Peraturan Menteri Nomor pm-45 Tahun 2021 tentang PENGUKURAN KAPAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Tonase Kapal adalah volume Kapal yang dinyatakan dalam Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) dan Tonase Bersih (Net Tonnage/NT). 3. Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) adalah volume semua ruangan yang terletak dibawah geladak Kapal ditambah dengan volume ruangan-ruangan tertutup yang terletak di atas geladak (bangunan atas/superstructure) yang merupakan angka bulat tanpa satuan bilangan yang ditentukan berdasarkan Konvensi Pengukuran Kapal 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ship 1969). 4. Tonase Bersih (Net Tonnage/NT) adalah volume ruang yang bermanfaat dari suatu Kapal yang merupakan angka bulat tanpa satuan bilangan yang ditentukan berdasarkan Konvensi Pengukuran Kapal 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ship 1969) dan bukan sebagai alat ukur yang dapat menunjukan jumlah, berat, kapasitas, maupun volume muatan. 5. Daftar Ukur adalah daftar yang memuat perhitungan Tonase Kapal. 6. Surat Ukur adalah surat Kapal yang memuat ukuran dan Tonase Kapal berdasarkan hasil pengukuran. 7. Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Ukur. 8. Panjang Kapal adalah panjang yang diukur pada 96% (sembilan puluh enam persen) dari panjang garis air dengan sarat 85% (delapan puluh lima persen) dari ukuran dalam terbesar yang terendah diukur dari sebelah atas lunas atau panjang garis air tersebut diukur dari sisi depan linggi haluan sampai ke sumbu poros kemudi, apabila panjang ini yang lebih besar. 9. Panjang Keseluruhan Kapal (Length Over All/LOA) adalah panjang Kapal yang diukur dari haluan permanen Kapal terdepan sampai buritan Kapal permanen paling belakang. 10. Tengah Kapal adalah titik tengah dari panjang Kapal diukur dari sisi depan linggi haluan. 11. Lebar Kapal adalah lebar terbesar dari Kapal diukur pada bagian tengah Kapal hingga ke sisi luar gading-gading bagi Kapal yang kulitnya terbuat dari bahan logam atau fibre glass atau hingga ke permukaan terluar lambung Kapal bagi Kapal yang kulitnya terbuat dari bahan selain logam atau fibre glass. 12. Ukuran Dalam Terbesar adalah: a. jarak tegak lurus yang diukur dari sisi atas lunas ke sisi bawah geladak teratas pada bagian samping. Pada Kapal selain yang terbuat dari bahan logam atau fibre glass jarak tersebut diukur dari sisi bawah alur lunas. Apabila bagian bawah dari potongan melintang tengah Kapal berbentuk cekung atau apabila terdapat jalur pengapit lunas yang tebal, jarak tersebut diukur dari titik dimana garis dataran dasar yang tembus ke dalam memotong sisi lunas. b. pada Kapal yang tajuknya berbentuk cembung, Ukuran Dalam Terbesar diukur hingga ke titik perpotongan dari garis terbesar dari geladak dengan sisi pelat kulit dan garis ini membentang sehingga seolah-olah tajuk tersebut berbentuk sudut. c. apabila geladak teratas meninggi dan bagian yang meninggi itu membentang melalui titik dimana Ukuran Dalam Terbesar itu harus ditentukan, maka Ukuran Dalam Terbesar diukur hingga ke garis penghubung yang membentang dari bagian geladak yang rendah menyusur garis yang sejajar dengan bagian yang meninggi. 13. Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain bendera INDONESIA dan tidak dicatat dalam daftar Kapal INDONESIA. 14. Penumpang adalah pelayar yang ada di atas Kapal selain awak Kapal dan anak yang berumur kurang dari 1 (satu) tahun. 15. Ahli Ukur Kapal adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengukuran Kapal. 16. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 17. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 18. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 19. DirekturJenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

(1) Pengukuran semua volume ruangan Kapal dimasukkan dalam perhitungan Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) dan Tonase Bersih (Net Tonnage/NT) Kapal. (2) Pengukuran semua volume ruangan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Kapal yang terbuat dari bahan logam atau fibre glass diukur sampai dengan sisi sebelah dalam kulit atau pelat dinding tanpa memperhatikan lapisan atau hal lain serupa itu; b. Kapal yang terbuat selain dari bahan logam atau fibre glass diukur sampai dengan permukaan kulit luar pada Kapal; dan/atau c. ukuran yang diambil searah membujur Kapal disebut panjang, sedangkan yang diambil searah melintang Kapal disebut lebar, tanpa mengindahkan bentuk dari ruangan yang diukur. (3) Akurasi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan: a. diambil hingga mendekati 1 cm (satu centimeter); b. jarak titik bagi dan sepertiga jarak titik bagi dihitung dengan ketentuan: 1) sampai dengan 3 (tiga) angka di belakang koma; atau 2) dalam hal angka keempat di belakang koma yaitu angka 5 (lima) atau lebih, maka angka ketiga di belakang koma ditambah 1 (satu); c. koreksi lengkung geladak, luas penampang melintang dihitung dengan satuan meter persegi (m2), volume ruangan dihitung dengan satuan meter kubik (m3), tinggi dan lebar rata-rata dihitung sampai dengan 2 (dua) angka dibelakang koma, dan apabila angka ketiga dibelakang koma yaitu angka 5 (lima) atau lebih, maka angka kedua dibelakang koma ditambah 1 (satu); dan d. hasil interpolasi dari K1 atau K2 atau hasil perhitungan logaritma (log) dalam perhitungan Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) dan Tonase Bersih (Net Tonnage/NT), dihitung sampai dengan 4 (empat) angka dibelakang koma, apabila angka kelima dibelakang koma yaitu angka 5 (lima) atau lebih, maka angka keempat dibelakang koma ditambah 1 (satu). (4) Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) dan Tonase Bersih (Net Tonnage/NT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Daftar Ukur dan Surat Ukur yang merupakan hasil pembulatan dengan mengabaikan angka di belakang koma.

(1) Pada Kapal yang telah memperoleh Surat Ukur wajib dipasang tanda selar oleh pemilik Kapal. (2) Tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT. angka Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT), Nomor. yang diikuti angka nomor Surat Ukur, dan Kode Pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan Surat Ukur. (3) Tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang secara permanen di bagian luar dinding depan bangunan atas atau pada tempat lain yang aman dan mudah dibaca. (4) Pemasangan tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara pemasangan tanda selar oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal tempat pemasangan tanda selar dilaksanakan untuk dikirimkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang menerbitkan Surat Ukur. (5) Bentuk dan isi berita acara pemasangan tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Pemasangan tanda selar secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara: a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk Kapal konstruksi baja atau aluminium; b. dipahat untuk Kapal konstruksi kayu; atau c. dilekatkan atau dicat untuk Kapal konstruksi fibre glass atau bahan lain. (7) Ukuran huruf dan angka untuk tanda selar disesuaikan dengan tonase kotor Kapal sebagai berikut : a. Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) sampai dengan GT 174 (seratus tujuh puluh empat gross tonnage), menggunakan huruf dan angka berukuran: 1) tinggi angka 65 mm (enam puluh lima mili meter) dan lebar 40 mm (empat puluh mili meter); 2) tinggi huruf besar 65 mm (enam puluh lima mili meter) dan lebar 50 mm (lima puluh mili meter); 3) tinggi huruf kecil 50 mm (lima puluh mili meter) dan lebar 35 mm (tiga puluh lima mili meter); dan 4) tebal huruf dan angka 12 mm (dua belas mili meter); atau b. Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) dengan ukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) atau lebih menggunakan angka dan huruf berukuran: 1) tinggi angka 100 mm (seratus mili meter) dan lebar 50 mm (lima puluh mili meter); 2) tinggi huruf besar 100 mm (seratus mili meter) dan lebar 80 mm (delapan puluh mili meter); 3) tinggi huruf kecil 75 mm (tujuh puluh lima mili meter) dan lebar 50 mm (lima puluh mili meter); dan 4) tebal huruf dan angka 20 mm (dua puluh mili meter). (8) Bentuk, isi, dan format susunan tanda selar sesuai dengan format contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.