PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

PERMEN Nomor pm-43 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan; 2. Menteri adalah Menteri Perhubungan; 3. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Kantor Pusat adalah unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan; 5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang secara struktural mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kementerian Perhubungan baik di Pusat maupun di Daerah; 6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang telah mendapatkan persetujuan kode satuan kerja sementara dari Menteri Keuangan; 7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Kementerian yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada; 8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa; 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian; 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN; 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung; 13. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah Kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di Kementerian; 14. Kelompok Fungsional Pengadaan ULP adalah Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah oleh Menteri Perhubungan; 15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya; 16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; 17. Pengadaan Secara Elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; 18. Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan; 19. Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Strategis adalah Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pencapaian program prioritas Pemerintah dan/atau menjadi perhatian publik.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENEMPATAN, RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN ULP

Pasal 3

Koreksi

(1) ULP Kantor Pusat Kementerian dibentuk oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (2) ULP Kantor UPT dapat dibentuk oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja. (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi volume, besaran dana dan jenis kegiatan. (4) Anggota ULP berasal dari Pegawai Negeri, baik dari Instansi sendiri maupun dari Instansi lain.

Pasal 4

(1) ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menangani pemilihan calon penyedia barang/jasa di lingkungan Kantor Pusat Kementerian dan dapat menangani UPT/Satker terdekat. (2) ULP Kantor UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), menangani pemilihan calon penyedia barang/jasa pada UPT yang bersangkutan, serta dapat menangani UPT/Satker terdekat. (3) Dalam hal UPT tidak memiliki sumber daya untuk membentuk ULP atau diangggap tidak efisien untuk membentuk ULP maka dapat menggunakan ULP yang terdekat dengan wilayah kerjanya. (4) Dalam hal ULP Kantor Pusat maupun ULP Kantor UPT sudah terbentuk PPK menyerahkan paket-paket pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa kepada ULP. (5) Pemilihan calon penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah ULP menerima paket pengadaan barang/jasa dari PPK. (6) PPK menyampaikan paket pengadaan barang/jasa kepada ULP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pengumuman lelang/seleksi, yang dilengkapi dengan data dukung paling sedikit : a. Kerangka Acuan Kerja/KAK; b. spesifikasi teknis barang/jasa dan gambar (jika ada); c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan d. rancangan kontrak. (7) Pemilihan calon penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Pokja ULP.

Pasal 5

Bagan alur penyampaian paket pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditempatkan pada unit kerja di Sekretariat Jenderal. (2) ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditempatkan pada Bagian Umum/Tata Usaha untuk ULP yang dibentuk di UPT. (3) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit organisasi struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertugas untuk menangani pengadaan barang/jasa Pemerintah secara terintegrasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan unit organisasi nonstruktural, yang bertugas untuk menangani pengadaan barang/jasa Pemerintah serta terintegrasi di lingkungan UPT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 7

Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 8

Tugas ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi : a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK; b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk pengumuman resmi untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional; d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; e. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk; f. menjawab sanggahan; g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; h. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; i. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK berdasarkan atas usulan Pokja ULP; j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait; k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; l. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di Lingkungan ULP; m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE; n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.

Pasal 9

Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi : a. MENETAPKAN dokumen pengadaan; b. MENETAPKAN pemenang untuk: 1) pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah); atau 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah); c. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; d. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; dan e. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 10

(1) Ruang lingkup tugas Kepala ULP meliputi : a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP; c. menyusun program kerja dan anggaran ULP; d. mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP; g. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP ke dalam Pokja ULP sesuai dengan kebutuhan/beban kerja; h. mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; dan i. mengusulkan jabatan administrator, atau jabatan pengawas, atau pejabat fungsional umum, atau jabatan pelaksana atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai personil Ketatausahaan/ Sekretariat ULP sesuai dengan kebutuhan. (2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

Pasal 11

(1) Ruang lingkup tugas fungsi Ketatausahaan/Sekretariat ULP meliputi : a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP; b. menginventarisasi paket yang akan dilelangkan/ diseleksi; c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP; d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP; e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa; f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; g. mengelola dokumen Pengadaan Barang/Jasa; h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan menyusun laporan; dan i. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. (2) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

Pasal 12

Pasal 13

(1) Perangkat ULP ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang paling sedikit terdiri atas fungsi : a. Kepala; b. Ketatausahaan/Sekretariat; dan c. Pokja ULP. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris. (3) Masing-masing Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Ketua Pokja.

BAB IV

PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Koreksi

Kepala ULP wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut : a. Pegawai Negeri; b. pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1); c. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III/b); d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; e. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; f. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/ jasa Pemerintah; g. memahami pekerjaan yang menjadi tugas Pokja ULP; h. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih berlaku; dan i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Kepala ULP.

Pasal 15

Kelompok Fungsional Pengadaan ULP wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut : a. Pegawai Negeri; b. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; d. memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan; e. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Kelompok Kerja ULP; f. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan yang berlaku; g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai anggota Pokja ULP dan memahami pekerjaan yang menjadi tugas Pokja ULP; h. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan, PPK dan APIP; dan i. menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 16

(1) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14, diuji oleh tim penilai yang dibentuk oleh Pejabat Eselon I terkait atas nama Menteri. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pejabat Pengelola Kepegawaian, KPA dan Inspektorat Jenderal. (3) Usulan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. Sekretariat Jenderal, dikoordinasikan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan; b. Inspektorat Jenderal, dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal; c. Direktorat Jenderal dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal; d. Badan dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan. (4) Tim Penilai sebagaimana pada ayat (1), bertugas melakukan seleksi untuk pengangkatan Kepala ULP, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan Kelompok Fungsional Pengadaan.

Pasal 17

(1) Pengangkatan Kepala ULP, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan Kelompok Fungsional Pengadaan, diangkat melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pejabat Pengelola Kepegawaian, KPA dan Inspektorat Jenderal. (3) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Kantor Pusat Kementerian dikoordinasikan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan. (4) Usulan calon Kepala ULP, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan Kelompok Fungsional Pengadaan UPT, dikoordinasikan oleh Bagian Umum/Tata Usaha UPT. (5) Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota Pokja ULP dilaksanakan oleh Kepala ULP.

Pasal 18

Pejabat Eselon I terkait atas nama Menteri, karena adanya kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan atau adanya pertimbangan dari Inspektorat Jenderal terkait dengan temuan hasil pengawasan dapat memberhentikan Kepala ULP, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan Anggota Kelompok Fungsional Pengadaan.

(1) Ruang lingkup tugas Pokja ULP meliputi : a. melakukan kaji ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pengadaan barang/jasa yang akan dilelang/seleksi; b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK, melalui Kepala ULP; c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan MENETAPKAN dokumen pengadaan; d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah; e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; f. MENETAPKAN pemenang untuk : 1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah); 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah); g. menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP; i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan j. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala ULP. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP. (4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP.

Peraturan Menteri Nomor pm-43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

Pasal 29