Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
3. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
4. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
5. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
6. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
7. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
8. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau
yang beratnya tidak Lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan
5.000 (lima ribu) Kilogram, panjang maksimal
6.000 (enam ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
12. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan
8.000 (delapan ribu) Kilogram, panjang maksimal
9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
13. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan
16.000 (enam belas ribu) Kilogram, panjang lebih dari
9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai
12.000 (duabelas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi
2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
14. Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
15. Angkutan Orang Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi
tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
16. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa.
17. Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
18. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
19. Mobil Penumpang Sedan yang Memiliki 3 (tiga) Ruang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang, ruang pengemudi dan Penumpang di bagian tengah, dan ruang bagasi di bagian belakang atau depan.
20. Mobil Penumpang Bukan Sedan yang Memiliki 2 (dua) Ruang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang dengan ruang pengemudi dan Penumpang dan/atau bagasi.
21. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi :
a. jenis pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
b. pengusahaan Angkutan;
c. penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi;
d. pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
e. peran serta masyarakat; dan
f. sanksi administratif.
BAB II
JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek terdiri atas:
a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
(1) Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
(2) Pelayanan angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. mengangkut wisatawan;
b. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata;
c. tidak masuk terminal;
d. besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ke tujuan wisata;
e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
f. tidak terjadwal; dan
g. menggunakan kendaraan berupa Mobil Bus umum atau mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata.
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mencantumkan nama perusahaan dan/atau nama merek dagang serta nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;
b. dilengkapi tanda yang bertuliskan "PARIWISATA" yang ditempatkan pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus;
(4) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas tanda khusus angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sebagaimana tercantum dalam contoh 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 20
(1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
(2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
(3) Pelayanan angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan
sebagai berikut:
a. pelayanan angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu;
b. tidak terjadwal;
c. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan di Kawasan Tertentu meliputi:
1) mobil penumpang umum beroda empat;
dan/atau 2) mobil penumpang umum beroda tiga, dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang.
(4) Setiap mobil penumpang beroda empat atau beroda tiga yang dioperasikan untuk angkutan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan.
(5) Bentuk dan ukuran tulisan nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) sebagaimana tercantum dalam contoh 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek terdiri atas:
a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
(1) Pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan dan
pelayanan dari dan ke bandara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.
(2) Wilayah operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
b. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi;
c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
(3) Wilayah operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi;
b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
c. Gubernur, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal; atau
d. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
Pasal 5
Pasal 6
(1) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit meliputi kegiatan:
a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan :
1. tingkat penggunaan kendaraan bermotor; dan
2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
(2) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan pemberian izin.
Pasal 7
Rencana Kebutuhan kendaraan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.
Paragraf Kedua Pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi
Pasal 8
(1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diklasifikasikan menjadi:
a. reguler; dan
b. eksekutif.
(2) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan dari
1.000 cc (seribu centimeter cubic) sampai dengan 1.500 cc (seribu lima ratus centimeter cubic) dan dengan fasilitas standar pada kendaraan.
(3) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan taksi yang menggunakan kendaraan diatas
1.500 cc (seribu lima ratus centimeter cubic) dan dengan fasilitas tambahan pada kendaraan.
Pasal 9
Pasal 10
(1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dipasang media reklame dengan persyaratan sebagai berikut:
a. media reklame dapat dipasang pada badan kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan;
b. media reklame yang dipasang membujur di atas atap kendaraan memiliki ukuran tinggi maksimum 400 (empat ratus) milimeter dan panjang ke belakang maksimum 1.000 (seribu) milimeter dan tebal maksimum bagian belakang 200 (dua ratus) milimeter.
(2) Dalam hal pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dari dan ke simpul transportasi lainnya, dapat diberikan persyaratan tambahan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
BAB 1
Penetapan Wilayah Operasi Taksi dan Perencanaan Kebutuhan Angkutan Taksi
(1) Pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan dan
pelayanan dari dan ke bandara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.
(2) Wilayah operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
b. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi;
c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
(3) Wilayah operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi;
b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
c. Gubernur, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal; atau
d. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
Pasal 5
Pasal 6
(1) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit meliputi kegiatan:
a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan :
1. tingkat penggunaan kendaraan bermotor; dan
2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
(2) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan pemberian izin.
Pasal 7
Rencana Kebutuhan kendaraan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.
Paragraf Kedua Pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi
Pasal 8
(1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diklasifikasikan menjadi:
a. reguler; dan
b. eksekutif.
(2) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan dari
1.000 cc (seribu centimeter cubic) sampai dengan 1.500 cc (seribu lima ratus centimeter cubic) dan dengan fasilitas standar pada kendaraan.
(3) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan taksi yang menggunakan kendaraan diatas
1.500 cc (seribu lima ratus centimeter cubic) dan dengan fasilitas tambahan pada kendaraan.
Pasal 9
Pasal 10
(1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dipasang media reklame dengan persyaratan sebagai berikut:
a. media reklame dapat dipasang pada badan kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan;
b. media reklame yang dipasang membujur di atas atap kendaraan memiliki ukuran tinggi maksimum 400 (empat ratus) milimeter dan panjang ke belakang maksimum 1.000 (seribu) milimeter dan tebal maksimum bagian belakang 200 (dua ratus) milimeter.
(2) Dalam hal pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dari dan ke simpul transportasi lainnya, dapat diberikan persyaratan tambahan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
Pelayanan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Angkutan yang melayani:
a. angkutan antar jemput;
b. angkutan permukiman;
c. angkutan karyawan;
d. angkutan carter; dan
e. angkutan sewa.
(1) Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
b. adanya potensi bangkitan perjalanan.
(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal MENETAPKAN rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan pemberian izin.
(4) Kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
(5) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit meliputi kegiatan:
a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan; atau
c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
Pelayanan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Angkutan yang melayani:
a. angkutan antar jemput;
b. angkutan permukiman;
c. angkutan karyawan;
d. angkutan carter; dan
e. angkutan sewa.
(1) Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
b. adanya potensi bangkitan perjalanan.
(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal MENETAPKAN rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan pemberian izin.
(4) Kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
(5) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit meliputi kegiatan:
a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan; atau
c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
Pasal 13
(1) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan
tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
(2) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan;
b. tidak singgah di terminal;
c. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
d. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan;
f. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang untuk antar jemput meliputi:
1) mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 cc (dua ribu centimeter cubic); dan/atau 2) mobil bus kecil.
g. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam.
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan umum;
c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji dan kartu pengawasan; dan
d. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan.
(4) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sebagaimana tercantum dalam contoh 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
Perusahaan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki tempat pemberangkatan yang permanen di setiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mencantumkan papan nama perusahaan;
b. tersedia tempat parkir kendaraan;
c. tersedia ruang tunggu penumpang;
d. tersedia ruang administrasi perkantoran;
e. tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
f. tersedia fasilitas toilet.
(1) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan
tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
(2) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan;
b. tidak singgah di terminal;
c. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
d. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan;
f. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang untuk antar jemput meliputi:
1) mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 cc (dua ribu centimeter cubic); dan/atau 2) mobil bus kecil.
g. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam.
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan umum;
c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji dan kartu pengawasan; dan
d. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan.
(4) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sebagaimana tercantum dalam contoh 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
Perusahaan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki tempat pemberangkatan yang permanen di setiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mencantumkan papan nama perusahaan;
b. tersedia tempat parkir kendaraan;
c. tersedia ruang tunggu penumpang;
d. tersedia ruang administrasi perkantoran;
e. tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
f. tersedia fasilitas toilet.
(1) Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
(2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
(3) Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
b. memiliki waktu pelayanan tetap dan teratur yang ditentukan oleh perusahaan angkutan;
c. tidak singgah di terminal;
d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan;
f. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman meliputi:
1) mobil bus besar; dan/atau 2) mobil bus sedang.
g. kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
(4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan huruf kapital dan tebal dengan tulisan yang menyatakan nama kawasan “PERMUKIMAN” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
b. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
c. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing- masing perusahaan angkutan;
d. dokumen kendaraan yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
e. dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji dan kartu pengawasan;
dan
f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
(5) Bentuk dan ukuran stiker angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a sebagaimana tercantum dalam contoh 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf c merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
(2) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan kendaraan umum yang disewa dari perusahaan angkutan umum.
(3) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. pelayanan angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa angkutan dengan perusahaan angkutan umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai perjanjian dengan perusahaan angkutan;
d. tidak singgah di terminal;
e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan;
f. menggunakan kendaraan mobil bus umum; dan
g. kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
(4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. dilengkapi logo dan nama perusahaan angkutan yang ditempatkan pada badan kendaraan bagian sebelah kiri dan kanan;
b. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa
surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji dan kartu pengawasan.
d. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan;
e. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah.
(5) Bentuk dan ukuran stiker angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a sebagaimana tercantum dalam contoh 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 17
(1) Angkutan Carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan pelayanan angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan.
(2) Angkutan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :
a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administrasi;
b. tidak terjadwal;
c. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
e. tidak singgah di terminal; dan
f. menggunakan mobil bus umum.
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna
dasar plat kuning dengan tulisan hitam;
b. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji, dan kartu pengawasan;
c. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan; dan
d. dilengkapi tanda yang bertuliskan "CARTER" yang dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus umum.
(4) Bentuk, ukuran, identitas, tulisan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam contoh 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Angkutan Carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan pelayanan angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan.
(2) Angkutan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :
a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administrasi;
b. tidak terjadwal;
c. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
e. tidak singgah di terminal; dan
f. menggunakan mobil bus umum.
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna
dasar plat kuning dengan tulisan hitam;
b. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji, dan kartu pengawasan;
c. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan; dan
d. dilengkapi tanda yang bertuliskan "CARTER" yang dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus umum.
(4) Bentuk, ukuran, identitas, tulisan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam contoh 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 18
(1) Pelayanan Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi.
(2) Pelayanan Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. wilayah operasi pelayanan tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
b. tidak terjadwal;
c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
e. tujuan perjalanan ditentukan oleh penyewa kendaraan;
f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
g. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1300 cc (seribu tiga ratus centimeter cubic).
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih yang diberi kode khusus;
b. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker;
c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama perusahaan, kartu uji dan kartu pengawasan; dan
d. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.
(1) Pelayanan Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi.
(2) Pelayanan Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. wilayah operasi pelayanan tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
b. tidak terjadwal;
c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
e. tujuan perjalanan ditentukan oleh penyewa kendaraan;
f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
g. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1300 cc (seribu tiga ratus centimeter cubic).
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih yang diberi kode khusus;
b. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker;
c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama perusahaan, kartu uji dan kartu pengawasan; dan
d. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.
(1) Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
(2) Pelayanan angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. mengangkut wisatawan;
b. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata;
c. tidak masuk terminal;
d. besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ke tujuan wisata;
e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
f. tidak terjadwal; dan
g. menggunakan kendaraan berupa Mobil Bus umum atau mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata.
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mencantumkan nama perusahaan dan/atau nama merek dagang serta nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;
b. dilengkapi tanda yang bertuliskan "PARIWISATA" yang ditempatkan pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus;
(4) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas tanda khusus angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sebagaimana tercantum dalam contoh 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
(2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
(3) Pelayanan angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan
sebagai berikut:
a. pelayanan angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu;
b. tidak terjadwal;
c. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan di Kawasan Tertentu meliputi:
1) mobil penumpang umum beroda empat;
dan/atau 2) mobil penumpang umum beroda tiga, dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang.
(4) Setiap mobil penumpang beroda empat atau beroda tiga yang dioperasikan untuk angkutan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan.
(5) Bentuk dan ukuran tulisan nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) sebagaimana tercantum dalam contoh 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan Kendaraan Bermotor Umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus berbentuk badan hukum INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Badan hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
a. Badan usaha milik negara;
b. Badan usaha milik daerah;
c. Perseroan terbatas; atau
d. Koperasi.
Pasal 23
Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
b. memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool);
c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
d. mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.
Pasal 24
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
c. kartu pengawasan.
(2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
(3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.
Pasal 25
(1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:
a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
2. jenis pelayanan;
3. nama perusahaan;
4. nomor induk perusahaan;
5. nama pimpinan perusahaan;
6. alamat perusahaan; dan
7. masa berlaku izin.
b. surat Pelaksanaan Keputusan Izin, paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
2. jenis pelayanan;
3. nama perusahaan;
4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
5. masa berlaku izin;
6. wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi; dan
7. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput.
c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
2. nama dan domisili perusahaan;
3. merek Kendaraan;
4. tahun pembuatan;
5. daya angkut orang;
6. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput;
7. nomor rangka kendaraan bermotor; dan
8. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) huruf b ditandatangani pemohon di atas materai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
(3) Kartu Pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
a. nomor surat keputusan;
b. nomor induk kendaraan;
c. nama perusahaan;
d. masa berlaku Kartu Pengawasan;
e. wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi;
f. asal dan tujuan (untuk angkutan antar jemput);
g. tanda nomor kendaraan bermotor;
h. nomor rangka kendaraan bermotor;
i. nomor uji kendaraan bermotor;
j. daya angkut orang; dan
k. daya angkut bagasi.
(4) Surat Keputusan Izin, Surat Pelaksanaan Keputusan Izin, Kartu Pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 26
Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat mengembangkan usaha di Kota/Kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. wajib membuka kantor cabang;
b. menggunakan nomor kendaraan sesuai domisili cabang tersebut;
c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten sesuai domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan;
dan
d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.
Pasal 27
Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diwajibkan:
a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
d. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;
e. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan angkutan; dan
f. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum.
Pasal 28
Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
1. Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
2. Angkutan pariwisata; dan
3. Angkutan dengan tujuan tertentu meliputi angkutan antar jemput antar provinsi, angkutan sewa, angkutan carter, kecuali angkutan kawasan tertentu, dan angkutan karyawan yang dalam hal ini diberikan tugas dekonsentrasi kepada Gubernur
untuk memberikan izin sesuai domisili perusahaan angkutan umum.
b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, untuk Angkutan taksi dan Angkutan Permukiman yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
c. Gubernur, untuk Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan angkutan antar jemput antar kota dalam provinsi;
d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Angkutan taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
e. Bupati/walikota, untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
Pasal 29
Permohonan Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa:
a. izin bagi pemohon baru;
b. pembaharuan masa berlaku izin, terdiri dari:
1. pembaharuan masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
2. pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan.
c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
1. penambahan kendaraan;
2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
3. perubahan pengurus perusahaan; dan
4. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan.
Pasal 30
Pasal 31
(1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 1 diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang izinnya diperbaharui.
(2) Permohonan perpanjangan masa berlaku izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan persyaratan administratif.
(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a. surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin;
b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
(4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pejabat pemberi izin, memberikan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek yang telah diperbaharui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak pejabat pemberi izin, memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
Pasal 32
(1) Permohonan pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 2 diajukan kepada pejabat pemberi izin dengan dilengkapi dengan persyaratan administratif.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;
b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
(3) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pejabat pemberi izin, memberikan Kartu Pengawasan yang telah diperbaharui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak pejabat pemberi izin, memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
Pasal 33
Pasal 34
(1) Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c angka 2 diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari Kepolisian Republik INDONESIA atau dokumen perizinan yang rusak.
(2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
a. surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak;
b. Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan yang telah dimiliki dan masih berlaku;
c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;
d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
(3) Dalam hal permohonan disetujui oleh pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.
Pasal 35
(1) Permohonan perubahan pengurus perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c angka 3 diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan laporan perubahan Pengurus Perusahaan.
(2) Permohonan perubahan Pengurus Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan:
a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
c. surat keterangan domisili perusahaan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
d. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
(3) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
a. Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
b. Surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
c. Lampiran Surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
dan
d. Kartu pengawasan kendaraan.
(4) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberikan kepada pemohon maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang lama.
Pasal 36
(1) Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c angka 4 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan persyaratan administratif.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan penggantian penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan;
b. salinan Surat Keputusan Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek;
c. salinan STNK kendaraan pengganti;
d. salinan kartu bukti lulus Uji berkala kendaraan pengganti.
(3) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin
memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
a. Lampiran Surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
b. Kartu pengawasan kendaraan.
(4) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang lama.
Pasal 37
(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan melalui:
a. pelelangan; atau
b. seleksi.
(2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan :
a. angkutan taksi bagi perusahaan baru dan pelayanan baru sedangkan bagi perusahaan yang telah memiliki izin di wilayah tersebut dilakukan melalui seleksi; atau
b. angkutan sewa bagi perusahaan baru dan pelayanan baru sedangkan bagi perusahaan yang telah memiliki izin di wilayah tersebut dilakukan melalui seleksi.
(3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud ayat
(1) diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan administratif.
(4) Pembukaan pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pembukaan pelayanan taksi dan pelayanan angkutan sewa.
(5) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan dilakukan untuk:
a. perusahaan yang sudah memiliki izin diwilayah tersebut; atau
b. perpanjangan izin penyelenggaran angkutan orang dengan menggunakan taksi.
Pasal 38
Pasal 39
(1) Pemberi izin melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap persyaratan masing- masing pemohon.
(2) Terhadap penilaian persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pemberi izin memberikan persetujuan atau penolakan izin kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
(3) Pemberi izin memberikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan serta rekomendasi penyempurnaannya kepada pemohon.
(1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan Kendaraan Bermotor Umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus berbentuk badan hukum INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Badan hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
a. Badan usaha milik negara;
b. Badan usaha milik daerah;
c. Perseroan terbatas; atau
d. Koperasi.
Pasal 23
Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
b. memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool);
c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
d. mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.
Pasal 24
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
c. kartu pengawasan.
(2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
(3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.
Pasal 25
(1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:
a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
2. jenis pelayanan;
3. nama perusahaan;
4. nomor induk perusahaan;
5. nama pimpinan perusahaan;
6. alamat perusahaan; dan
7. masa berlaku izin.
b. surat Pelaksanaan Keputusan Izin, paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
2. jenis pelayanan;
3. nama perusahaan;
4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
5. masa berlaku izin;
6. wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi; dan
7. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput.
c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
2. nama dan domisili perusahaan;
3. merek Kendaraan;
4. tahun pembuatan;
5. daya angkut orang;
6. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput;
7. nomor rangka kendaraan bermotor; dan
8. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) huruf b ditandatangani pemohon di atas materai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
(3) Kartu Pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
a. nomor surat keputusan;
b. nomor induk kendaraan;
c. nama perusahaan;
d. masa berlaku Kartu Pengawasan;
e. wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi;
f. asal dan tujuan (untuk angkutan antar jemput);
g. tanda nomor kendaraan bermotor;
h. nomor rangka kendaraan bermotor;
i. nomor uji kendaraan bermotor;
j. daya angkut orang; dan
k. daya angkut bagasi.
(4) Surat Keputusan Izin, Surat Pelaksanaan Keputusan Izin, Kartu Pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 26
Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat mengembangkan usaha di Kota/Kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. wajib membuka kantor cabang;
b. menggunakan nomor kendaraan sesuai domisili cabang tersebut;
c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten sesuai domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan;
dan
d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.
Pasal 27
Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diwajibkan:
a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
d. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;
e. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan angkutan; dan
f. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum.
Pasal 28
Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
1. Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
2. Angkutan pariwisata; dan
3. Angkutan dengan tujuan tertentu meliputi angkutan antar jemput antar provinsi, angkutan sewa, angkutan carter, kecuali angkutan kawasan tertentu, dan angkutan karyawan yang dalam hal ini diberikan tugas dekonsentrasi kepada Gubernur
untuk memberikan izin sesuai domisili perusahaan angkutan umum.
b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, untuk Angkutan taksi dan Angkutan Permukiman yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
c. Gubernur, untuk Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan angkutan antar jemput antar kota dalam provinsi;
d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Angkutan taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
e. Bupati/walikota, untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
Pasal 29
Permohonan Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa:
a. izin bagi pemohon baru;
b. pembaharuan masa berlaku izin, terdiri dari:
1. pembaharuan masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
2. pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan.
c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
1. penambahan kendaraan;
2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
3. perubahan pengurus perusahaan; dan
4. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan.
Pasal 30
Pasal 31
(1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 1 diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang izinnya diperbaharui.
(2) Permohonan perpanjangan masa berlaku izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan persyaratan administratif.
(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a. surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin;
b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
(4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pejabat pemberi izin, memberikan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek yang telah diperbaharui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak pejabat pemberi izin, memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
Pasal 32
(1) Permohonan pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 2 diajukan kepada pejabat pemberi izin dengan dilengkapi dengan persyaratan administratif.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;
b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
(3) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pejabat pemberi izin, memberikan Kartu Pengawasan yang telah diperbaharui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak pejabat pemberi izin, memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
Pasal 33
Pasal 34
(1) Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c angka 2 diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari Kepolisian Republik INDONESIA atau dokumen perizinan yang rusak.
(2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
a. surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak;
b. Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan yang telah dimiliki dan masih berlaku;
c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;
d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
(3) Dalam hal permohonan disetujui oleh pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.
Pasal 35
(1) Permohonan perubahan pengurus perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c angka 3 diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan laporan perubahan Pengurus Perusahaan.
(2) Permohonan perubahan Pengurus Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan:
a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
c. surat keterangan domisili perusahaan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
d. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
(3) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
a. Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
b. Surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
c. Lampiran Surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
dan
d. Kartu pengawasan kendaraan.
(4) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberikan kepada pemohon maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang lama.
Pasal 36
(1) Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c angka 4 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan persyaratan administratif.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan penggantian penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan;
b. salinan Surat Keputusan Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek;
c. salinan STNK kendaraan pengganti;
d. salinan kartu bukti lulus Uji berkala kendaraan pengganti.
(3) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin
memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
a. Lampiran Surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
b. Kartu pengawasan kendaraan.
(4) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang lama.
(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan melalui:
a. pelelangan; atau
b. seleksi.
(2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan :
a. angkutan taksi bagi perusahaan baru dan pelayanan baru sedangkan bagi perusahaan yang telah memiliki izin di wilayah tersebut dilakukan melalui seleksi; atau
b. angkutan sewa bagi perusahaan baru dan pelayanan baru sedangkan bagi perusahaan yang telah memiliki izin di wilayah tersebut dilakukan melalui seleksi.
(3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud ayat
(1) diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan administratif.
(4) Pembukaan pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pembukaan pelayanan taksi dan pelayanan angkutan sewa.
(5) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan dilakukan untuk:
a. perusahaan yang sudah memiliki izin diwilayah tersebut; atau
b. perpanjangan izin penyelenggaran angkutan orang dengan menggunakan taksi.
Pasal 38
Pasal 39
(1) Pemberi izin melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap persyaratan masing- masing pemohon.
(2) Terhadap penilaian persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pemberi izin memberikan persetujuan atau penolakan izin kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
(3) Pemberi izin memberikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan serta rekomendasi penyempurnaannya kepada pemohon.
BAB IV
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.
(2) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.
(3) Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang berbadan hukum INDONESIA.
(4) Tata cara Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Pasal 41
(1) Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
(2) Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.
(3) Tindakan sebagai penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
a. MENETAPKAN tarif dan memungut bayaran;
b. merekrut pengemudi;dan
c. menentukan besaran penghasilan pengemudi.
(4) Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal meliputi:
a. profil perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis internet;
b. memberikan akses monitoring operasional pelayanan;
c. data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerjasama;
d. data seluruh kendaraan dan pengemudi; dan
e. layanan pelanggan berupa telepon, email, dan alamat kantor penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi.
Pasal 42
Dalam hal Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 melakukan usaha di bidang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, wajib mengikuti ketentuan di bidang pengusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.
BAB V
PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
(1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
a. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan
b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
(3) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
a. tempat wisata;
b. ruas jalan;
c. tempat keberangkatan atau pool; dan
d. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
(4) Dalam hal perusahaaan angkutan umum mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, pemberi izin dapat meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan orang yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan.
Pasal 44
(1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a meliputi:
a. dokumen perizinan;
b. dokumen Angkutan orang;
c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
d. jenis pelayanan dan tarif;
e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
f. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
(2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b meliputi:
a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
c. standar pelayanan minimal.
Pasal 45
(1) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.
(2) Petugas pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
b. Petugas Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan jalan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan Angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan jalan;
b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada instansi pemberi izin;
d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan Angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi:
a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan pengoperasian.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dibuktikan dengan memiliki kartu pengawasan;
b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan kartu bukti lulus uji berkala yang masih berlaku;
c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
d. Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai dengan golongannya.
(3) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan standar pelayanan minimal;
b. ketentuan tentang tarif.
Pasal 48
(1) Jenis pelanggaran terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a meliputi:
a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
d. tidak melaporkan pemindahtanganan kartu pengawasan;
e. belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan; dan/atau
f. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan angkutan orang.
(2) Jenis pelanggaran terhadap persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
b. mengoperasikan kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Kartu Uji dan Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
c. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan;
d. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraanya;
e. melakukan kecerobohan pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
f. menggunakan kartu pengawasan ganda;
g. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
h. tidak mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi; dan/ata
i. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan.
(3) Pengenaan sanksi berdasarkan keputusan ini terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diproses sebagai tindak pidana yang perlu ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a meliputi:
a. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
b. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan; dan
c. tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
(5) Pelanggaran terhadap ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b merupakan pelanggaran terhadap tarif penumpang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 49
(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diperoleh melalui:
a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas;
b. laporan dari masyarakat;
c. informasi dari media massa; dan/atau
d. laporan dari perusahaan angkutan umum.
(2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat hal-hal sebagai berikut :
a. waktu dan tempat kejadian;
b. jenis pelanggaran;
c. identitas kendaraan;
d. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
e. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan;
dan
f. identitas pelapor.
(3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pemberi izin untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditindaklanjuti.
Pasal 50
(1) Pemberi izin memberikan sanksi administratif kepada perusahaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan
b. pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor.
(3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 51
(1) Sanksi administratif berupa pembekuan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2) Dalam hal kendaraan angkutan bermotor setelah beroperasi kembali tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
(1), akan dikenai sanksi berupa pencabutan kartu pengawasan.
Pasal 52
Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum mengoperasikan kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi berupa tidak diberikan pengembangan usaha selama 2 (dua) tahun oleh pemberi izin.
Izin penyelenggaraan Angkutan Umum yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku efektif.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
(1) Berdasarkan perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur , paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi dalam wilayah kabupaten/kota; dan
b. kebutuhan kendaraan angkutan taksi untuk melayani kebutuhan jasa angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi dalam wilayah kawasan perkotaan yang melampaui wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
b. kebutuhan kendaraan angkutan taksi untuk melayani permintaan jasa angkutan taksi; dan
c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan.
(4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
b. kebutuhan kendaraan angkutan taksi untuk melayani permintaan jasa angkutan taksi;
c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan melebihi 1 (satu) daerah provinsi.
(5) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) ;
b. kebutuhan kendaraan angkutan taksi untuk melayani permintaan jasa angkutan taksi; dan
c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan melebihi 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) .
(1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. tidak terjadwal;
b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
1. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
2. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
c. pelayanan dari pintu ke pintu;
d. tarif angkutan berdasarkan argometer;
e. sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dilakukan berdasarkan
argometer yang dilengkapi dengan alat bukti pembayaran yang tercetak.
(2) Kendaraan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
b. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
d. nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
e. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
f. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
g. alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
h. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
i. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan; dan
j. nomor pengaduan masyarakat yang dicantumkan di bagian dalam dan di bagian luar kendaraan.
(3) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sebagaimana tercantum dalam contoh 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Berdasarkan perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur , paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi dalam wilayah kabupaten/kota; dan
b. kebutuhan kendaraan angkutan taksi untuk melayani kebutuhan jasa angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi dalam wilayah kawasan perkotaan yang melampaui wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
b. kebutuhan kendaraan angkutan taksi untuk melayani permintaan jasa angkutan taksi; dan
c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan.
(4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
b. kebutuhan kendaraan angkutan taksi untuk melayani permintaan jasa angkutan taksi;
c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan melebihi 1 (satu) daerah provinsi.
(5) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) ;
b. kebutuhan kendaraan angkutan taksi untuk melayani permintaan jasa angkutan taksi; dan
c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan melebihi 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) .
(1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. tidak terjadwal;
b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
1. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
2. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
c. pelayanan dari pintu ke pintu;
d. tarif angkutan berdasarkan argometer;
e. sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dilakukan berdasarkan
argometer yang dilengkapi dengan alat bukti pembayaran yang tercetak.
(2) Kendaraan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
b. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
d. nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
e. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
f. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
g. alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
h. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
i. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan; dan
j. nomor pengaduan masyarakat yang dicantumkan di bagian dalam dan di bagian luar kendaraan.
(3) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sebagaimana tercantum dalam contoh 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
(2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
(3) Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
b. memiliki waktu pelayanan tetap dan teratur yang ditentukan oleh perusahaan angkutan;
c. tidak singgah di terminal;
d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan;
f. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman meliputi:
1) mobil bus besar; dan/atau 2) mobil bus sedang.
g. kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
(4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan huruf kapital dan tebal dengan tulisan yang menyatakan nama kawasan “PERMUKIMAN” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
b. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
c. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing- masing perusahaan angkutan;
d. dokumen kendaraan yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
e. dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji dan kartu pengawasan;
dan
f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
(5) Bentuk dan ukuran stiker angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a sebagaimana tercantum dalam contoh 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf c merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
(2) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan kendaraan umum yang disewa dari perusahaan angkutan umum.
(3) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. pelayanan angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa angkutan dengan perusahaan angkutan umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai perjanjian dengan perusahaan angkutan;
d. tidak singgah di terminal;
e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan;
f. menggunakan kendaraan mobil bus umum; dan
g. kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
(4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. dilengkapi logo dan nama perusahaan angkutan yang ditempatkan pada badan kendaraan bagian sebelah kiri dan kanan;
b. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa
surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji dan kartu pengawasan.
d. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan;
e. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah.
(5) Bentuk dan ukuran stiker angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a sebagaimana tercantum dalam contoh 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diajukan kepada pejabat pemberi izin dengan melengkapi:
a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. Tanda Daftar Perusahaan;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
e. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
f. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) yang memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin dari Pemerintah Daerah yang ditunjukan dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan; dan
h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberikan surat persetujuan prinsip.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(4) Surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menjadi dasar bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses pengajuan persetujuan atau
rekomendasi penguningan oleh Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili pemohon.
(5) Surat Persetujuan atau rekomendasi penguningan plat nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(6) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kendaraan baru hanya menyampaikan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor dan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
(7) Untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan kartu lulus uji berkala.
(8) Dalam hal pemohon telah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan
Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau kartu lulus uji berkala, melengkapi Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili perusahaan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan pariwisata, dan angkutan tujuan tertentu kecuali angkutan karyawan dan angkutan kawasan tertentu.
(9) Direktur Jenderal menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan tidak dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c angka 1 diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang dilayani.
(2) Permohonan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan persyaratan administratif.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) antara lain:
a. Surat permohonan penambahan kendaraan;
b. Salinan Surat Keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki; dan
c. Salinan surat keterangan domisili perusahaan.
(4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, pejabat pemberi izin memberikan Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima lengkap.
(5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, pejabat pemberi izin memberikan Surat Penolakan disertai
alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
(6) Surat persetujuan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses pengajuan persetujuan atau rekomendasi penguningan oleh Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili pemohon.
(7) Surat Persetujuan atau rekomendasi penguningan plat nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(8) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kendaraan baru hanya menyampaikan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor dan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
(9) Untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan kartu lulus uji berkala.
(10) Dalam hal pemohon telah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan
Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau kartu lulus uji berkala, melengkapi Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili perusahaan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan pariwisata, dan angkutan tujuan tertentu kecuali angkutan karyawan dan angkutan kawasan tertentu.
(11) Direktur Jenderal menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan tidak dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) Pelelangan pembukaan layanan baru atau penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui website, papan pengumuman, dan/atau media massa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum pendaftaran pelelangan.
(2) Pengumuman pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi.
(3) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. Direktur Jenderal untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan angkutan sewa;
b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
c. Kepala Dinas Provinsi di bidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang lingkup tugas
dan tanggungjawabnya di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota.
(4) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. lokasi kota yang akan dilayani;
b. jumlah kebutuhan kendaraan;
c. jenis kendaraan dan spesifikasi kendaraan; dan
d. standar pelayanan minimal.
(5) Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal, dilakukan pemilihan pemenang yang mempunyai nilai tertinggi.
(6) Pemenang pelelangan terhadap pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (sepuluh) diumumkan melalui website, papan pengumuman dan/atau media massa.
(7) Terhadap pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik.
(1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diajukan kepada pejabat pemberi izin dengan melengkapi:
a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. Tanda Daftar Perusahaan;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
e. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
f. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) yang memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin dari Pemerintah Daerah yang ditunjukan dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan; dan
h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberikan surat persetujuan prinsip.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(4) Surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menjadi dasar bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses pengajuan persetujuan atau
rekomendasi penguningan oleh Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili pemohon.
(5) Surat Persetujuan atau rekomendasi penguningan plat nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(6) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kendaraan baru hanya menyampaikan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor dan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
(7) Untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan kartu lulus uji berkala.
(8) Dalam hal pemohon telah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan
Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau kartu lulus uji berkala, melengkapi Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili perusahaan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan pariwisata, dan angkutan tujuan tertentu kecuali angkutan karyawan dan angkutan kawasan tertentu.
(9) Direktur Jenderal menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan tidak dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c angka 1 diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang dilayani.
(2) Permohonan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan persyaratan administratif.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) antara lain:
a. Surat permohonan penambahan kendaraan;
b. Salinan Surat Keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki; dan
c. Salinan surat keterangan domisili perusahaan.
(4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, pejabat pemberi izin memberikan Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima lengkap.
(5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, pejabat pemberi izin memberikan Surat Penolakan disertai
alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
(6) Surat persetujuan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses pengajuan persetujuan atau rekomendasi penguningan oleh Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili pemohon.
(7) Surat Persetujuan atau rekomendasi penguningan plat nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(8) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kendaraan baru hanya menyampaikan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor dan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
(9) Untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan kartu lulus uji berkala.
(10) Dalam hal pemohon telah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan
Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau kartu lulus uji berkala, melengkapi Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili perusahaan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan pariwisata, dan angkutan tujuan tertentu kecuali angkutan karyawan dan angkutan kawasan tertentu.
(11) Direktur Jenderal menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan tidak dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) Pelelangan pembukaan layanan baru atau penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui website, papan pengumuman, dan/atau media massa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum pendaftaran pelelangan.
(2) Pengumuman pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi.
(3) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. Direktur Jenderal untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan angkutan sewa;
b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
c. Kepala Dinas Provinsi di bidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang lingkup tugas
dan tanggungjawabnya di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota.
(4) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. lokasi kota yang akan dilayani;
b. jumlah kebutuhan kendaraan;
c. jenis kendaraan dan spesifikasi kendaraan; dan
d. standar pelayanan minimal.
(5) Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal, dilakukan pemilihan pemenang yang mempunyai nilai tertinggi.
(6) Pemenang pelelangan terhadap pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (sepuluh) diumumkan melalui website, papan pengumuman dan/atau media massa.
(7) Terhadap pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik.