus yang dibangun dan dioperasikan untuk menunjang kegiatan usaha yang hasil produksinya untuk diekspor dapat ditetapkan sebagai Terminal Khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. (2) Penetapan Terminal Khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan: a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional; b. kepentingan perdagangan internasional; c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional; d. posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran internasional; e. Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang diwujudkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional; f. fasilitas Terminal Khusus; g. keamanan dan kedaulatan negara; dan h. kepentingan nasional lainnya.

BAB III

TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Pasal 17

Koreksi

(1) Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari: a. Menteri, bagi Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan utama dan pengumpul; b. gubernur, bagi Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan regional; dan c. bupati/walikota, bagi Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan lokal. (2) Dalam pemberian pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. (3) Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan b. Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

Pasal 18

(1) Dalam keadaan tertentu, penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga dapat untuk melayani kepentingan umum setelah mendapat penetapan dari Menteri. (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan penetapan penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum kepada Direktur Jenderal. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Pelabuhan; atau b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat Pelabuhan dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai atau Pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang. (4) Penetapan penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. pernyataan dari Penyelenggara Pelabuhan bahwa Pelabuhan yang ada tidak dapat melayani jasa Kepelabuhanan karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia; b. kemampuan dermaga dan fasilitas lain yang dimiliki oleh Terminal untuk Kepentingan Sendiri dapat memenuhi permintaan jasa Kepelabuhanan; c. pernyataan mengenai rencana kegiatan yang dinilai dari aspek keamanan, ketertiban dan keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat; d. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa Kepelabuhanan; e. pungutan tarif jasa Kepelabuhanan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan; dan f. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang bersangkutan. (5) Direktur Jenderal melaporkan penetapan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri secara berkala.

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

(1) Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang diberikan izin untuk melayani kepentingan umum hanya bersifat sementara. (2) Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang ditetapkan untuk melayani kepentingan umum, pelayanan jasa kepelabuhanan untuk barang umum berlaku ketentuan tarif sesuai dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Pelabuhan setempat yang dituangkan dalam perjanjian antara Penyelenggara Pelabuhan dengan pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. kewajiban Penyelenggara Pelabuhan antara lain: 1. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan; 2. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; 3. menjamin keamanan dan ketertiban pelayaran di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan 4. menjamin kelancaran arus barang; b. hak Penyelenggara Pelabuhan, antara lain: 1. mengatur dan mengawasi penggunaan perairan; 2. mengawasi penggunaan DLKr dan DLKp Pelabuhan; 3. mengatur lalu lintas kapal keluar masuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri melalui pemanduan kapal; dan 4. memungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c. kewajiban pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, antara lain: 1. menyediakan dermaga untuk bertambat dan/atau fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan; dan 2. menyediakan alat bongkar muat barang, d. hak pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, antara lain: 1. mendapatkan jaminan kelancaran arus barang; dan 2. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 22

(1) Perizinan Berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (2) Perizinan Berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dapat dicabut apabila pemegang Perizinan Berusaha: a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Perizinan Berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri diberikan; b. tidak dapat menyelesaikan pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha pembangunan; dan/atau c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko. (3) Pencabutan Perizinan Berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja. (4) Apabila telah dilakukan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Perizinan Berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri tidak melakukan perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, Perizinan Berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dibekukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Setelah jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan pemegang Perizinan Berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri tidak melakukan perbaikan, Perizinan Berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dicabut.

Pasal 23

(1) Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri dapat dicabut apabila pemegang Perizinan Berusaha: a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko; atau b. menggunakan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk sementara melayani kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (3) Pencabutan Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja. (4) Apabila telah dilakukan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri tidak melakukan perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri dibekukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Setelah jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan pemegang Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri tidak melakukan perbaikan, Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri dicabut.

Pasal 24

Perizinan Berusaha pembangunan dan pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila Pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan: a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau b. memperoleh Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri dengan cara tidak sah.

BAB V

TERMINAL KHUSUS ATAU TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI YANG SUDAH TIDAK DIOPERASIKAN

Pasal 27

Koreksi

Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan Perizinan Berusaha yang telah diberikan: a. dapat diserahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota; b. dikembalikan seperti keadaan semula; c. diusulkan untuk perubahan status menjadi Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau d. dijadikan Pelabuhan atau terminal.

Pasal 28

(1) Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang diserahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, harus memenuhi kelayakan operasi paling sedikit: a. tersedianya fasilitas pokok berupa terminal dan/atau lapangan penumpukan atau gudang lini 1; b. tersedianya fasilitas penunjang berupa jalan akses dan/atau jaringan jalan atau rel kereta api; dan c. bebas dari kewajiban pungutan penerimaan negara bukan pajak dan perpajakan yang lain serta permasalahan hukum. (2) Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, melakukan penyesuaian perizinan berusaha. (3) Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang dikembalikan keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, harus diajukan pencabutan izin Terminal Khusus atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. (4) Terminal Khusus yang diusulkan untuk perubahan status menjadi Terminal Khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang diusulkan untuk perubahan status menjadi Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk menunjang usaha pokok yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, harus dilakukan penyesuaian Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Khusus atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. (5) Direktur Jenderal MENETAPKAN perubahan fungsi Terminal Khusus menjadi pelabuhan atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri menjadi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, setelah melalui mekanisme konsesi. (6) Mekanisme konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai konsesi dan kerja sama bentuk lainnya antara penyelenggara pelabuhan dengan badan usaha pelabuhan di bidang Kepelabuhanan.

(1) Permohonan izin penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Penyelenggara Pelabuhan terdekat. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. proposal, paling sedikit memuat: 1) alasan penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum; 2) kajian kelayakan teknis mengenai kemampuan fasilitas dermaga dan fasilitas penunjang lainnya di Terminal Khusus untuk memenuhi penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum, termasuk dokumentasi fasilitas; 3) kajian kelayakan ekonomi yang berisi efisiensi penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum; 4) kajian kelayakan lingkungan hidup; 5) daftar calon pengguna Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum tersebut beserta komoditas sejenis yang akan dilayani; 6) nota kesepahaman antara pengelola Terminal Khusus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan calon pengguna Terminal Khusus yang sementara akan melayani kepentingan umum tersebut; 7) izin usaha pokok dan akta perusahaan/legalitas setiap calon perusahaan pengguna Terminal Khusus yang sementara akan melayani kepentingan umum; 8) rencana kunjungan kapal dan volume bongkar muat di Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum; 9) pemetaan, yang paling sedikit memuat: a) pemetaan dan jarak antara Terminal Khusus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan pelabuhan umum terdekat; b) pemetaan antara Terminal Khusus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Terminal Khusus yang telah eksisting di sekitarnya; c) pemetaan antara Terminal Khusus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Terminal Khusus lain yang sudah mendapatkan izin untuk sementara melayani kepentingan umum, jika ada; 10) analisa jangka waktu penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum; b. verifikasi peninjauan lapangan yang dituangkan dalam berita acara dari Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat dan Penyelenggara Pelabuhan mengenai fasilitas yang tersedia pada Terminal Khusus dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan, dan ketertiban dalam pengoperasian Terminal Khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum; dan c. prosedur tetap pengoperasian Terminal Khusus yang akan dilaksanakan untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk Pelabuhan. (3) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. (5) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima. (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (5) Pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal. (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal dapat MENETAPKAN izin penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum. (8) Izin penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

(1) Permohonan penetapan penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf b, diajukan oleh Penyelenggara Pelabuhan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. proposal, paling sedikit memuat: 1. alasan penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk kepentingan umum; 2. kajian kelayakan teknis mengenai kemampuan fasilitas dermaga dan fasilitas penunjang lainnya di Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk memenuhi penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum, termasuk dokumentasi fasilitas; 3. kajian kelayakan ekonomi yang berisi efisiensi penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum; 4. kajian kelayakan lingkungan hidup; 5. daftar calon pengguna Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum tersebut beserta komoditas sejenis yang akan dilayani; 6. nota kesepahaman antara pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan calon pengguna Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang sementara akan melayani kepentingan umum tersebut; 7. izin usaha pokok dan akta perusahaan/legalitas setiap calon perusahaan pengguna Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang sementara akan melayani kepentingan umum; 8. rencana kunjungan kapal dan volume bongkar muat di Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum; 9. pemetaan, yang paling sedikit memuat: a) pemetaan dan jarak antara Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan pelabuhan dan/atau terminal umum terdekat; b) pemetaan antara Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang telah eksisting sekitarnya; dan c) pemetaan antara Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Terminal untuk Kepentingan Sendiri lain yang sudah mendapatkan izin untuk melayani kepentingan umum; 10. analisa jangka waktu penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum; b. evaluasi yang dituangkan dalam berita acara dari Penyelenggara Pelabuhan mengenai fasilitas yang tersedia pada Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk sementara melayani kepentingan umum; dan c. prosedur tetap pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk sementara melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk Pelabuhan. (3) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. (5) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima. (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (5) Pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal. (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal MENETAPKAN Penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum. (8) Penetapan penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

Peraturan Menteri Nomor pm-52 Tahun 2021 tentang TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32