PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-4 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 161 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT

PERMEN Nomor pm-4 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1550) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pasal 12

Koreksi

(1) Pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut dilaksanakan setiap bulan. (2) Direksi pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang ditunjuk mengajukan tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. (3) Jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang dicairkan setiap akhir bulan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil perhitungan verifikasi dokumen. (4) Sisa pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan setelah dilakukan verifikasi lapangan di salah satu pelabuhan sesuai kebutuhan dengan trayek yang telah ditetapkan, sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) pada tahun berjalan dilakukan pada akhir bulan Desember. (5) Tata cara pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan angkutan barang di laut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (6) Dalam rangka pencairan anggaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan angkutan barang di laut, Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan angkutan barang di laut. (7) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. (8) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (9) Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling sedikit memuat: a. ketentuan umum; b. obyek yang akan diverifikasi; c. prosedur pelaksanaan verifikasi; dan d. evaluasi realisasi kinerja pelayanan angkutan barang. (10) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dilaksanakan, maka verifikasi lapangan dilakukan berdasarkan hasil laporan komparador. 4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor pm-4 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 161 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT

Pasal I

Pasal 6

Pasal I

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 14

Pasal II