PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-32 Tahun 2021 tentang STANDAR PEMBANGUNAN BANDAR UDARA SERTA TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER

PERMEN Nomor pm-32 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

STANDAR PEMBANGUNAN BANDAR UDARA

Pasal 3

Koreksi

Bandar Udara sebagaimanadimaksuddalamPasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Bandar Udara Umum; dan b. Bandar Udara Khusus.

Pasal 4

Koreksi

Pembangunan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. pembangunan baru; dan b. pembangunan pengembangan.

Pasal 5

Pembangunan baru dan/atau pembangunan pengembangan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemrakarsa dan/atau Penyelenggara Bandar Udara Umum setelah memenuhi standar pembangunan, terdiri atas: a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan; b. dokumen penetapan lokasi Bandar Udara; c. dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design)fasilitas Bandar Udara; dan d. persetujuan lingkungan.

Pasal 6

(1) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sesuai dengan kebutuhan lahan pada rencana tahap pembangunan.

Pasal 7

Dokumen penetapan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1) Dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat disusun seluruh atau sebagian fasilitas Bandar Udara sesuai pentahapan pembangunandengan berpedoman pada Rencana Induk Bandar Udara. (2) Dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan: a. standar teknis dan standar kebutuhan fasilitas Bandar Udara; b. standar pelayanan pengguna jasa bandar udara; dan c. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 mengenai Aerodrome;

Pasal 9

Dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara sebagaimanadimaksuddalamPasal 8, paling sedikitmemuat: a. data hasil pengujian, pengukuran, survei dan/atau pengumpulan data sekunder; b. laporan kajian teknis yang meliputi analisa dan perhitungan teknis fasilitas Bandar Udara sesuai ruang lingkup studi; c. gambar situasi, denah, tampak, potongan dan gambar kerja detail perancangan arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal yang memuat informasi meliputi nama fasilitas, jumlah, ukuran, elevasi, jarak dan material; d. spesifikasi teknis dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS); dan e. rencana anggaran biaya.

Pasal 10

Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 11

(1) Pembangunan pengembangan Bandar Udara dapat dilakukan di luar Rencana Induk Bandar Udara, dalam hal: a. terdapat perubahan lingkungan strategis; b. peningkatan permintaan kebutuhan angkutan udara; dan c. meningkatkan kapasitas untuk pelayanan. (2) Pembangunan pengembangan Bandar Udara di luarrencanainduk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan. (3) Persetujuan pembangunan pengembangan Bandar Udara di luar Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata cara dan prosedur penetapan lokasi.

Pasal 12

Pembangunan dan/ataupembangunan pengembangan Bandar Udara KhusussebagaimanadimaksuddalamPasal 4 meliputi: a. Bandar Udara Khusus di dalam daerah kegiatan usaha pokoknya; dan b. Bandar Udara Khusus di luar daerah kegiatan usaha pokoknya.

Pasal 13

(1) Pembangunan dan pembangunan pengembangan Bandar Udara Khusus di dalam daerah kegiatan usaha pokoknya sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf a, dilaksanakan oleh Pemrakarsa dan/atau Penyelenggara Bandar Udara setelah memenuhi standar pembangunan, terdiri atas: a. perizinan kegiatan usaha pokoknya; b. rekomendasi dari instansi pembina usaha pokoknya; dan c. dokumenrancangan teknik terinci (detail engineering design). (2) Rekomendasi dari instansi pembina usaha pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat persetujuan dari instansi yang berwenang terhadap kegiatan/usaha pokok.

Pasal 14

(1) Pembangunan dan pembangunan pengembangan Bandar Udara Khusus di luar daerah kegiatan usaha pokoknya sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf bdilaksanakan oleh Pemrakarsa dan/atau Penyelenggara Bandar Udara setelah memenuhi standar pembangunan, terdiri atas: a. perizinan kegiatan usaha pokoknya; b. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan; c. persetujuan lokasi Bandar Udara Khusus oleh Menteri; d. dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design)fasilitas Bandar Udara; dan e. persetujuan lingkungan. (2) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf bdilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan di bidang pertanahan. (3) Persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata cara dan prosedur penetapan lokasi

Pasal 15

Dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalamPasal14ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan ketentuan standar teknis dan standar kebutuhan fasilitas bandar udara, Peraturan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Aerodrome, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.

BAB IV

STANDAR PEMBANGUNAN HELIPORT

Pasal 16

Koreksi

HeliportsebagaimanadimaksuddalamPasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Heliport di daratan (surface level Heliport); b. Heliport di atas gedung (elevated Heliport); dan c. Heliport di perairan (helideck).

Pasal 17

Koreksi

Pembangunan Heliport di daratan (surface level Heliport) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan oleh Pemrakarsa setelah memenuhi standar pembangunan, yang terdiri atas: a. bukti kepemilikan lahan/penguasaan lahansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; b. penetapan lokasi, untuk Heliport yang berada di luar Bandar Udara/di luar daerah kegiatan usaha pokoknya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang tata cara dan prosedur penetapan lokasi; d. dokumen rancangan teknik terinci(detail engineering design)Heliport; dan c. persetujuan lingkungan.

Pasal 18

Pembangunan Heliport di atas gedung (elevated Heliport) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf bdilaksanakan oleh Pemrakarsa setelah memenuhi standar pembangunan, yang terdiri atas: a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan bangunan gedung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang bangunan gedung; b. dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) Heliportyang dilaksanakan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung yang memenuhi kelayakan dan kekuatan struktur bangunan elevated Heliport; dan c. persetujuan lingkungan.

Pasal 19

Pembangunan Heliport di perairan (helideck) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan oleh Pemrakarsa dengan memperhatikan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 mengenai Aerodrome.

Pasal 20

Dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) Heliportsebagaimana dimaksud dalamPasal 18 huruf b, memuat paling sedikit: a. data hasil pengujian, pengukuran, survei dan/atau pengumpulan data sekunder; b. laporan kajian teknis yang meliputi analisa dan perhitungan teknis fasilitas Heliport sesuai ruang lingkup studi; c. gambar situasi, denah, tampak, potongan dan gambar kerja detail perancangan arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal yang memuat informasi meliputi nama fasilitas, jumlah, ukuran, elevasi, jarak dan material; d. spesifikasi teknis dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS); dan e. rencana anggaran biaya.

Peraturan Menteri Nomor pm-32 Tahun 2021 tentang STANDAR PEMBANGUNAN BANDAR UDARA SERTA TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28