PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-31 Tahun 2021 tentang SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BANDAR UDARA

PERMEN Nomor pm-31 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 3. Bandar Udara Umum adalah Bandar Udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum. 4. Bandar Udara Khusus adalah Bandar Udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. 5. Aerodrome adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas. 6. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan/atau Badan Hukum INDONESIA yang mengoperasikan Bandar Udara Khusus. 7. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, Pesawat Udara, Bandar Udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 8. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. 9. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara adalah dokumen yang terdiri atas data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas Bandar Udara termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 10. Program Pengelolaan Keselamatan (safety plan) adalah dokumen yang dibuat untuk masalah-masalah keselamatan pengoperasian Bandar Udara yang meliputi identifikasi hazard, penilaian resiko (risk assessment) dan langkah mitigasi dan kondisi yang harus dipenuhi untuk mempertahankan tingkat keselamatan operasi Bandar Udara. 11. Standar Teknis dan Operasi (Manual of Standard/MOS) adalah suatu dokumen Standar Teknis dan Operasi (Manual of Standard/MOS) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (Aerodrome), Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport), Volume III Bandar Udara Perairan (Water Aerodrome), serta Volume IV Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

SERTIFIKAT BANDAR UDARA DAN REGISTER BANDAR UDARA

Pasal 3

Koreksi

Permohonan dan penerbitan sertifikat dan register Bandar Udara dilaksanakan melalui Online Single Submision (OSS).

Pasal 4

Koreksi

Permohonan dan penerbitan sertifikat dan register Bandar Udara Umum harus melampirkan kelengkapan persyaratan meliputi: a. penetapan sebagai Penyelenggara Bandar Udara; b. dokumen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yang memuat: 1. Aerodrome manual; 2. program keamanan Bandar Udara; dan 3. standar pelayanan jasa kebandarudaraan. c. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Permohonan dan penerbitan sertifikat dan register Bandar Udara Khusus harus melampirkan kelengkapan persyaratan meliputi: a. akta pendirian perusahaan; b. izin kegiatan usaha pokoknya; c. penetapan lokasi Bandar Udara dalam hal Bandar Udara berada di luar daerah kegiatan usaha pokoknya; d. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yang memuat: 1. Aerodrome manual; dan 2. program keamanan Bandar Udara. e. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. pemeriksaan dokumen; b. pemeriksaan fisik; c. kunjungan lapangan; dan d. autentikasi layanan perizinan elektronik. (3) Direktur Jenderal dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada inspektur penerbangan sesuai kompetensinya. (4) Verifikasi yang dilakukan oleh Inspektur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima. (5) Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 permohonan yang dinyatakan memenuhi standar, Direktur Jenderal menerbitkan: a. sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara; atau b. sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara dengan catatan. (2) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak memenuhi standar berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal memberikan surat penolakan permohonan.

Pasal 8

(1) Sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan tanda bukti terpenuhinya ketentuan Keselamatan Penerbangan, Keamanan Penerbangan, dan pelayanan jasa kebandarudaraan. (2) Sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Sertifikat atau register Bandar Udara dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan tanda bukti terpenuhinya ketentuan Keselamatan Penerbangan, keamanan penerbangan, dan pelayanan jasa kebandarudaraan dengan catatan diperlukan penambahan persyaratan dalam rangka mengurangi dampak risiko Keselamatan Penerbangan berdasarkan Program Pengelolaan Keselamatan (Safety Plan). (2) Penyelenggara Bandar Udara wajib melaksanakan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama pengoperasian Bandar Udara. (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat atau register Bandar Udara.

Pasal 10

(1) Sertifikat dan register bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dipegang oleh penyelenggara bandar udara. (2) Sertifikat dan register bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 11

Sertifikat dan register Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berlaku selama Bandar Udara tersebut masih beroperasi dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.

Pasal 12

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat perubahan data atau informasi dalam sertifikat atau register Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Penyelenggara Bandar Udara harus melakukan perubahan/amandemen sertifikat atau register Bandar Udara. (2) Perubahan/amandemen sertifikat atau register Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: a. secara langsung oleh Direktur Jenderal; atau b. atas permintaan Penyelenggara Bandar Udara setelah dilakukan verifikasi.

Pasal 14

Perubahan/amandemen Sertifikat atau Register Bandar Udara secara langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi bahwa Penyelenggara Bandar Udara dipandang sudah tidak dapat memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

Pasal 15

(1) Perubahan/amandemen sertifikat atau register Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diajukan oleh Penyelenggara Bandar Udara dengan melampirkan persyaratan: a. perubahan data dan informasi pada sertifikat atau register Bandar Udara; b. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yang mengalami perubahan; dan c. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai peraturan yang berlaku. (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: a. pemeriksaan dokumen; b. pemeriksaan fisik; c. kunjungan lapangan; dan d. autentikasi layanan perizinan elektronik. (4) Direktur Jenderal dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada inspektur penerbangan sesuai kompetensinya. (5) Verifikasi yang dilakukan oleh Inspektur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima. (6) Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) permohonan tidak memenuhi standar, Direktur Jenderal memberikan penolakan permohonan.

BAB Kesatu

Penerbitan Sertifikat dan Register Bandar Udara

Pasal 3

Koreksi

Permohonan dan penerbitan sertifikat dan register Bandar Udara dilaksanakan melalui Online Single Submision (OSS).

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Kewajiban Pemegang Sertifikat atau Register Bandar Udara

Pasal 12

Koreksi

Pemegang sertifikat atau register Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib: a. mematuhi ketentuan Standarisasi Fasilitas Bandar Udara dan Standar Teknis Operasi (Manual of Standard/MOS) dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; b. mempekerjakan personel Bandar Udara yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya; c. menjamin bahwa semua personel Bandar Udara yang dipekerjakan mendapatkan pendidikan dan/atau pelatihan yang memadai untuk memenuhi standar kompetensi personel Bandar Udara yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal; d. menjamin Bandar Udara dioperasikan dan dipelihara dengan tingkat ketelitian yang memadai; e. mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap Bandar Udara sesuai dengan prosedur pengoperasian Bandar Udara termasuk prosedur untuk mencegah runway excursion dan incursion, kecuali ada ketentuan lain yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; f. membuat Letter of Agreement/LOA atau sejenisnya dengan unit pelayanan informasi aeronautika di unit Air Traffic Service/ATS Bandar Udara masing-masing atau di unit Air Traffic Service/ATS Bandar Udara yang melayaninya untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan Notice to Airmen/NOTAM; g. melakukan manajemen resiko yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal dalam hal terdapat penyimpangan terhadap prosedur dan fasilitas, termasuk Runway End Safety Area (RESA) maupun Runway Strip, dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara; h. memberi marka sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (Manual of Standard/MOS) pada daerah pergerakan, setiap unserviceable area, dan setiap work area pada atau dekat daerah pergerakan; i. memasang dan merawat indikator arah angin sekurang- kurangnya 1 (satu) unit pada Bandar Udara, sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (Manual of Standard/MOS) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (Aerodrome); j. memasang dan memelihara setidaknya satu indikator arah angin dan/atau mempersyaratkan tambahan indikator arah angin untuk dilengkapi di Bandar Udara; k. memasang Sistem Indikator Kemiringan Approach Visual (Visual Approach Slope Indicator System) di ujung runway sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (Manual of Standard/MOS); l. menyediakan dan mempertahankan sistem penerangan pada daerah pergerakan, untuk Bandar Udara yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas pada malam hari atau pada kondisi kurang dari kondisi meteorologi visual (visual meteorological condition) pada siang hari; m. mengajukan permohonan perubahan sertifikat Bandar Udara/register Bandar Udara sebelum pengoperasian fasilitas baru; n. menyiapkan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara (Airport Emergency Plan); o. membentuk Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (Airport Emergency Plan); p. melakukan pengujian terhadap rencana penanggulangan keadaan darurat; q. memiliki dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan Bandar Udara dan wajib mengadakan audit terhadap safety management system Bandar Udara, yang termasuk inspeksi terhadap fasilitas, prosedur operasi dan personel Bandar Udara; r. menjamin inspeksi kelayakan operasi Bandar Udara (airport serviceability inspections) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (Manual of Standard/MOS); s. memastikan semua badan hukum INDONESIA yang melakukan kegiatan jasa terkait Bandar Udara telah memenuhi persyaratan Keselamatan Penerbangan; t. memastikan bahwa semua pekerjaan Bandar Udara yang dilaksanakan telah dilakukan manajemen resiko serta diumumkan sehingga tidak menimbulkan bahaya untuk pengoperasian Pesawat Udara atau membingungkan penerbang dan memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis dan Operasi (Manual of Standard/MOS) yang berkaitan dengan perencanaan dan persyaratan sebelum pekerjaan Bandar Udara tersebut diumumkan; u. membuat dan melaksanakan program pemeliharaan perkerasan (pavement management system) dan program pemeliharaan alat bantu visual; v. memastikan fasilitas dan penggunaan lahan yang ada di dalam Bandar Udara beserta pengembangannya tidak menjadi daya tarik keberadaan burung atau hewan liar; w. memenuhi regulasi dan melaporkan kepada Direktur Jenderal serta memberitahukan kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic control) dan/atau pilot; x. memberitahukan kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic control) dan melaporkan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan atau pembatasan, mengenai yang terjadi pada kondisi fisik Bandar Udara yang direncanakan baik bersifat sementara atau tetap yang dapat mempengaruhi keselamatan Pesawat Udara. Rencana fisik Bandar Udara harus disertai kajian keselamatan atau manajemen resiko; y. menyampaikan secara tertulis kepada Aeronautical Information Services/AIS secepatnya setiap perubahan yang terjadi selain daftar perubahan yang tercantum dalam Letter of Agreement/LOA, yang akan dipublikasikan melalui NOTAM; z. memastikan pengumuman yang diberikan oleh personel pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic control) dapat secepatnya diketahui oleh Penyelenggara Bandar Udara sesuai ketentuan publikasi informasi aeronautika; aa. membentuk runway safety team, untuk Penyelenggara Bandar Udara bersertifikat dengan hierarki Bandar Udara pengumpul primer, sekunder dan berstatus internasional; bb. mencegah terjadinya runway incursion; cc. menunjuk personel pelaporan Bandar Udara; dd. menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara; ee. melakukan perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau dalam hal diperlukan untuk memastikan status amandemen serta data dan informasi yang disediakan tetap akurat; ff. mempertahankan standar pelayanan jasa kebandarudaraan; dan gg. menjamin terlaksananya prosedur keamanan penerbangan.

BAB Keempat

Perubahan/Amandemen Sertifikat atau Register Bandar Udara

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) permohonan tidak memenuhi standar, Direktur Jenderal memberikan penolakan permohonan.

BAB III

PENGOPERASIAN BANDAR UDARA SEMENTARA

Pasal 17

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat penurunan kemampuan operasi Bandar Udara terhadap aspek Keselamatan Penerbangan dalam jangka waktu tertentu, Penyelenggara Bandar Udara wajib mengajukan permohonan penerbitan NOTAM ke Pelayanan Informasi Aeronautika. (2) Penurunan kemampuan operasi Bandar Udara terhadap aspek Keselamatan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bandar Udara wajib menyampaikan informasi kepada Direktur Jenderal.

Pasal 18

(1) Penurunan kemampuan operasi Bandar Udara terhadap aspek Keselamatan Penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi: a. bencana alam; atau b. kerusakan fasilitas Bandar Udara yang masa pemulihannya melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Penurunan kemampuan operasi Bandar Udara terhadap aspek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat atau register Bandar Udara sementara berdasarkan hasil verifikasi. (3) Masa berlaku sertifikat atau register Bandar Udara sementara diberikan berdasarkan penilaian jangka waktu untuk pemulihan (remedial action). (4) Dalam hal Penyelenggara Bandar Udara tidak dapat memenuhi waktu untuk pemulihan sebagaimana tercantum di dalam sertifikat atau register Bandar Udara sementara, maka Penyelenggara Bandar Udara wajib mengajukan permohonan amandemen sertifikat atau register Bandar Udara.

Pasal 19

(1) Bandar Udara yang belum memiliki sertifikat atau register Bandar Udara dalam keadaan tertentu dapat dioperasikan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya; b. kegiatan VVIP; atau c. kegiatan penelitian yang telah mendapatkan izin pemerintah. (3) Jangka waktu persetujuan penggunaan Bandar Udara sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. untuk kejadian bencana alam atau keadaan darurat lainnya diberikan sampai dengan masa pemulihan; atau b. untuk kegiatan VVIP dan penelitian diberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 20

(1) Penggunaan Bandar Udara sementara dengan keadaan tertentu sebagaimana pada Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat diterbitkan persetujuan langsung oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil verifikasi. (2) Penggunaan Bandar Udara sementara dengan kondisi tertentu sebagaimana pada Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c penanggung jawab Aerodrome atau Penyelenggara Bandar Udara wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Bandar Udara sementara. (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan data dukung terkait fasilitas Aerodrome atau Bandar Udara. (4) Terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh inspektur penerbangan sesuai dengan kompetensinya. (5) Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2021 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 31 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BANDAR UDARA FORMAT SERTIFIKAT BANDAR UDARA/REGISTER BANDAR UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA MINISTRY OF TRANSPORTATION DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION SERTIFIKAT / REGISTER BANDAR UDARA AIRPORT CERTIFICATE/ REGISTER No. : …../….. – …../…/….. NAMA BANDAR UDARA AIRPORT NAME : …………………… LOKASI LOCATION : …………………… STATUS – PENGGUNAAN STATUS – USAGE : ……….. – ……….. (……….. – ………..) KOORDINAT ARP ARP COORDINATE : …° …’ …” …; …° …’ …” … PENYELENGGARA OPERATOR : …………………… Sertifikat/Register Bandar Udara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Republik INDONESIA di bawah otoritas UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PERATURAN PEMERINTAH nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara bandar udara yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bandar Udara ini untuk mengoperasikan bandar udara. This Airport Certificate/Register is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number : 1 Year 2009, Omnibus Law Number : 11 Year 2020, Government Regulation Number : 5 Year 2021, Government Regulation Number : 32 Year 2021, and authorizes the operator named in this Certificate to operate this airport. Pemegang Sertifikat/Register Bandar Udara ini wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan, dan pelayanan jasa kebandarudaraan serta semua mitigasi risiko yang tercantum dalam program pengelolaan keselamatan, bila ada. This Airport Certificate/Register Holder shall comply with all regulations and standards of aviation safety, aviation security, airport services and risk mitigations in safety plan, if any. Direktur Jenderal Perhubungan Udara berwenang mencabut atau membatalkan Sertifikat/Register Bandar Udara ini setiap saat bilamana penyelenggara bandar udara tidak dapat memenuhi peraturan dan ketentuan keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan, dan pelayanan jasa kebandarudaraan atau tidak dapat memenuhi semua mitigasi risiko, bila ada, atau untuk alasan – alasan lain seperti yang diperkenankan. The Director General may suspend or cancel this Airport Certificate at any time where the airport operator fails to comply with the provisions set forth in the law, the regulations or for other grounds as set out in the law, or fails to comply risk mitigations, if any, or for any reasons admitted. Sertifikat/Register Bandar Udara ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku mulai dari tanggal ………… dan akan dilakukan evaluasi secara periodik sekurang-kurangnya setiap 5 tahun kecuali ada penangguhan atau pembatalan. This Airport Certificate/Register is not transferable and valid from …………… and will be evaluated periodically every 5 years unless there is suspended or cancelled. Jakarta, ………….(……………) DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA (DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION) ………………………. ………………… ………………… DATA DAN INFORMASI BANDAR UDARA ………………… DIMENSI RUNWAY RUNWAY DIMENSION : ……………….. KODE REFERENSI BANDAR UDARA AERODROME REFERENCE CODE : …. TIPE RUNWAY RUNWAY TYPE : ……………….. ……………….. TIPE PESAWAT UDARA TERKRITIS / BEROPERASI CRITICAL / OPERATE AEROPLANE TYPE : PESAWAT UDARA TERKRITIS : ……………….. PESAWAT UDARA BEROPERASI : ……………….. KATEGORI PKP – PK RFF CATEGORY : ……………….. KONDISI OPERASI TERTENTU TERHADAP PELAYANAN PESAWAT UDARA TERKRITIS, JIKA TERSEDIA THE OPERATIONAL CONDITIONS FOR THE ACCOMMODATION OF CRITICAL AEROPLANES FOR WHICH THE FACILITY IS PROVIDE, IF ANY : ……………….. PEMBATASAN OPERASI PADA BANDAR UDARA THE OPERATIONAL RESTRICTION AT THE AERODROME : ……………….. PENYIMPANGAN YANG DIIZINKAN (AUTHORIZED DEVIATION) Penyimpangan terkait kemampuan operasi bandar udara untuk melayani jenis pasawat udara yang melebihi pesawat udara terkritis tersebut di atas. Related to aerodrome compatibility (methodology and procedures to assess the compatibility between aeroplane operation and aerodrome infrastructure and operation when aerodrome that exceeds the certficated characteristics of the aerodrome) : ……………….. PENGECUALIAN (EXEMPTION) : ……………….. CATATAN : ……………….. KEAMANAN BANDAR UDARA : ……………….. MAKLUMAT PELAYANAN : ……………….. DATA DAN INFORMASI BANDAR UDARA ……………….. INI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SERTIFIKAT/REGISTER BANDAR UDARA NOMOR : ………………... Jakarta, ………….(……………) DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA (DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION) ………………………. ………………… ………………… MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI

Peraturan Menteri Nomor pm-31 Tahun 2021 tentang SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BANDAR UDARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28