PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-46 Tahun 2012 tentang POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm-46 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: a. Karier adalah perjalanan atau pengalaman jabatan seorang Pegawai sejak mulai diangkat dalam jabatan, dibina secara terus menerus sampai dengan batas usia pensiun. b. Pola karier adalah pola pembinaan yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterangan dan keserasian antara jabatan, pangkat, diklat kepemimpinan, diklat kompetensi, serta masa jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. c. Standar Kompetensi Jabatan adalah ukuran kompetensi tertentu yang ditetapkan sebagai patokan pada setiap jenis jabatan, agar tugas dalam jabatan dapat diselesaikan dengan baik. d. Profil Kompetensi individu adalah gambaran informasi data dan informasi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku setiap orang secara pribadi yang dapat dinyatakan dengan fakta; e. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. f. Pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut diklat, adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil. g. Mutasi jabatan pegawai adalah perpindahan pegawai yang memangku jabatan tertentu ke jabatan lainnya baik setingkat maupun promosi, baik dalam satu unit kerja maupun antar unit kerja pemerintahan. h. Kriteria dan skor penilaian adalah tolok ukur kualitatif dan kuantitatif yang dipergunakan untuk menilai para calon pemangku jabatan struktural. i. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. j. Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. k. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan angka kredit. l. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disingkat Baperjakat, adalah unit/institusi yang memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural. m. Sistem Informasi Jabatan yang selanjutnya dalam peraturan Menteri ini disingkat SIJ, adalah suatu sistem komputerisasi yang mengolah data dan informasi jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan menjadi bentuk yang bermanfaat untuk kepentingan kedinasan sesuai kebutuhan. n. Assessment adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan yang akan diduduki. o. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan. p. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan. q. Menteri adalah Menteri Perhubungan. r. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri. s. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN pengangkatan dalam jabatan adalah Menteri Perhubungan.

BAB V

ALUR PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 5

Koreksi

(1) Alur pengembangan karier pegawai merupakan pengangkatan pegawai dalam jabatan berbasis standar kompetensi jabatan dan profil kompetensi individu. (2) Pengangkatan pegawai dalam jabatan meliputi 3 (tiga) jenis, yaitu pengangkatan pegawai dalam Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum. (3) Pengangkatan pegawai dalam Jabatan Struktural bereselon dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengangkatan pegawai pertama kali dalam jabatan struktural lowong atau akan lowong, dilakukan bagi pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum serta memenuhi standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan; b. Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dilakukan secara berjenjang, vertikal, horizontal, dan diagonal; c. Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dilakukan secara berjenjang, dimulai dari jenjang jabatan struktural terendah sampai dengan jabatan struktural tertinggi, dan tidak boleh loncat jabatan; d. Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dapat dilakukan secara vertikal atau promosi, yaitu merupakan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural eselon rendah ke satu tingkat lebih tinggi dalam satu lingkungan unit kerja; e. Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dapat dilakukan secara horizontal, yaitu merupakan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural eselon yang setingkat baik dalam satu lingkungan unit kerja atau lintas satuan unit kerja; f. Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dapat dilakukan secara diagonal, yaitu perpindahan pegawai dari satu jabatan struktural ke jabatan struktural yang lebih tinggi atau setara, dengan lingkup lintas unit kerja.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional umum dan/atau sebaliknya, sepanjang memenuhi standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Alur pengembangan karier melalui pengangkatan dalam Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu, dan Fungsional Umum, sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm-46 Tahun 2012 tentang POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB X

Pasal 18

Pasal 19

BAB XI

Pasal 20

Pasal 21