PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

PERMEN Nomor pm-48 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Sekretariat KNKT, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja Sama. (2) Susunan Organisasi Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam bagan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, dan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara, serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; b. penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara; dan c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan C. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan.

Pasal 9

Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi, kerja sama investigasi dan kerja sama lainnya, dan pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi; b penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan kerja sama investigasi dan kerja sama lainnya; dan c penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

Pasal 11

Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja Sama, terdiri atas: a. Subbagian Pelayanan Investigasi; b. Subbagian Kerja Sama; dan c. Subbagian Data dan Informasi dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 12

(1) Subbagian Pelayanan Investigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi. (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan kerja sama investigasi dan kerja sama lainnya. (3) Subbagian Data dan Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Sekretariat KNKT dan Kementerian Perhubungan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 17

Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dari bawahnya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 20

Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian secara hirarki menyampaikan laporan kepada Ketua KNKT dan menyusun laporan berkala kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan lingkup kewenangan masing- masing.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat KNKT dibantu oleh pimpinan dibawahnya dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing.